Sabtu, 19 April 2014 - 18 Jumadil Akhir 1435 H 21:39:38 WIB
PRO SUMBAR

”Kami bukan Provokator, bukan Pula Pencari Rusuh”

Kiprah Paralegal Memperjuangkan Keadilan di Sumbar

Padang Ekspres • Jumat, 29/03/2013 11:53 WIB • ADIYANSYAH LUBIS • 859 klik

 Suasana diskusi paralegal dengan awak redaksi Padang Ekspres, kemarin (28/3).

Menjadi paralegal atau pemberi bantuan hukum, bukanlah pekerjaan mudah. Tak jarang kehadiran relawan yang posisinya diperkuat melalui UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum itu, dicap provokator oleh mereka yang terusik dengan kiprah paralegal ini. Bagaimana suka dukanya?

 

YA, bagi sebagian orang namanya paralegal masih awam. Paralegal merupakan orang bukan berlatar belakang pendidikan hukum dan masyarakat umum, yang diberikan pengetahuan teknis dan praktis bagai­mana menghadapi kasus-kasus hu­kum di sekitar mereka.

 

Akibat minimnya informasi paralegal ini, banyak kalangan menya­lahartikan posisi paralegal. Mereka dicap provokator dan duri dalam daging. “Tak jarang keberadaan kami dicap provokator,” ujar Mikel Candra, paralegal dari Kabupaten Solok me­nyampaikan keluh-kesahnya saat kunjungan media briefing ke redaksi Padang Ekspres difasilitasi Divisi Pendampingan Kasus dan Paralegal LBH Padang, kemarin (28/3).

 

Dalam silaturahmi yang dihadiri Wakil Pemimpin Redaksi Padang Ekspres Nashrian Bahzein, dan Asis­ten Redaktur Pelaksana Rommi Del­fiano itu, Mikel menuturkan ham­batan-hambatan dihadapinya di lapa­ngan. Tak hanya dicap provokator, Mikel kerap dikucilkan di tengah masyarakat. Mereka dituding peng­ganggu dan pengusik. “Padahal, kita memperjuangkan keadilan bagi mere­ka yang menjadi korban ketidaka­di­lan,” katanya.

 

Dasrul Fahmi, paralegal asal Pa­dangpariaman, sudah kenyang dengan ejekan, intimidasi dan iming-iming materi dari orang-orang kuat di daerahnya. Namun, dia tetap tegar meski sering diadu domba dengan sesama masyarakat. “Istri saya yang kadang tidak sanggup meng­hada­pinya. Sering dia minta saya berhenti menjadi paralegal. Tapi setelah saya jelaskan, perlahan dia mulai me­ngerti,” tutur Dasrul, yang mengaku sudah kaya sejak dulu kalau dia memanfaatkan paralegal untuk men­cari materi.

 

Panji, paralegal dari Kapa­lohi­lalang, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Padangpariaman, merasakan hal serupa. Namun, tantangan dan anca­man yang dihadapinya, tak lantas membuat Panji menyerah. Baginya, paralegal adalah pengabdian karena sejak awal dirinya didoktrin tidak boleh menerima pemberian apa pun. Mereka memberikan bantuan tanpa pamrih dan berharap imbalan.

 

Panji mengaku bantuan hukum sangat perlu dilakukan masyarakat. Ini mengingat pendidikan hukum belum menyentuh seluruh lapisan ma­sya­rakat, terutama masyarakat di pelosok desa. Kehadiran paralegal kian penting di Sumbar seiring meruyaknya seng­keta lahan di Sumbar.

 

Masyarakat dengan pengusaha besar, tambahnya, kerap berhadap-hadapan dalam menangani masalah tanah. Akibat ketidaktahuan masya­rakat dengan hukum, panik dan frustrasi, tak jarang masyarakat me­milih jalan anarkis.

 

“Tentu saja mereka kalah, karena pengusaha licik menggunakan tangan-tangan aparat untuk memben­turkan­nya dengan masyarakat. Apalagi, sekian banyak kasus berdarah sengke­ta tanah terjadi selama ini antara masyarakat dengan aparat,” sebutnya.

 

Seiring persoalan tersebut, menu­rut Panji, paralegal sedikit banyaknya haruslah paham dengan masalah hukum, terutama hukum adat. Melalui keran inilah, peralegal harus bisa membantu masyarakat mengadvokasi masalah. Panji sendiri cenderung mengupayakan agar kasus-kasus tersebut dapat terselesaikan secara damai, melalui lembaga-lembaga adat di tingkat nagari ataupun kecamatan. 

 

“Penyelesaian lebih baik upaya maksimal melalui mediasi. Kita ingin bagaimana agar masalah-masalah yang terjadi di tingkat masyarakat itu tidak sampai ke polisi,” terang Panji.

Untuk kasus bersifat vertikal dengan pemerintah daerah dan pe­ngu­saha, paralegal tidak saja mem­ban­tu masyarakat mengupayakan melalui advokasi. Namun, juga men­do­rong masyarakat melakukan de­monstrasi sampai hak masyarakat terpenuhi. “Tuntutan kita, legitimasi masyarakat adat diakui negara,” terangnya.

 

Pahit manisnya menjadi paralegal juga dirasakan Amir Durin, paralegal asal Pesisir Selatan (Pessel) itu. Amir kecewa atas ketidakadilan yang tam­pak telanjang di depan mata. Karena itu pula, Amir Durin bertekad dalam hati melawan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

 

Semangat Amir membela orang-orang miskin, kaum lemah dan marji­nal di kampungnya, tidak padam oleh intimidasi dan iming-iming materi. Hatinya sedih melihat orang-orang kecil di kampungnya dipingpong orang-orang kuat. Tak heran, setumpuk laporan kaum lemah ini hanya didiam­kan aparat terkait.

 

“Berbeda kalau yang meminta orang-orang besar, kasusnya cepat diproses dan disidangkan. Tapi kalau sudah pelakunya orang besar, kasus­nya sengaja didiamkan atau dipeties­kan,” kata Amir yang tinggal Tapan.

 

Selain kasus pidana, Amir kini intens membela masyarakat dalam mempertahakan tanah ulayat di Pesi­sir Selatan. Sengketa ulayat juga mendominasi rangkaian kasus-kasus hukum yang dihadapi masyarakat miskin di daerah itu. Namun, tak jarang pengusaha selalu “dimenang­kan”. “Hak-hak ulayat banyak diram­pas,” terangnya.

 

Seperti diketahui, sejak tahun 2007 hingga sekarang, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang selaku LSM konsen menginisiasi dan me­ngem­bangkan paralegal, telah mela­hirkan 100 orang paralegal di Sumbar. Mereka tersebar di tiga kabupaten yakni Padangpariaman, Solok dan Pesisir Selatan.

 

Tujuan dibentuknya paralegal itu untuk memperluas akses terhadap keadilan melalui layanan bantuan hukum, terutama bagi masyarakat miskin dan marjinal. Tak jarang pekerjaan mereka tersebut sering berbenturan terutama dengan ke­bijakan-kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada kaum miskin.

 

Koordinator Divisi Pendampingan Kasus dan Paralegal LBH Padang, Deddi Alparesi yang membina paralegal ini, tak menampik jika akses bantuan hukum sangat minim di nagari-nagari di Sumbar. Untuk itu, diharapkan paralegal inilah yang menjadi perpanjangan tangan mau­pun garda terdepan dalam membe­rikan bantuan hukum, serta penyu­luhan hukum kepada masyarakat.

 

Data LBH Padang, tiga tahun terakhir (2010-2012), menerima pengaduan kasus hukum dari ma­syarakat miskin dan marjinal sebanyak 835 kasus. Di mana, jumlah pencari keadilan sebanyak 9.429 orang dan 833 KK. Terjadinya peningkatan kasus hukum di Sumbar ini menunjukan masih terabaikan hak-hak masyarakat miskin dan marjinal.

 

Tiga kabupaten terbentuk prale­galnya yakni posko P3KH (Pengaduan Pertama Penyelesaian Kasus Hukum) tingkat nagari yakni di Nagari Selayo Tanang Bukit Sileh, Nagari Gantung Ciri, Nagari Batu Banyak di Kabupaten Solok, Nagari Ampiang Parak Kabu­paten Pesisir Selatan, Nagari Kapalo Hilalang dan Nagari Parit Malintang Kabupaten Padangpariaman. “Kalau masyarakat perlu bantuan hukum bisa berkoordinasi dengan paralegal di masing-masing posko tersebut,” imbuh Deddi.

 

Tugas mulia paralegal ini sejalan dengan tugas pers dalam memper­juangkan orang-orang lemah yang bersuara. Padang Ekspres menyata­kan siap bersinergi dengan paralegal dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran serta memberikan pencer­dasan hukum bagi masyarakat miskin dan marjinal. “Orang-orang baik harus berkerja sama secara terorganisir untuk melawan kejahatan yang selama ini juga telah terorganisir. Sinergi paralegal dan pers efektif dalam mem­perjuangkan keadilan bagi kaum miskin dan marjinal di Sumbar,” kata Wapemred Padek Nashrian..

 

Sepak terjang seratus paralegal di Sumbar mulai bikin elite-elite daerah dag dig dug. Mereka bekerja tanpa pamrih materi dan pujian, apalagi mengharapkan penghargaan yang kini digemari para elite-elite daerah. Mereka hanyalah secuil orang-orang kecil yang ingin mela­kukan hal besar, dan orang-orang biasa yang ingin melakukan hal luar biasa. (***)

 

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!