Rabu, 23 April 2014 - 22 Jumadil Akhir 1435 H 21:23:37 WIB
NASIONAL

Remunerasi PNS Pemda Cair 2014

TKD Dihapus, tidak Ada Gelondongan Anggaran Baru

Padang Ekspres • Sabtu, 01/06/2013 11:48 WIB • Redaksi • 37751 klik

Jakarta, Padek—Penerapan program reformasi birokrasi di 98 instansi pemda bakal ber­buah manis. Kementerian Pen­dayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Ke­men PAN-RB) mengatakan jika kompensasi berupa tunjangan kinerja atau remunerasi mulai bisa dinikmati tahun depan. Besarannya dimulai 45 persen dari gaji pokok.

 

Menteri PAN-RB Azwar Abubakar mengatakan mes­kipun program reformasi di instansi pemda telah dica­nang­kan, tetapi bukan berarti remu­nerasi langsung bisa di­nik­mati pegawai. “Tetapi kan nanti akhir tahun harus kita evaluasi dulu. Bagaimana pe­ne­rapan refor­ma­si birok­rasinya, jangan-jangan hanya jargon,” tandas Azwar.

 

Menteri dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu menga­takan, untuk instansi baru menca­nangkan program refor­masi birokrasi, tidak bisa men­dapat­kan remunerasi sebesar 100 persen dari gaji pokok. Sampai saat ini instansi menik­mati remunerasi sebesar 100 per­sen dari gaji pokok adalah Ke­men­terian Keuangan (Kemenkeu).

 

Untuk remunerasi di ja­ja­ran instansi pemda ini, Azwar memperkirakan baru dimulai pada 45 persen dari gaji pokok. Jadi jika ada PNS bergaji pokok Rp 3 juta per bulan, maka akan mendapatkan tambahan remu­nerasi Rp 1.350.000 per bulan dengan pembayaran dirapel dalam beberapa bulan. “Pem­bayaran baru bisa dijalankan tahun depan, disesuaikan de­ngan pembahasan nota ang­garan untuk gaji dan tunja­ngan-tunjangan PNS,” katanya.

 

Azwar menegaskan, adanya tunjangan remunerasi itu PNS pemda tidak boleh menerima pendapatan lain di luar gaji pokok. Misalnya menjadi tim perumus perda, tim lelang, dan tim-tim bentukan darurat lain­nya. Selain itu, juga tidak boleh menerima uang rapat harian di daerah setempat.

 

“Jadi jangan dikira melalui remunerasi ini, maka PNS akan dapat banyak. Intinya, opti­ma­lisasi anggaran yang ada di masing-masing daerah,” tan­dasnya. Untuk itu, Azwar me­ngatakan, tidak ada kon­se­kuen­si pengucuran gelon­toran anggaran lagi untuk pem­ba­yaran remunerasi PNS pemda. Anggaran dalam APBD ma­sing-masing pemda harus dibuat optimal, sehingga bisa dipakai untuk membayar remunerasi.

 

Selama ini sejatinya ma­sing-masing pemda sudah mem­bayarkan tunjangan ki­nerja daerah (TKD). Nah sete­lah ada sistem remunerasi berjalan, maka TKD dihapus. Anggarannya dialihkan untuk remunerasi. Dalam sistem TKD pihak Kemen PAN-RB menilai ada yang tidak beres. Yakni pemberian tunjangan berda­sarkan eselonisasi. Padahal, meskipun sama-sama eselon 2 atau 3, memiliki bobot kinerja yang berbeda. Sama-sama ese­lon 2 antara satu daerah de­ngan daerah lain, juga me­miliki bobot kinerja berbeda. “Untuk itu nanti dipakai sistem grading pembayaran tunjangan kinerja sesuai dengan bobot atau  beban kerja,” ujar Azwar. (wan/jpnn)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Lokomotif tanpa Gerbong

KEPUTUSAN Ketua Umum Partai Persatuan Pem­ba­ngu­nan (PPP) Suryadharma Ali (SDA) berkoalisi dengan Partai Gerindra tanpa syarat, ternyata berbuntut panjang.

Belum Terima Elpiji

YTH bapak Wali Kota Padang yang baru. Kami warga RW 6, Guo Kuranji sampai sekarang belum menerima paket gas elpiji 3 Kg. Tolong di percepat karena minyak tanah harganya sudah naik.

Rabu ,23 April 2014

18 Caleg Incumbent Lolos

Agiah lo kesempatan yang baru-baru ko lai...........................!

 

Kepsek Pemukul Siswa jadi Tersangka

Proses sesuai hukum, Pak polisi...................................!

 

DPRD Pessel Diisi Wajah Baru

Lah tibo lo masonyo mah..............................!