Sabtu, 19 April 2014 - 18 Jumadil Akhir 1435 H 14:03:17 WIB
PRO SUMBAR

Mogok Kerja Buruh Pelabuhan Ditunda

Padang Ekspres • Senin, 03/06/2013 12:01 WIB • Advertorial • 589 klik

Padang, Padek—Adanya rencana mogok kerja para buruh pelabuhan secara na­sio­nal hari ini, nyatanya tidak diikuti oleh berbagai asosiasi yang ada di Pelabuhan Teluk Bayur. Pihak asosiasi itu sepa­kat untuk tidak melakukan aksi mogok kerja. Para buruh dan pelaku usaha jasa ke pela­buhan tetap beraktivitas se­perti biasanya di hari tersebut.

 

“Dengan tidak adanya aksi mogok kerja pada Senin ini, bukan berarti buruh me­nye­tujui adanya upaya monopoli Pelindo II di Pelabuhan Teluk Bayur. Sebaliknya, para aso­siasi justru bakal mogok kerja di hari berikutnya (Selasa, red), sean­dainya tuntutan mereka tidak juga dikabulkan Pelindo II Teluk Bayur,” kata Ketua DPW Asosiasi Perusa­haan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sum­bar, Apriatna di Sekretariat DPW APBMI Sum­­bar, Jalan Tanjung Priok, Ming­­gu (2/6).

 

Apriatna menjelaskan, pi­hak asosiasi di Teluk Bayur tersebut di antaranya DPW APBMI Sum­bar, Koperbam, Kopanbapel, DPW ALFI/ILFA Sumbar dan DPC INSA Pa­dang.

 

Adapun bentuk tuntutan yang dilayangkan asosiasi ke­pa­da Pelindo II, ada lima poin. Pertama, usaha terminal (Us­ter) dan Unit Teminal Peti

 

 Kemas (UTPK) Pelindo harus mempunyai izin sebagai mana yang dipersyaratkan kepada Perusahaan Bongkar Muat (PBM) di pelabuhan.

 

“Selama ini, usaha bongkar muat yang dijalankan Pelindo II belum memiliki izin sesuai UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Selain itu, juga PP Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan. Padahal dalam aturan itu, Pelindo wajib mendapatkan Surat Izin Usaha yang dikeluarkan pemerintah daerah setempat dan Adpel,” sebut Apriatna didampingi sejumlah ketua asosiasi  seperti Emi Laksana Budi (INSA), M Tauhid (DPW ALFI), Candra (Koperbam) dan Syafrizal (Kopanbapel).

 

Kedua, asosiasi meminta Pelindo memberikan kesempatan berusaha yang sama kepada 45 PBM di pelabuhan. Ketiga, meminta Pelindo meninjau ulang tarif pelayanan jasa kepelabuhan di UPTK.

 

“Sesuai Keputusan Menteri Perhubungan (KM) No 11/2007, Pelindo mengakomodir tarif yang diajukan APMBI untuk pelabuhan di antaranya tarif stevedoring, tarif trucking dan tarif lainnya. Namun kini tarif-tarif itu dihilangkan Pelindo II Teluk Bayur,” tegas Apriatna.

 

Keempat, membayar seluruh upah TKBM yang pembayarannya ditangguhkan sejak 1 Januari 2013 oleh Pelindo II Teluk Bayur. Kelima, meminta Pelindo II mengembalikan perencanaan dan penyandaran kapal di bawah kendali pengawasan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur.

 

Terkait masalah pembayaran seluruh upah TKBM yang belum direalisasikan Pelindo II itu, Ketua Koperbam Teluk Bayur, Chandra menilai hal itu harus dipenuhi secepatnya. Ini mengingat upah yang diharapkan buruh itu sudah lama dinanti. Kini sudah memasuki waktu enam bulan belum juga dibayarkan. Nilainya mencapai Rp1,5 miliar sejak Januari lalu.

 

Ketua DPW ALFI/ILFA Sumbar, M Tauhid menyampaikan surat pernyataan sekaligus tuntutan asosiasi telah  disampaikan kepada sejumlah stakeholders mulai tingkat kementerian hingga asosiasi pusat. “Asosiasi juga melarang seluruh bentuk pungutan dalam bentuk apa pun yang dilakukan Pelindo terhadap perusahaan bongkar muat (PBM) yang tidak ada dasar hukumnya,” ungkapnya.

 

Tauhid menambahkan, pihak asosiasi juga menuntut Pelindo untuk meninjau ulang tarif pelayanan jasa kepelabuhanan di Unit Terminal Peti Kemas (UPTK). “Pelindo Teluk Bayur juga dilarang untuk memutuskan tarif secara sepihak. Sedangkan dalam aturan mainnya, penetapan tarif harus ada kesepakatan dengan APBMI di masing-masing pelabuhan,” sebut Tauhid.

 

Terpisah, Kepala Administratur Pelabuhan (Adpel) Cabang Teluk Bayur, Jonggung L Sitorus mengatakan, pihaknya siap mendukung apa yang dituntut pengguna jasa.

 

Ketua DPC INSA Padang, Emi Laksana Budi mengatakan,  Pelindo II Teluk Bayur harus mengembalikan perencanaan dan penyandaran kapal di bawah kendali pengawasan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur, tidak di bawah Pelindo II.

 

“Saya menduga dengan tidak dilibatkannya KSOP oleh Pelindo dalam perencanaan dan penyandaran kapal, membuka peluang munculnya biaya tinggi. Di satu sisi, pemerintah justru menghilangkan higt cost tersebut di pelabuhan sehingga Teluk Bayur bisa lebih maju,” sebut Emi.  

 

Dihubungi terpisah, General Manajer PT Pelindo II Teluk Bayur, Dalsaf Usman mengaku sudah mengetahui tuntutan asosiasi. Terkait masalah PBM yang dikelola Pelindo II Teluk Bayur, menurut Dalsaf, justru milik perusahaannya yang punya legalitas resmi satu-satunya dari Menteri Perhubungan. “Itu mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 98 Tahun 2011, dan sudah ditandatangani Menteri Perhubungan Freddy Numberi,” jelas Dalsaf.

 

Sedangkan menyangkut tuntutan Koperbam soal kejelasan pembayaran upah pekerja bongkar muat terhitung Januari hingga Mei 2013, menurut Dalsaf, akan segera dilunasi. “Namun bila mereka minta penyesuaian tarif TPK dan terminal CPO merujuk keinginan mereka, jelas tidak akan kami luluskan. Sebab untuk terminal khusus ini, sudah ada aturan tarifnya yang dikeluarkan Pelindo,” tegasnya.

 

Dalsaf mengaku, pihaknya sudah menyiapkan langkah antisipasi demo.  “Kondisi Teluk Bayur tidak boleh berhenti, tetap harus beraktivitas seperti biasa walau buruh dan asosiasi mogok kerja. Yang jelas, jika satu jam saja pelabuhan tidak beroperasi, maka diprediksi kerugian mencapai 1.000 dollar AS atau Rp 9,8 miliar,” pungkas Dalsaf. (zil)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!