Jum'at, 25 April 2014 - 24 Jumadil Akhir 1435 H 05:23:23 WIB
RAKYAT SUMBAR

Data Penduduk BPS-Dukcapil Beda

Padang Ekspres • Jumat, 29/03/2013 13:51 WIB • • 755 klik

Dharmasraya, Padek—Dugaan adanya manipulasi data penduduk Kabupaten Dharmasraya mencuat. Data yang dike­luarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) berbeda.

 

Dari data BPS, jumlah penduduk Kabu­paten Dharmasraya terhitung Juni 2012 telah mencapai 202.601 jiwa, sementara data yang dikeluarkan Dinas Kependu­dukan dan Catatan Sipil hanya 197.599 jiwa. Hal ini disampaikan ke KPU sebagai landasan untuk penentuan daerah pemili­han (dapil) dan jumlah kursi.

 

Sementara data KPUD Dharmasraya yang diambil dari data Mendagri, untuk verifikasi faktual oleh partai politik di Kabupaten Dharmasraya, hampir sama dengan data yang dikeluarkan oleh BPS, yakni mencapai 200 ribu.

 

Selisih data BPS dan Disdukcapil men­ca­pai 5.002 penduduk. BPS merilis pada Juni 2012 jumlah penduduk Dharmasraya 202.601 jiwa dengan pertumbuhan pen­duduk per tahun 3,09 persen.

 

Kepala BPS Dharmasraya, Mukhdam mem­benarkan jumlah penduduk Dharmasraya sudah mencapai 200 ribu sejak pertengahan 2012 lalu. “Kita tidak tahu data yang mana dipa­kai Pemkab Dharmasraya yang diberikan ke KPU, sehingga jumlah penduduk di Dharmas­raya mencapai 197.176 jiwa pada Desember 2012,” tegasnya.

 

Kata Mukhdam, pendataan penduduk merupakan kegia­tan rutin BPS. “Tapi, mau dipakai atau tidak data kita, itu tergantung pemerintah dae­rah. Pastinya kita hanya mem­berikan data, untuk ke KPU sampai saat ini kita tidak per­nah diminta KPU,” tandasnya.

 

Kadis Dukcapil Dhar­mas­raya, Netti Helma bersi­kukuh data penduduk yang diberi­kannya kepada KPU 197.599 jiwa. Dia mengklaim data itu sesuai e-KTP yang disin­kron­kan dengan jumlah data sistem informasi administrasi kepen­dudukan (SIAK).

 

Kalaupun berbeda dengan data BPS, Netti menilai karena mekanisme yang dipakai ber­beda. “Kita yakin data yang kita berikan ke KPU akurat. Kalau ada perbedaan data antara kita dengan BPS itu kita tidak tahu, sebab kita memiliki me­ka­nisme dan perhitungan ma­sing-masing,” ujarnya.

 

Netti menjelaskan, BPS bisa saja mendata seluruh masyarakat yang berdomisili di Dharmasraya meski belum terdata secara administrasi kependudukan. “Kalau kita mengacu pada data kepen­dudukan yang ada dan sudah masuk di data Disdukcapil,” urainya. (ita)

 

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Kacamata Kuda KPK

KRITIK dan pujian selalu datang bersamaan setiap kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat ”kejutan” baru. Termasuk ketika menetapkan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo sebagai ter­sangka dalam kasus pajak yang terjadi pada 2004.

Belum Terima Elpiji

YTH bapak Wali Kota Padang yang baru. Kami warga RW 6, Guo Kuranji sampai sekarang belum menerima paket gas elpiji 3 Kg. Tolong di percepat karena minyak tanah harganya sudah naik.

Kamis ,24 April 2014

Tunggu SK Mendagri

Lai ndak ka ta undur lo tu Pak, dek KPK lah manyasar Mendagri lo..........!

 

14 Warga Digigit Anjing Gila

Iah gawat mah pak,lai aman Pak..................................................?

 

UN SLTP, Padang Target Jawara

semoga lah pak, asa ndak pakai jimat se.....................................!