Kamis, 24 April 2014 - 23 Jumadil Akhir 1435 H 05:32:01 WIB
METROPOLIS

Tahapan Pilkada Padang Dimulai

KPU Dukung Dana Pilkada lewat APBN

Padang Ekspres • Rabu, 03/04/2013 12:05 WIB • • 718 klik

Kantor KPU Kota Padang

Sungaisapih, Padek—Komisi Pe­milihan Umum (KPU) Sum­bar mendukung pengalokasian dana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat AP­BN, menyusul sulitnya mem­perjuangkan anggaran pesta demokrasi di daerah tersebut melalui APBD.

 

“Lihat saja pengalokasian dana Pilkada Padang. KPU se­lalu kesulitan memperjuangkan anggarannya. Berdasar regulasi, tugas KPU hanya merencanakan dan pemda menyediakan. Tetapi pemda selalu lupa dan mem­bagi-bagi dulu dengan kegiatan lain,” kata Ketua KPU Sumbar, Marzul Veri usai launching tahapan pilkada di Kantor KPU Padang, kemarin.

 

Marzul menilai terjadinya tawar menawar anggaran Pil­kada Padang akan merusak perencanaan tahapan Pilkada yang ditetapkan KPU.

 

“Seperti tawar menawar di pasar lereng saja. Kalau dibaca polemiknya di koran, mulai dari Rp 50 miliar, Rp 40 miliar, Rp 30 miliar, Rp 24 miliar dan terakhir Rp 20 miliar.

 

Itu tidak baik dan hanya akan menyita waktu KPU. Bah­kan merusak independensi KP­U,” ujarnya seraya me­nga­takan jika manajemen pen­ye­leng­garaan pilkada masih se­perti ini dikhawatirkan orang akan malas datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

 

Melihat kondisi itu, kata Marzul, KPU telah mere­ko­mendasikan ke Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI sebagai wadah yang meng­godok UU, agar pem­bia­yaan pilkada daerah ini bisa di­anggarkan dari APBN.

 

“Kalau dari APBN a­ng­ga­rannya akan ce­pat dan tidak memberatkan keuangan daerah. Apalagi, sejak 2009 beberapa daerah juga turun status menjadi daerah tertinggal,” ujar­nya.

 

Ketua KPU Padang, Alison menjelaskan, pihaknya memulai tahapan pilkada dengan dana awal Rp 7,5 miliar. Launching tahapan pilkada itu me­nan­dakan Pilkada Padang dilak­sanakan pada 30 Oktober.

 

“Usai launching ini kami akan segera melantik panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) dalam waktu dekat ini. Selain itu, kami juga masih menunggu kepastian jumlah Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) untuk penetapan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4),” ujarnya.

 

Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Setko Pa­dang, Corri Saidan menjelaskan, penetapan anggaran pilkada itu harus melalui proses pem­ba­hasan di legislatif. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga telah mengusulkan maksimal, namun keputusannya tetap di DPRD Padang.

 

“Kita sudah mencoba me­ngu­sulkan maksimal, namun berapa yang dianggarkan itu kan tergantung hasil pembahasan di legislatif,” ungkap mantan Ke­pala Dinas Pengelolaan Ke­ua­ngan dan Aset (DPKA) tersebut. (zul)

 

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Lokomotif tanpa Gerbong

KEPUTUSAN Ketua Umum Partai Persatuan Pem­ba­ngu­nan (PPP) Suryadharma Ali (SDA) berkoalisi dengan Partai Gerindra tanpa syarat, ternyata berbuntut panjang.

Belum Terima Elpiji

YTH bapak Wali Kota Padang yang baru. Kami warga RW 6, Guo Kuranji sampai sekarang belum menerima paket gas elpiji 3 Kg. Tolong di percepat karena minyak tanah harganya sudah naik.

Rabu ,23 April 2014

18 Caleg Incumbent Lolos

Agiah lo kesempatan yang baru-baru ko lai...........................!

 

Kepsek Pemukul Siswa jadi Tersangka

Proses sesuai hukum, Pak polisi...................................!

 

DPRD Pessel Diisi Wajah Baru

Lah tibo lo masonyo mah..............................!