Sabtu, 19 April 2014 - 18 Jumadil Akhir 1435 H 14:02:11 WIB
RAKYAT SUMBAR

Disdik Padang Dinilai Persulit Urusan Bacaleg

Padang Ekspres • Jumat, 10/05/2013 12:02 WIB • Redaksi • 343 klik

Padangpanjang, Padek—Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) pe­rempuan Partai NasDem Kota Padang­panjang dari Daerah Pe­milihan (Dapil) Timur, Muchyeti terkendala ferivikasi administrasi legalisir ijazah yang diminta pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota setempat sebagai persyaratan mutlak pendidikan minimal. Per­soalan ini muncul, karena pihak Dinas Pendidikan Kota Padang menolak melegalisir ijazah tamatan Proyek Perintis Sekolah Pem­bangunan (PPSP) IKIP Padang tahun 1974 silam.

 

Muchyeti yang merupakan pensiunan Kasi Komu­nikasi dan Informatikan di Dinas Per­hu­bu­ngan Komunikasi dan I­n­for­ma­tikan (Dishubkominfo) Pa­dang­panjang terhitung 1 Oktober 2012 lalu itu, menyebutkan pihak Disdik Kota Padang menolak melegalisir ijazahnya karena tidak diterbitkan oleh Keputusan Dirjen Pendidikan seperti ijazah tahun sebelumnya. Sementara ijazahnya tertanggal 21 Oktober 1974 diterbitkan melalui Surat Keputusan Rektor/Ketua PPSP IKIP Padang dengan nomor 322/UP/IV/IKIP-1974.

 

“Anehnya pihak Disdik Kota Padang tidak mem­berikan solusi yang harus saya tempuh. Malah salah seorang staf Disdik yang dipanggil Ujang menyebutkan bahwa ijazah saya yang digunakan untuk masuk perguruan tinggi dan pegawai, adalah ijazah lokal yang dikeluarkan oleh pihak yayasan saja. Sehingga mereka (pihak Disdik) juga menolak memberikan surat pernyataan menolak me­legalisir seperti yang diminta pihak KPU Padangpanjang sebagai pe­gangan hukum persyaratan pen­daftaran bacaleg,” ungkapnya.

 

Kemudian Muchyeti mengaku dirinya juga sudah melayangkan permohonan tertulis kepada pihak Disdik Kota Padang, mengeluarkan pernyataan instansi terkait atas keberatan melegalisir ijazah yang berguna untuk memudah proses verifikasi seperti yang dimintakan KPU Kota Padangpanjang. “Hingga saat ini, belum ada kabar hasil pengajuan permohonan saya ter­sebut oleh pihak Disdik Kota Pa­dang,” sebut Muchyeti kepada Padang Ekspres.

 

Disampaikannya, hasil kon­sultasi pihak partai yang dilakukan alumni PPSP tahun 1973, Syam­surizal dengan Ketua BK UNP, Prof Prayitno selaku mantan pejabat Direktur PPSP, diketahui pada tahun 1973, sekolah menengah PPSP IKIP Padang merupakan sekolah percontohan program SD 8 tahun dan sekolah menengah 4 tahun di seluruh IKIP di Indonesia. Program tersebut dibiayai Bank Dunia berdasarkan Keputusan Dirjen Pendidikan tanggal 12 September 1973, sehingga ijazah dike­luarkan oleh dirjen ber­sangkutan.

 

Namun seperti dikatakan Pra­yitno, tahun 1974 bantuan dari Bank Dunia berakhir dan seluruh pembiayaan diserahkan kapada universitas masing-masing (IKIP Padang), sehingga siswa tamatan tahun itu pada ijazahnya hanya tercantum Surat Keputusan Rek­tor/Ketua PPSP IKIP Padang. “Sama dengan ijazah saya yang tercantum hanya SK Rektor/Ketua PPSP dan ditanda tangani Kepsek Drs Nurhadi dan Direktur PPSP Amiruddin MEd tertanggal 25 November 1974,” terangnya.

 

Sama halnya dengan UNP, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar Wandra Ilyas yang ditemui Muchyeti mengaku sangat me­ngetahui keberadaan PPSP. Na­mun Wandra mengatakan tidak bisa membatu melegalisir ijazahn­ya karena merupakan kewenangan Disdik Kota. “Sementara pihak KPU tidak bisa menerima legalisir pihak UNP karena aturan dari Permendiknas nomor 59 tahun 2008. Yakni kalau tidak sekolah asal, maka legalisir ijazah harus oleh Disdik tempat sekolah ber­sang­kutan,” sebutnya.

 

Terpisah, Ketua KPU Kota Padangpanjang Surdirman me­ne­gaskan pihaknya melakukan taha­pan verifikasi sesuai dengan aturan yang ada. Seperti persyaratan ijazah yang dilegalisir, harus dari sekolah yang bersangkutan atau dinasi setempat. “Jika pihak ber­sang­kutan tidak bersedia, harus disert­akan pernyataan tertulis tidak bersedia melegalisir,” jawab Sudir­man melalui ponselnya.

 

Terpisah, Kepala Dinas Pen­didikan Padang, Indang Dewata menyatakan tidak bisa melakukan legalisir ijazah karena sekolah tersebut tidak terdata di Disdik Padang. Sepengetahuannya, seko­lah tersebut dulunya berada dan merupakan proyek Provinsi. Se­hingga, data-data tersebut tidak dimiliki di Disdik Kota Padang.

 

“Memang tidak ada dalam data kita kalau sekolah tersebut berada di bawah naungan Disdik Padang. Saya mengetahui kalau sekolah tersebut merupakan proyek pro­vinsi, lebaih baik dilegalisir ke Dinas Pendidikan Provinsi Sum­bar,” ulasnya.

 

Indang menambahkan jika dilegalisirnya ijazah tersebut berarti melegalkan yang illegal. Nantinya, kalau ada persoalan tentu DIsdik Padang yang bertanggung jawab. (wrd/ek)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!