Rabu, 16 April 2014 - 15 Jumadil Akhir 1435 H 20:02:55 WIB
METROPOLIS

Korban Banjir Bandang Ditenggat 1 Bulan

Tidak Bangun Rumah, Bantuan Kembali ke Pusat

Padang Ekspres • Kamis, 23/05/2013 10:55 WIB • Redaksi • 408 klik

-

Bypass, Padek—Korban ga­lo­do atau banjir bandang pada 24 Juli 2012 lalu, diminta me­nye­lesaikan pembangunan rumah mereka yang rusak hingga se­bu­lan ke depan. Jika tidak, dana stimulan untuk rehab-rekon rumah korban galodo dikem­balikan ke pemerintah pusat.

 

Para korban galodo itu ter­se­bar di lima kecamatan, yakni Pauh (4 kelurahan), Lubuk­kilangan (3 kelurahan), Lu­buk­begalung (2 kelurahan), Nang­galo (1 kelurahan), dan Bungus Teluk Kabung (1 kelu­rahan).

 

“Realisasi dana stimulan itu baru 57,5 persen dari total dana Rp 1,975 miliar. Dana itu telah diserahkan dua tahap. Ada yang sudah membentuk dan ada pula yang belum membentuk ke­lom­pok masyarakat (pokmas),” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Pemadam dan Keba­karan (BPBPKD) Padang, Budhi Erwanto kepada Padang Eks­pres, kemarin.

 

Untuk itu, Budhi men­gim­bau masyarakat segera men­ye­lesaikan pembangunan atau perbaikan rumah mereka yang rusak akibat banjir bandang. Kepala Bidang Rehab Rekon (RR) BPBD dan Damkar Pa­dang, Hermansyah me­nam­bahkan, jumlah rumah yang mendapat bantuan stimulan tersebut 95 rumah. Terdiri dari 55 rusak berat dan 40 rusak sedang. Tersebar di lima kecamatan. “Untuk rusak berat diberi Rp 25 juta dan rusak sedang Rp 15 juta,” sebutnya.

 

Mekanismenya, kata Her­man­syah, bantuan tersebut langsung masuk ke rekening masing-masing warga. Tahap pertama diberikan 40 persen, tahap kedua 40 persen, dan tahap 20 persen. “Mereka yang dibantu itu ada yang rumahnya tidak bisa digu­nakan lagi di tempat semula, dan ada yang rumahnya rusak sebagian,” pa­par­nya.

 

Sulit Merelokasi

 

Soal relokasi warga di sekitar aliran sungai yang terendam banjir bandang dulu, Budhi Erwanto me­ngu­ngkapkan sulit.

 

“Banyak yang enggan pindah karena alasan eko­nomi dan jauh dari peker­jaan. Itulah kesulitan kita merelokasi warga yang tinggal di zona rawan bencana. Kesulitan utamanya kesediaan masyarakat beralih usaha,” tuturnya.

 

Budhi mencontohkan program relokasi warga di Ke­ca­matan Bungus Teluk Kabung, tapi warga tersebut kembali lagi ke tempatnya semula. “Me­re­lokasi warga tidaklah sulit jika ada keinginan kuat dari warga tersebut. Mencari tempat relo­kasi yang sesuai dengan ke­ingi­nan mereka itu yang sulit,” ujar Budhi.

 

Cara yang bisa dilakukan Pemko hanya mengimbau. “Ka­lau mereka mau kita sediakan tem­pat, tapi harus ikut aturan kita,” tegasnya.

 

Dalam Tahap Fondasi

 

Ninik mamak Batubusuk, Kecamatan Pauh, Darmawi Rajo Mulie, ketika dihubungi Padang Ekspres mengaku tengah be­ru­saha menyelesaikan pem­ba­ngu­nan 20 unit rumah yang rusak akibat galodo pada 24 Juli 2012 lalu. Darmawi meminta keri­nga­nan jika dalam waktu satu bulan itu pembangunan tidak dapat diselesaikan.

 

“Yang jelas kami akan beru­saha untuk menyelesaikan pem­bangunannya dalam sebu­lan ini. Kalau memang tidak selesai juga, kami mohon diberi waktu tambahan,” ujar Darmawi.

 

Darmawi beralasan, tanah untuk 20 unit rumah tersebut baru dilakukan perataan. “Baru tujuh petak yang siap fon­da­sinya,” terangnya.

 

Darmawi menyebut di ka­wa­san tersebut terdapat 31 rumah. 29 rumah rusak berat dan 2 rusak sedang. Selain 20 rumah itu, ada sekitar 11 unit rumah lainnya di kawasan itu yang juga mendapat bantuan dari BNPB. 11 unit rumah itu milik dari ninik mamak yang lainnya. (bis)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!