Rabu, 23 April 2014 - 22 Jumadil Akhir 1435 H 15:02:59 WIB
METROPOLIS

Dewan Klaim Punya Bukti

Dugaan Pemborosan Anggaran Rp 1,94 Miliar

Padang Ekspres • Jumat, 08/03/2013 11:21 WIB • ZULKARNAINI • 495 klik

-

Sawahan, Padek—Anggota DP­RD Padang menanggapi santai te­muan Badan Pemeriksa Ke­ua­ngan (BPK) soal dugaan duplikasi ang­garan perjalanan dinas wakil rakyat Rp 1,9 miliar yang kini diselidiki Kejaksaan Negeri Padang. Anggota dewan menyatakan siap diperiksa jaksa untuk memberikan ketera­ngan dan bukti-bukti laporan yang bisa dipertanggungjawabkan.

 

Temuan BPK tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK No 08/LHP/XVIII.PDG/01/2013 tanggal 10 Januari 2013 menunjukkan tahun 2012, ang­ga­ran kedewanan di Sekretariat DPRD Padang Rp 3,1 miliar.

 

Kemudian direvisi menjadi Rp 2,4 miliar pada perubahan APBD 2012. Anggaran ini digunakan untuk enam kali pelaksanaan dengan rincian penggunaan ang­garan honor pelaksana kegiatan Rp 3,4 juta, belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 2,37 miliar, serta be­lanja kursus/pelatihan/sosiali­sasi dan bimbingan teknis Rp 65 juta.

 

Berdasar SPJ fungsional per November 2012, kegiatan terea­lisasi Rp 1,94 miliar, perja­lanan dinas DPRD Rp 1,93 miliar, dan belanja kepesertaan kursus Rp 7,4 juta.

 

BPK menilai, penganggaran kegiatan ini tidak diatur dalam Per­mendagri No 21/2011 ten­tang Perubahan Kedua atas Per­men­dagri No 13/2006 tentang Pe­­do­man Pengelolaan Keua­ngan Dae­rah.

 

Dalam PP No 21/2007 ten­tang Perubahan Ketiga PP No 24/2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

 

Berdasar LHP itu, jenis pe­nganggaran kegiatan belum di­rencanakan dalam APBD, harus­nya ditam­pung di pos tak ter­duga. Namun, Pemko dan DP­RD mem­buat kelonggaran peng­gunaan kegia­tan untuk menyuk­seskan tugas kede­wa­nan ter­sebut. Akibat duplikasi anggaran tersebut, me­nurut BPK, terjadi pemborosan anggaran Rp 1,94 miliar.

 

“Kami memang melakukan perjalanan dinas. Bahkan ada surat perintah jalan (SPJ)-nya. Semua ada laporan dan bukti-bukti ang­gota DPRD melakukan perjala­nan. Kecuali kita mela­ku­kan perjalanan fiktif, baru perlu dikhawatirkan,” kata Ketua Badan Anggaran (Bang­gar) DP­RD Padang, Afrizal, kepada war­ta­wan di ruang kerjanya, ke­ma­rin.  Afrizal mengatakan, temuan anggaran Rp 1,94 miliar tersebut hanya karena BPK RI menilai mi­rip dengan anggaran perja­lanan alat kelengkapan dewan. Karena saat ini telah telanjur dianggarkan, kata Afrizal, maka tahun depan rencananya tidak akan dianggarkan lagi.

 

“Akan tetapi, kalau memang ada oknum DPRD yang ber­main, tentu kita lihat dulu apa­kah ada buktinya. Rasanya ka­wan-kawan yang berangkat punya bukti. Mungkin saja yang terindikasi itu yang tidak punya bukti,” ungkap Wakil Ketua DPRD tersebut.

 

Ditanya kesiapannya mem­berikan keterangan jika diminta kejaksaan, politisi Golkar ini menyatakan siap. “Bagi DPRD tidak ada masalah. Apalagi LHP BPK itu buktinya juga tidak dianggarkan pada tahun beri­kut­nya,” tegas politisi Golkar tersebut enteng.

 

Sementara Budiman, wakil ketua lainnya enggan berko­men­t­ar. “Kalau itu saya tidak bisa menjawabnya. Lebih baik tanya­kan langsung ke bidang ang­garan. Dialah yang lebih tepat menjawab persoalan yang ter­kait anggaran,” kilahnya.

 

Hal serupa juga diung­kap­kan Wakil Ketua Masrul. “Coba tanya kepada pak Afrizal. Saya ra­sa dia yang lebih pas men­ja­wab­nya,” ujar politisi PAN itu sing­kat.  Saat ini, kejaksaan mulai mengumpulkan bukti-bukti, serta meminta keterangan dari pihak-pihak yang me­nge­tahui dana tersebut.

 

Sesuai jadwal, mantan Sek­retaris DP­RD Pa­dang, Sastri Y Bakri yang kini menjabat Ins­pektorat Khu­sus Irjen Ke­men­dagri dimintai kete­rangan Ka­mis (6/3). Tapi karena ada urusan lain, Sastri tak jadi memenuhi per­mintaan dari kejaksaan ter­se­but. Ren­cananya, dia me­me­nu­hi panggilan kejak­sa­an, hari ini (8/3). (*)

 

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Lokomotif tanpa Gerbong

KEPUTUSAN Ketua Umum Partai Persatuan Pem­ba­ngu­nan (PPP) Suryadharma Ali (SDA) berkoalisi dengan Partai Gerindra tanpa syarat, ternyata berbuntut panjang.

Belum Terima Elpiji

YTH bapak Wali Kota Padang yang baru. Kami warga RW 6, Guo Kuranji sampai sekarang belum menerima paket gas elpiji 3 Kg. Tolong di percepat karena minyak tanah harganya sudah naik.

Rabu ,23 April 2014

18 Caleg Incumbent Lolos

Agiah lo kesempatan yang baru-baru ko lai...........................!

 

Kepsek Pemukul Siswa jadi Tersangka

Proses sesuai hukum, Pak polisi...................................!

 

DPRD Pessel Diisi Wajah Baru

Lah tibo lo masonyo mah..............................!