Senin, 21 April 2014 - 20 Jumadil Akhir 1435 H 14:06:51 WIB
BERITA DAERAH

Kab. Lima Puluh Kota

Laporkan Dugaan Korupsi, Tiga Guru Dipolisikan

Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar Prihatin

Padang Ekspres • Berita Pemerintahan • Senin, 27/05/2013 12:27 WIB • Fajar Rillah Vesky • 1114 klik

Limapuluh Kota, Padek—-Tiga guru yang melaporkan kasus dugaan korupsi di ling­kungan Dinas Pendidikan Ka­bupaten Limapuluh Kota kepa­da Kejaksaan Tinggi Sum­bar, dilaporkan Kepala Dinas Pen­didikan Kabupaten Limapuluh Kota Desri, 50, kepada polisi atas kasus dugaan pencemaran nama baik.

 

Ketiga guru yang dipo­lisikan Kepala Dinas Pendi­dikan itu adalah  Hafnizal, 58, guru SMAN 1 Situjuah Limo Nagari merang­kap Ketua Ko­munitas Suara Hati Nurani Guru Limapuluh Kota. Ke­mudian, Zuhardi, 40, guru SMAN 1 Suliki merangkap Ketua Bidang Advokasi PGRI Lima­puluh Kota, dan Zuheri Ramli, guru SMPN 3 Harau.

 

“Mereka dilaporkan Kepala Dinas Pendidikan Desri atas ka­sus dugaan pencemaran nama bai­k, Jumat (24/5) lalu. Laporan itu sudah kami terima dan masih ka­mi pelajari,” kata Kapolres Limapuluh Kota AKBP Partomo Iria­nanto melalui Kasat Reskrim AKP Russirwan, Minggu (26/5) siang.

 

Menurut AKP Russirwan, Desri melaporkan ketiga guru, se­suai dengan Laporan Polisi Nomor:LP/101/V-2013-SPKT LPK. Dalam laporannya, Desri mencantumkan dua saksi. Yak­ni, Radimas, 49, PNS, warga Jorong Parikdalam, Nagari Ta­eh­baruah, dan Afrizal, 60, PNS, warga Perumnas BTI Blok D No 10 Payakumbuh.

 

Selain mencantumkan dua saksi, dalam laporan yang dite­rima petugas Sentra Pelayanan Terpadu Polres Limapuluh Kota dijelaskan, bahwa  dugaan pen­cemaran nama baik yang dialami Desri, terjadi pada Maret, April dan Mei 2013, melalui media-massa dan layanan short messages service (SMS).

 

“Kejadian berawal, ketika nama pelapor (Desri) muncul di media massa yang menya­takan pelapor dituduh korupsi dana sertifikasi. Dan tuduhan penye­lewengan aturan tidak mem­bayarkan dana sertifikasi selama 12 bulan, serta tuduhan tidak mencairkan dana ser­tifikasi sebesar Rp6,48 miliar. Tapi sekali lagi kami tegaskan, lapo­ran ini masih kami pe­lajari,” kata AKP Russirwan.

 

Sementara itu, pihak Desri yang melaporkan tiga guru kepa­da polisi, belum berhasil diwa­wancarai Padang Ekspres. No­mor handphone yang dican­tum­kan Desri dalam laporan kepada polisi dan sering dihubungi wartawan (0813744399XX), berada di luar jangakauan atau tidak aktif saat dihubungi, Ming­gu (26/5) sore.

 

Disisi lain, Ketua Komunitas Suara Hati Guru Limapuluh Kota Hafnizal mengaku sudah mengetahui, jika dirinya ber­sama Zuhardi dan Zuheri Ramli, dilaporkan Desri kepada polisi atas kasus dugaan pencemaran nama baik.

 

“Kami sudah dapat infor­masi, bahwa kami dilaporkan kepada polisi. Kami tidak akan gentar dengan laporan tersebut. Sebab kami tidak pernah me­nuduh pribadi Kepala Dinas Pendidikan melakukan korupsi dana sertifikasi guru. Yang kami lakukan adalah melaporkan dugaan pemotongan dana ser­tifikasi guru kepada Kejati Sum­bar,” kata Hafnizal.

 

Guru yang mengasuh pulu­han mahasiswa miskin dan ya­tim-piatu itu menduga, laporan pencemaran nama baik ter­hadap dirinya dan dua guru, merupakan bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat sipil yang punya kesadaran untuk mela­porkan dugaan korupsi di ling­kungan Dinas Pendidikan Lima­puluh Kota kepada institusi yang dilindungi undang-undang, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sumbar.

 

“Kami melaporkan dugaan pemotongan sertifikasi guru, dugaan penyalahgunaan ang­garan BOS dalam pengadaan LKS berlabel bahan ajar, dan dugaan mark-up dalam pem­bangunan WC Porprov bersa­ma mahasiswa ke Kejati Sum­bar, karena kami sadar, bahwa ko­rupsi adalah bahaya latin yang harus kita perangi bersa­ma. Untuk itu, kami para guru yang ingin membantu aparat dalam penegakan hukum, siap untuk berjihad,” kata Hafnizal.

 

Dia juga meminta polisi, agar berhati-hati dalam menyi­kapi laporan dugaan pence­maran nama baik yang disam­paikan Kepala Dinas Pen­didikan ter­sebut. “Kami dila­porkan men­cemarkan nama baik, terkait dugaan pemoto­ngan dana ser­tifikasi. Semen­tara dugaan itu sendiri, masih dalam proses penyelidikan Kejaksaan Tinggi Sumbar,” kata Hafnizal.

 

Terpisah, penggiat gerakan anti korupsi di Luak Limo­puluah, Wendra Yunaldi me­nilai, laporan pencemaran nama baik terhadap tiga guru yang sebelumnya mengadukan du­gaan korupsi ke Kejaksaan Ting­gi Sumbar, merupakan preseden buruk di tengah ge­gap-gempita pemberantasan korupsi di ne­geri ini. “Patut diduga, ini me­rupakan bentuk kriminalisasi terhadap guru,” kata Wendra.

 

Menurut Wendra, para pela­por kasus dugaan korupsi, tidak bisa dilaporkan balik atas  pence­maran nama baik. “Laporan korupsi itu seharusnya menjadi kontrol bagi penyelenggara negara. Hal itu sudah  diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, Tentang  Perlindungan Saksi dan Korban,” ujar pemilik Pass­Media Group tersebut.

 

Terpisah, aktivis Koaliasi Masyarakat Sipil Sumbar Roni Syahputra yang ikut mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumbar bersa­ma Profesor Saldi Isra, Profesor Mestika Zed, Miko Kamal, Okta­vianus Riswa dan puluhan aktifis anti korupsi, mengaku sangat prihatin, dengan dilaporkannya ketiga guru di Limapuluh Kota atas kasus dugaan pencemaran nama baik.

 

“Koaliasi Masyarakat Sipil Sumbar prihatin dengan tiga guru yang dilaporkan mence­markan nama baik, setelah melaporkan dugaan korupsi. Polisi mesti hati-hati menyikapi laporan tersebut. Koalisi Masya­rakat Sipil Sumbar masih mem­pertimbangkan, apakah perlu melaporkan ke Lembaga Per­lindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau tidak,” kata Roni Syahputra, Jumat lalu. (*)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Selesaikan Pemilu, Jangan Terlena Koalisi

LUPAKAN sejenak hiruk pikuk isu koalisi partai politik. Proses pemilihan umum legislatif 2014 masih berlangsung. Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menyelesaikan rekapitulasi suara. Rencananya, KPU menetapkan hasil rekapitulasi suara pada 7 Mei 2014. Proses tersebut pun harus terus dikawal. Sebab, itulah yang nanti menjadi pijakan untuk proses berikutnya, yakni pengisian pejabat DPR dan pemilihan umum presiden (pilpres). Hasil penghitungan cepat memang bisa menjadi pedoman awal. Namun, bukan itu yang berlaku secara nasional.

Perbaiki Layanan RS Ahmad Muchtar

YTH bapak pimpinan Rumah Sakit Ahmad Muchtar Bukittinggi. Apa begitu pelayanannya, adik saya masuk rumah sakit pagi jam 9 dan pulang jam 4 sore tapi siangnya tidak dikasih makan. Padahal kami bayar cash. Tolong dijelaskan.

Senin, 21 April 2014

Jadilah Konsumen Cerdas

Parhatian bana kalau ka mambali-bali tuh. Jan sampai takicuah pulo........................................................!

 

Kadis dan Kabid DKP jadi Tersangka

Itulah Pak, jan buang sampah jo sambarangan.......................................!

 

Caleg Nasdem Dilaporkan Money Politic

 Lah ka salasai pemilu ko, banyak nan saliang malapor mah..........................!