Kamis, 24 April 2014 - 23 Jumadil Akhir 1435 H 10:17:13 WIB
NASIONAL

Larangan Polwan Berjilbab Terus Dikecam

Padang Ekspres • Sabtu, 15/06/2013 11:03 WIB • Redaksi • 520 klik

Jakarta, Padek— Jilbab kem­bali menjadi perbincangan ha­ngat berbagai kalangan bebera­pa hari belakangan ini. Busana berfungsi sebagai penutup aurat bagi wanita muslimah itu kem­bali menjadi polemik. Kali ini di kepolisian. Sejumlah kalangan menyorot pelarangan peng­gunaan jilbab di kalangan polisi wanita (polwan).

 

Polemik itu berawal dari pernyataan Wakapolri Nanan Sukarna menegaskan bahwa aturan di kepolisian tidak mem­bolehkan polwan menggunakan jilbab. Aturan tersebut, ujar Nanan, diserukan sesuai ke­sepa­katan bersama internal kepolisian, tidak tertulis. Aturan dirancang dengan alasan agar pelayanan Polri terhadap ma­syarakat tidak memihak atau imparsial.

 

Aturan dimaksud Nanan yakni Surat Keputusan Kapolri No Pol: Skep/702/IX/2005 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Seragam Polri dan PNS Polri.

 

“Jangan sampai pela­yanan kepolisian terkendala, sehingga tidak imparsial,” ujar­nya bebe­rapa waktu lalu seperti dikutip dari detik.com. Meski marka tersebut tidak tertulis dan hanya tersirat, namun Polri tegas me­nun­tut anggotanya, khususnya kaum hawa, men­jalankan aturan itu. “Tidak boleh melanggar aturan pa­kaian,” kata Nanan.

 

Jika ada polwan memakai jilbab, Nanan mengatakan, ada konsekuensi harus diambil. Sanksinya pun tegas, karena polwan bersangkutan harus gantung seragam. “Kalau ke­beratan, kita serahkan kepada bersangkutan, pensiun atau memilih tidak menjadi polwan,” tegas jenderal pecinta moge itu.

 

Kontan saja persoalan ini mendapat sorotan dari sejumlah kalangan. Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin me­min­ta Polri membatalkan lara­ngan tersebut. Menurut dia, larangan itu merupakan pelang­garan atas HAM, khususnya hak kebebasan menjalankan ajaran agama. “Yang justru ini harus dipenuhi karena dijamin oleh konstitusi,” kata Lukman.

 

Dia juga menyatakan, tak ada dirugikan dari penggunaan jilbab oleh polwan di kalangan institusi kepolisian. Penggu­naannya tidak akan mempenga­ruhi kinerja, kedisiplinan, dan keserasian anggota Polri. “Sudah banyak instansi dan lembaga pemerintahan yang membo­lehkan jilbab, dan itu sama sekali tak membawa dampak negatif apa pun,” tandas wakil ketua DPP PPP tersebut.

 

Lukman Hakim kemudian mengingatkan terkait pela­ra­ngan memakai jilbab yang juga sempat muncul di era Orde Baru untuk pelajar putri. Karena desakan dan aspirasi yang kuat dari masyarakat, aturan tersebut akhirnya dicabut.  “Nah, kini kita berharap Polri bisa segera me­ngubah keputusannya terkait pakaian dinas. Sebelumnya kita mengapresiasi Polri yang telah membolehkan polwan kenakan celana panjang,” pungkasnya.

 

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan, DPR akan secara khusus meminta penjelasan Kapolri. “Supaya tidak ada keresahan di lapa­ngan,” katanya. Di luar negeri, jilbab bagi petugas justru diper­bolehkan. “Memang terdapat aturan penggunaan seragam umum. Namun mereka juga menghormati kekhasan yang dianut oleh penganut agama atau aliran tertentu,” katanya.

 

Di India, Singapura, juga Inggris, penganut Sikh boleh menggunakan simbol khasnya saat bekerja selain memakai seragam. Di Australia, mayoritas umatnya nonmuslim, tentara wanitanya diperbolehkan me­nge­nakan jilbab. Seharusnya Indonesia yang mayoritas muslim, kepolisiannya bisa belajar dari aturan-aturan yang diberlaku­kan di negara-negara tersebut.

 

Penggunaan jilbab tidak akan menyebabkan kinerja pol­wan turun. Bahkan mungkin polwan bisa bekerja dengan lebih mudah jika memakai jil­bab, karena lebih dihargai ketika menjalankan tugasnya di tengah masyarakat muslim. “Ar­gumen­tasi Polri soal penyeragaman itu saya kira berlebihan,” katanya.

 

Secara terpisah, komisioner Komnas HAM Siti Noor Laili mengatakan, jilbab merupakan pakaian dianjurkan bagi musli­mah yang ingin menjalankan ibadah sesuai perintah agama. “Itu merupakan hak bagi polwan yang memang ingin meng­gu­nakan jilbab,” katanya.

 

Belum Ada Larang Khusus

 

Tak mau berlarut-larut, Ma­bes Polri mengklarifikasi soal pelarangan polwan mengenakan jilbab. Namun, juga belum ada aturan yang memperbolehkan jilbab secara khusus. Kepala Ba­gian Penerangan Umum Ma­bes Polri Kombes Agus Rianto men­jelaskan, klausul seragam dalam Skep Kapolri Nomor 702/IX/2005 tidak  melarang Polwan meng­gunakan jilbab. “Kami te­gas­kan, tidak ada secara khu­sus larangan di aturan itu,” katanya.

 

Dia menjelaskan, aturan sera­gam adalah hal wajar di semua instansi. “Kita hanya mengatur seragam anggota Polri dan PNS Polri agar tertib,” katanya. (jpnn)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Lokomotif tanpa Gerbong

KEPUTUSAN Ketua Umum Partai Persatuan Pem­ba­ngu­nan (PPP) Suryadharma Ali (SDA) berkoalisi dengan Partai Gerindra tanpa syarat, ternyata berbuntut panjang.

Belum Terima Elpiji

YTH bapak Wali Kota Padang yang baru. Kami warga RW 6, Guo Kuranji sampai sekarang belum menerima paket gas elpiji 3 Kg. Tolong di percepat karena minyak tanah harganya sudah naik.

Rabu ,23 April 2014

18 Caleg Incumbent Lolos

Agiah lo kesempatan yang baru-baru ko lai...........................!

 

Kepsek Pemukul Siswa jadi Tersangka

Proses sesuai hukum, Pak polisi...................................!

 

DPRD Pessel Diisi Wajah Baru

Lah tibo lo masonyo mah..............................!