Kamis, 24 April 2014 - 23 Jumadil Akhir 1435 H 03:54:55 WIB
NASIONAL

MK Gelar Sidang Perdana

Sengketa Pemilukada Sawahlunto

Padang Ekspres • Kamis, 06/06/2013 08:42 WIB • Redaksi • 491 klik

Jakarta, Padek—Mahkamah Konstitusi (MK) mulai meng­gelar sidang perdana perkara sengketa Pemilukada Kota Sa­wahlunto dengan Nomor Per­kara 58/PHPU.D-XI/2013 dan 59/PHPU.D-XI/2013, Se­lasa (4/6). Pemohon sidang, yakni pasangan nomor urut 5 Fauzi Hasan-Deri Asta (Fader) dan pasangan nomor urut 3 Erizal Ridwan-Emeldi. Kedua pas­a­ngan itu menggugat KPU yang memenangkan pasangan nomor urut 1 Ali Yusuf dan Ismed (Alis). Pemohon me­minta MK me­me­rintahkan KPU Sawahlunto melakukan pemilihan suara ulang serta mendiskualifikasi pasangan Alis.

 

Syamsurdi Nofrizal sebagai kuasa hukum pemohon Fader, pada sidang yang diketuai Hamdan Zoelva mengatakan kliennya keberatan dengan keputusan KPU Sawahlunto yang meloloskan pasangan Alis yang dianggapnya tidak memenuhi syarat. Selain itu, Syamsurdi juga menyebutkan, KPU Sawahlunto selaku ter­mohon telah melakukan ke­salahan dan pelanggaran ter­hadap penyelenggaraan Pe­milukada Sawahlunto 2013 yang bersifat terstruktur, te­rencana, dan masif.

 

Syamsurdi pun menuding KPU Kota Sawahlunto tidak memberikan berkas dan data pendukung, materi pe­nga­wasan, dan verifikasi kepada Panwas­lukada Kota Sa­wah­lunto. Hal itu menyebabkan Panwaslukada tidak bisa me­nindak pelang­ga­ran-pe­lang­garan yang terjadi. Pelang­garan lain yang ditu­ding­kan, yakni tidak terdistri­b­u­si­kan­nya undangan memilih se­cara maksimal.

 

“Termohon sengaja tidak secara benar me­nyo­sia­lisa­sikan pemilih dapat me­milih dengan menunjukkan KTP. Padahal, para pemohon ba­nyak menerima masukan dari masyarakat beberapa wilayah. Banyak undangan memilih tidak disampaikan pada pe­milih,” tegasnya sebagai di­lansir situs MK, kemarin.

 

Tindakan termohon ter­sebut, sambung dia, telah merugikan para pendukung yang akan memilih para pe­mohon karena hanya melalui pengumuman di radio. Maka menimbulkan problem di ting­kat pelaksanaan di lapangan. Banyak petugas PPS dan KPPS menolak pemilih yang datang hanya membawa KTP dengan alasan petugas penyelenggara tidak pernah mendengar pe­ngumuman radio dan tidak pernah ada bukti tertulis dari KPU Sawahlunto mem­boleh­kan pemilih memilih tanpa surat undangan memilih.

 

Pelanggaran tersebut me­nurut Syamsurdi dilakukan secara sengaja oleh KPU Kota Sawahlunto dengan tujuan me­menangkan pasangan Alis. Me­rasa dirugikan, pemohon minta MK memerintahkan KPU Kota Sawahlunto mela­kukan pe­mu­ngutan suara ulang de­ngan men­dis­kua­lifi­kasi Alis.

 

Sedangkan Dorel sebagai kuasa hukum pemohon Erizal Ridwan-Emeldi menyam­pai­kan telah terjadi perlanggaran secara terstruktur dan masif dilakukan pasangan Alis me­libatkan wali kota incumbent, Amran Nur. Pelanggaran di­maksud Dorel, yakni KPU Kota Sawahlunto meloloskan bakal pasangan calon yang dinilainya tidak memenuhi syarat, yakni pasangan Alis sebagai perserta Pemilukada. Pelanggaran lain yang ditu­duhkan, yakni pencetakan suara dan desain suara di dua tempat berbeda sehingga me­ngabaikan aspek keamanan dan kerahasiaan. Dorel  juga menyatakan surat undangan memilih disebarkan pada saat H-1 atau ada yang tidak dibagikan sama sekali.

 

Merasa dirugikan, Dorel menyampaikan kliennya min­ta MK memerintahkan KPU Kota Sawahlunto melakukan pemilihan suara ulang dengan mendiskualifikasi pasangan Alis dan menerbitkan kepu­tusan yang menetapkan pa­sangan Erizal Ridwan dan Emeldi sebagai Wali Kota dan Wali Kota terpilih dengan perolehan suara terbanyak 92,65 persen. Sidang di­lan­jut­kan dengan agenda men­de­ngarkan jawaban ter­mohon, pihak terkait dan pembuktian, kemarin (5/6). (cr4)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Lokomotif tanpa Gerbong

KEPUTUSAN Ketua Umum Partai Persatuan Pem­ba­ngu­nan (PPP) Suryadharma Ali (SDA) berkoalisi dengan Partai Gerindra tanpa syarat, ternyata berbuntut panjang.

Belum Terima Elpiji

YTH bapak Wali Kota Padang yang baru. Kami warga RW 6, Guo Kuranji sampai sekarang belum menerima paket gas elpiji 3 Kg. Tolong di percepat karena minyak tanah harganya sudah naik.

Rabu ,23 April 2014

18 Caleg Incumbent Lolos

Agiah lo kesempatan yang baru-baru ko lai...........................!

 

Kepsek Pemukul Siswa jadi Tersangka

Proses sesuai hukum, Pak polisi...................................!

 

DPRD Pessel Diisi Wajah Baru

Lah tibo lo masonyo mah..............................!