Kamis, 17 April 2014 - 16 Jumadil Akhir 1435 H 05:30:50 WIB
RAKYAT SUMBAR

Masyarakat Tuntut CSR Perusahaan Sawit

Padang Ekspres • Senin, 13/05/2013 12:53 WIB • Redaksi • 593 klik

Pasbar, Padek—Konflik an­ta­ra warga dengan perusahaan perkebunan sawit semakin marak. Pemicunya karena tidak jelasnya hak dan kewa­jiban perusahaan perkebunan. Sabtu (11/5), ratusan warga Sim­panggadang, Kenagarian Sei Aur, Kecamatan Sei Aur, Pasa­man Barat yang meng­atasna­makan Ikatan Pemuda Sim­panggadang Bersatu (IKPSB) berunjuk rasa ke kantor PT Pasaman Marama Sejahtera.

 

Mereka menuntut perusa­haan merealisasikan kewaji­ban­nya, karena selama ini pe­ru­sahaan dianggap telah ingkar janji selama puluhan tahun terha­dap masyarakat Simpang­gadang.

 

Koordinator lapangan (kor­­lap) Abdul Hamid didam­pingi Ketua IKPSB Sawil Hadi me­ngatakan, sebelumnya ma­syarakat Simpanggadang telah melayangkan surat kepada perusahaan dengan me­lam­pirkan berbagai tuntutan. Mi­sal­­nya, realisasi dana per­tang­gungjawaban sosial peru­sa­haan (corporate social responsibility/CSR) secara maksimal.

 

Kemudian, pemanfaatan daerah aliran sungai (DAS) harus sesuai dengan per­un­dang-undangan, dan ganti rugi tanaman. “Bahkan pem­bua­ngan limbah perusahaan itu juga diduga telah mencemari sungai yang dekat dengan per­mu­kiman warga. Sudah kita beritahukan kepada pe­rusa­haan, termasuk ke DPRD dan pemkab, namun persoalan ini dianggap perusa­haan sepele. Makanya kami de­mo,” kata Sawil Hadi saat de­mons­trasi di depan kantor peru­sahaan PT Incasi Raya Group itu.

 

Sudah puluhan tahun peru­sahaan ini beroperasi, dia me­nilai minim perhatian peru­sa­haan pada masyarakat. Seha­rusnya, pemanfaatan CSR di­tu­ju­kan ke masyarakat di seki­tar perusahaan.

 

Kondisi itu turut ber­dam­pak pada perekonomian ma­syarakat. “Bahkan, bantuan untuk anak yatim yang dijan­jikan perusahaan kepada ma­syarakat Rp 500 ribu/bulan juga diingkari perusahaan sawit ini,” katanya.

 

Padahal, Pasal 74 UU No­mor 40/2007 tentang Per­seroan Terbatas (PT), peru­sahaan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dengan meng­alo­kasikan dana dengan memper­hatikan kepatutan. Dan Pasal 15 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

 

Bukan itu saja, masyarakat juga ingin ganti rugi tanaman. Pengelolaan limbah pabrik sawit ini juga disorot pemuda setempat. Mereka meragukan pembuangan limbah, karena banyak sungai kecil dekat pa­brik yang keruh muaranya ke Batang Tinggiran. Bahkan, limbahnya juga ada yang di­buang ke lahan, sehingga ber­akibat fatal ke Batang Son­tang yang berada di belakang per­mu­kiman warga Simpanggadang.

 

“Kalau tuntutan masya­rakat tidak diindahkan, kami akan membawa massa lebih besar dan akan memblokir jalan utama masuk ke perke­bunan perusahaan. Karena jalan yang dipakai perusahaan selama ini merupakan lahan masyarakat yang tidak pernah ada ganti ruginya,” kata ninik mamak Simpanggadang, H Hamsuardi didampingi ninik mamak lainnya.

 

Pimpinan PT PMS Panca Sembiring ketika dikonfirmasi Padang Ekspres mengatakan, dia tidak bisa langsung meng­ambil keputusan untuk meme­nuhi tuntutan pengunjuk rasa itu. “Tuntutan masyarakat ini akan disampaikan kepada ma­­­na­jemen perusahaan dalam waktu dekat ini. Diharapkan agar masyarakat bersabar me­nunggu ada keputusan dari ma­najemen perusahaan,” ujarnya.

 

Informasi terakhir dari manajemen perusahaan, kata­nya, siap menghijaukan DAS termasuk tuntutan lainnya. Dia mengaku jalan masuk ke peru­sahaan masih lahan masya­rakat Simpanggadang. 

 

Pantauan Padang Ekspres di lokasi demonstrasi, dari 200 orang ini tiba di depan pagar kantor perusahaan sekitar pu­kul 10.15. Rombongan ini ada yang memakai kendaraan roda dua, Colt Diesel, L 300 dan mobil pribadi.

 

Mereka tidak diper­boleh­kan masuk ke halaman kantor perusahaan, kecuali hanya di depan pagar perusahaan.

 

Aksi unjuk rasa ini nyaris ricuh, karena massa berusaha membuka pagar dan mem­buang botol air mineral serta sampah ke halaman kantor perusahaan tersebut.

 

Walau hujan, massa tetap berunjuk rasa sekitar pukul 17.30. Akibat aksi ini, puluhan bahkan ratusan mobil truk untuk menjual sawit terpaksa ditunda untuk menimbang buah sawit mereka. (roy)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!