Kamis, 17 April 2014 - 16 Jumadil Akhir 1435 H 05:31:50 WIB
PRO SUMBAR

Saldi Isra: UU Dikti Bertentangan dengan UUD

Padang Ekspres • Jumat, 08/03/2013 12:07 WIB • • 783 klik

Padang, Padek—Sidang ple­no tentang permohonan pe­ngujian UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Dikti) kembali digelar di ru­ang sidang Mahkamah Kon­s­titusi (MK), Jakarta, Ka­mis (9/3). Dalam sidang ketujuh ini, pemohon dari perwakilan or­ga­nisasi mahasiswa tergabung dalam Forum Pe­duli Pen­di­di­kan (FPP) Unand mengha­dir­kan dua orang saksi ahli; pakar hukum Tata Negara Prof Yusril Ihza Mahendra dan Prof Saldi Isra (pakar hukum Tata Nega­ra Unand). Sidang pleno ini juga diikuti puluhan maha­siswa Unand di ruang sidang video confrerence Fa­kultas Hukum Unand.

 

Sidang yang dimulai pukul 11.15 WIB ini dipimpin hakim ketua, Muhammad Alim de­ngan anggota Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono dan Hamdan Zoelva Hadir sebagai pemo­hon; M Nurul Fajri, Candra Feri Caniago, Depitriadi, Roki Septiari, Armana Fransiska, dan Agus Sudarta Pratama.

 

Di ruang sidang MK Jakar­ta sendiri, hadir langsung Azmy Uzandy (Presiden BEM Unand). Dari perwakilan pe­me­rintah, hadir Dr Joko San­toso (Dirjen Dikti Kemen­dikbud) beserta staf dan per­wakilan Kemenkum HAM.

 

Yusril mengatakan, UU Dik­­ti tidak mengatur secara jelas dari mana sumber pem­biayaan pendidikan tinggi. Padahal pembiayaan me­rupa­kan persoalan mendasar, le­bih-lebih diha­dapkan pada kenyataan keter­batasan orang­tua me­nyekolahkan anaknya.

 

Pasal 73 ayat (1) undang-undang a quo memuat norma yang menyatakan ”Pene­ri­ma­an Mahasiswa Baru PTN untuk setiap program studi dapat dilakukan melalui pola pene­rimaan mahasiswa secara na­sio­nal dan bentuk lain”, menu­rut Yusril, mengandung sifat multi tafsir dan mengandung ketidakpastian hukum, sehing­ga tidak layak dicantumkan sebagai norma dalam UU.

 

”Memang ketentuan Pasal 73 ayat (7) menyebutkan bah­wa ketentuan lebih lanjut me­ngenai penerimaan Maha­siswa baru PTN secara nasio­nal diatur dalam Peraturan Menteri. Namun Peraturan Menteri itu dikhawatirkan akan berisi hal-hal yang tidak sejalan dengan norma UUD dan UU,” ungkapnya.

 

Sebelumnya, Saldi Isra sebagai saksi ahli menyam­paikan, pasal 31 UUD 1945 secara implisit menegaskan tanggung jawab negara mem­biayai pendidikan nasional dengan kewajiban meng­aloka­sikan anggaran pendi­dikan sekurang-kurangnya 20 per­sen dana APBN dan APBD, belumlah tercermin sebagai­mana mestinya.

 

Saldi berpendapat, norma Pasal 64 dan 65 UU Dikti bertentangan dengan Pasal 31 UUD 1945. Walaupun ada asas nirlaba, tambah Saldi, PTN berbadan hukum itu akan membebani mahasiswa dan mengurangi tanggung jawab pemerintah dalam menye­diakan pembiayaan yang cu­kup untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi. ”Karena itu, saya berpendapat, sudah se­layak­nya norma Pasal 64 dan 65 undang-undang a quo di­nya­takan bertentangan de­ngan UUD 1945 dan dinya­takan tidak mempunyai kekua­tan hukum mengikat,” ulasnya. (san)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!