Kamis, 24 April 2014 - 23 Jumadil Akhir 1435 H 12:48:33 WIB
PRO SUMBAR

Saldi Isra: UU Dikti Bertentangan dengan UUD

Padang Ekspres • Jumat, 08/03/2013 12:07 WIB • • 787 klik

Padang, Padek—Sidang ple­no tentang permohonan pe­ngujian UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Dikti) kembali digelar di ru­ang sidang Mahkamah Kon­s­titusi (MK), Jakarta, Ka­mis (9/3). Dalam sidang ketujuh ini, pemohon dari perwakilan or­ga­nisasi mahasiswa tergabung dalam Forum Pe­duli Pen­di­di­kan (FPP) Unand mengha­dir­kan dua orang saksi ahli; pakar hukum Tata Negara Prof Yusril Ihza Mahendra dan Prof Saldi Isra (pakar hukum Tata Nega­ra Unand). Sidang pleno ini juga diikuti puluhan maha­siswa Unand di ruang sidang video confrerence Fa­kultas Hukum Unand.

 

Sidang yang dimulai pukul 11.15 WIB ini dipimpin hakim ketua, Muhammad Alim de­ngan anggota Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono dan Hamdan Zoelva Hadir sebagai pemo­hon; M Nurul Fajri, Candra Feri Caniago, Depitriadi, Roki Septiari, Armana Fransiska, dan Agus Sudarta Pratama.

 

Di ruang sidang MK Jakar­ta sendiri, hadir langsung Azmy Uzandy (Presiden BEM Unand). Dari perwakilan pe­me­rintah, hadir Dr Joko San­toso (Dirjen Dikti Kemen­dikbud) beserta staf dan per­wakilan Kemenkum HAM.

 

Yusril mengatakan, UU Dik­­ti tidak mengatur secara jelas dari mana sumber pem­biayaan pendidikan tinggi. Padahal pembiayaan me­rupa­kan persoalan mendasar, le­bih-lebih diha­dapkan pada kenyataan keter­batasan orang­tua me­nyekolahkan anaknya.

 

Pasal 73 ayat (1) undang-undang a quo memuat norma yang menyatakan ”Pene­ri­ma­an Mahasiswa Baru PTN untuk setiap program studi dapat dilakukan melalui pola pene­rimaan mahasiswa secara na­sio­nal dan bentuk lain”, menu­rut Yusril, mengandung sifat multi tafsir dan mengandung ketidakpastian hukum, sehing­ga tidak layak dicantumkan sebagai norma dalam UU.

 

”Memang ketentuan Pasal 73 ayat (7) menyebutkan bah­wa ketentuan lebih lanjut me­ngenai penerimaan Maha­siswa baru PTN secara nasio­nal diatur dalam Peraturan Menteri. Namun Peraturan Menteri itu dikhawatirkan akan berisi hal-hal yang tidak sejalan dengan norma UUD dan UU,” ungkapnya.

 

Sebelumnya, Saldi Isra sebagai saksi ahli menyam­paikan, pasal 31 UUD 1945 secara implisit menegaskan tanggung jawab negara mem­biayai pendidikan nasional dengan kewajiban meng­aloka­sikan anggaran pendi­dikan sekurang-kurangnya 20 per­sen dana APBN dan APBD, belumlah tercermin sebagai­mana mestinya.

 

Saldi berpendapat, norma Pasal 64 dan 65 UU Dikti bertentangan dengan Pasal 31 UUD 1945. Walaupun ada asas nirlaba, tambah Saldi, PTN berbadan hukum itu akan membebani mahasiswa dan mengurangi tanggung jawab pemerintah dalam menye­diakan pembiayaan yang cu­kup untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi. ”Karena itu, saya berpendapat, sudah se­layak­nya norma Pasal 64 dan 65 undang-undang a quo di­nya­takan bertentangan de­ngan UUD 1945 dan dinya­takan tidak mempunyai kekua­tan hukum mengikat,” ulasnya. (san)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Kacamata Kuda KPK

KRITIK dan pujian selalu datang bersamaan setiap kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat ”kejutan” baru. Termasuk ketika menetapkan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo sebagai ter­sangka dalam kasus pajak yang terjadi pada 2004.

Belum Terima Elpiji

YTH bapak Wali Kota Padang yang baru. Kami warga RW 6, Guo Kuranji sampai sekarang belum menerima paket gas elpiji 3 Kg. Tolong di percepat karena minyak tanah harganya sudah naik.

Kamis ,24 April 2014

Tunggu SK Mendagri

Lai ndak ka ta undur lo tu Pak, dek KPK lah manyasar Mendagri lo..........!

 

14 Warga Digigit Anjing Gila

Iah gawat mah pak,lai aman Pak..................................................?

 

UN SLTP, Padang Target Jawara

semoga lah pak, asa ndak pakai jimat se.....................................!