Kamis, 24 April 2014 - 23 Jumadil Akhir 1435 H 19:54:29 WIB
METROPOLIS

Wako Kembali Disebut Berperan

Sidang Kasus Dugaan Korupsi PLTU Teluk Sirih

Padang Ekspres • Rabu, 12/06/2013 07:56 WIB • Redaksi • 1242 klik

Firdaus K saat memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor Padang

Khatib Sulaiman, Padek—Wali Kota Padang Fauzi Bahar kembali disebut ikut berperan atas terjadinya kasus dugaan korupsi pembebasan lahan un­tuk pembangunan PLTU Te­luk Sirih. Wako disebut sebagai orang yang melayangkan surat kepada PLN untuk segera men­cairkan dana atas lokasi PLTU.

 

“Awalnya, panitia tim 9 tidak tahu kalau tanah seluas 40 hektare lahan pembangunan itu hutan lindung. Makanya, ada proses penjajakan upaya ganti rugi lahan, karena beberapa masyarakat mengklaim sebagai pemilik tanah yang dibuktikan sertifikat tanah. Apalagi, surat dikirimkan wali kota Padang ke Kementerian Kehutanan terkait status tanah tak kunjung dibalas. Akibatnya, wali kota Padang Fauzi Bahar melayangkan surat kepada PLN untuk segera men­cairkan dana atas lokasi yang masih tidak tahu statusnya tersebut,” jelas mantan Sekko Padang, Firdaus K yang hadir se­bagai saksi pada sidang lan­jutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang, ke­marin (11/6).

 

Tanah seluas 40 hektare itu dicairkan dana siliah jariah oleh PLN sebesar Rp 6 miliar. Dana ke luar setelah adanya surat yang dikirim wali kota ke pihak PLN dan rapat yang digelar pihak terkait di Jakarta.

 

Ironisnya, harga siliah jariah itu juga ditetapkan wali kota bukan tim 9. “Awalnya masya­ra­kat minta Rp25 ribu per meter. Karena tidak mungkin mem­bayar sebanyak itu, panitia juga tidak mampu lagi bernegosiasi melapor kepada wali kota Pa­dang. Akhirnya, setelah ada pertemuan wali kota dengan masyarakat, didapat ke­se­pa­ka­tan kalau uang siliah jariah Rp15 ribu per meter. Harga ini wali kota yang menentukan,” kata Firdaus K.

 

Keputusan itu dinilai hakim anggota Perry telah menyalahi aturan, karena dalam aturan, yang berhak menentukan harga adalah tim 9, bukan wali kota. Ter­kait adanya surat yang dila­ya­ngkan wali kota untuk segera membayarkan uang siliah jariah, juga dianggap Perry telah terjadi “kongkalikong”.

 

“Ketahuan anda jadinya kan. Ada apa sebenarnya ini, jelas-jel­as status tanah masih belum di­ten­tukan. Namun, wali kota su­dah mendesak PLN segera men­cai­rkan dana. Anda (Firdaus K) se­bagai ketua tim 9 hanya mengamini saja. Berarti kalian tidak bekerja,” tegas Perry.

 

Mendengar itu, Firdaus K hanya terdiam. Tidak hanya itu, tidak bekerjanya tim 9, juga diutarakan Hermen Peri, Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang hadir sebagai saksi. Hermen selalu menjawab tidak tahu terkait pembebasan lahan untuk PLTU Teluk Sirih itu. “Tim 9 hanya bekerja sendiri-sendiri. Saya selaku anggota tim hanya mengurus izin mendirikan ba­ngu­nan (IMB) pembangunan PLTU. Kami di tim 9 jarang berkomunikasi,” tegas Hermen.

 

Dalam sidang sebelumnya, Firdaus yang sebelumnya dik­a­barkan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini mengaku, tidak tahu kalau dirin­ya ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan ia juga mengaku dirinya diperiksa dua kali oleh kejaksaan tinggi hanya sebagai saksi, bukan sebagai tersangka.

 

Terkait itu, hakim anggota M Takdir mempertanyakannya kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Namun JPU menegaskan kalau pihaknya akan mem­pertanyakan hal itu terlebih dahulu ke penyidik. Usai diperik­sanya dua saksi itu, majelis hakim mengundur sidang hing­ga pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi lain dalam berkas kasus sama.

 

Wali Kota Padang Fauzi Bahar yang dihubungi Padang Ekspres secara terpisah sekitar pukul 18.50 Wib, kemarin (11/6) untuk mengkonfirmasikan soal kesaksian Firdaus K dalam sidang tersebut, mengaku tengah berada di luar kota. “Saya sedang di luar kota,” jawab Wako dan telepon pun terputus. Ketika Padang Ekspres mengirim SMS sekitar pukul 19.02, Wako tidak membalas.

 

Dalam sidang sebelumnya (28/5), Wako Fauzi Bahar, juga disebut berperan dalam kasus ini. Namun, saat dikonfirmasi ketika itu, Wako mengatakan, Pemko Padang memang betul membentuk pantia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pem­ba­ngunan proyek untuk kepen­tin­gan umum itu.

 

Namun, pada pelaksana­anya panitia yang melaku­kan.­”Pemko hanya membentuk kepanitiaan,” jelas Fauzi. (cr4)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Kacamata Kuda KPK

KRITIK dan pujian selalu datang bersamaan setiap kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat ”kejutan” baru. Termasuk ketika menetapkan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo sebagai ter­sangka dalam kasus pajak yang terjadi pada 2004.

Belum Terima Elpiji

YTH bapak Wali Kota Padang yang baru. Kami warga RW 6, Guo Kuranji sampai sekarang belum menerima paket gas elpiji 3 Kg. Tolong di percepat karena minyak tanah harganya sudah naik.

Kamis ,24 April 2014

Tunggu SK Mendagri

Lai ndak ka ta undur lo tu Pak, dek KPK lah manyasar Mendagri lo..........!

 

14 Warga Digigit Anjing Gila

Iah gawat mah pak,lai aman Pak..................................................?

 

UN SLTP, Padang Target Jawara

semoga lah pak, asa ndak pakai jimat se.....................................!