Sabtu, 19 April 2014 - 18 Jumadil Akhir 1435 H 04:11:29 WIB
BERITA DAERAH

Kota Bukittinggi

Konsumen Adira Ngadu ke BPSK

Merasa Dirugikan Kredit Mobil

Padang Ekspres • Berita Peristiwa • Kamis, 07/03/2013 12:55 WIB • NASRUL TANJUNG • 2882 klik

Bukittinggi, Padek—Mera­sa dirugikan oleh Adira Finance, sebagai konsumen, Zulfikar melapor ke Badan Penyelesaian Sengketa Kon­sumen (BPSK) Kota Bukit­tinggi. Pihak BPSK pun mem­proses pengaduan konsumen tersebut dengan memanggil kedua belah pihak.

 

Dalam proses penyelesaian sengketa yang diajukan Zulfi­kat (penggugat) terhadap Adi­ra Finance (tergugat), menurut Kasi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian, Refda Ningsih, majelis pun telah memintai keterangan kepada penggugat.

 

Rabu (6/3), kasusnya pun disidangkan. Dari keterangan yang diberikan penggugat, majelis BPSK masih mem­butuhkan sejumlah bukti dari penggugat, berupa bukti pem­ba­yaran angsuran, dan dimin­tai untuk memperbaiki lapo­ran pengaduan kepada BPSK.

 

Selain meminta ketera­ngan dari penggugat, BPSK juga meminta keterangan dari tergugat. Keterangan yang diberikan masing-masingnya diminta satu persatu masuk ke ruang persidangan. “Dari ter­gugat dihadiri Robi Apriandi dan Julyanto,” katanya.

 

 Untuk memproses penye­lesaian sengketa yang diajukan penggugat kepada tergugat tersebut, majelis BPSK me­minta kedua belah pihak untuk melengkapi dokumen paling lambat Kamis (7/3) ini. Majelis BPSK yang memproses penga­duan konsumen Adira Finance itu, diantaranya Nasrul M. Phietra, Ali Rahman, Zulkifli Johneva dan lainnya.

 

Kepada pihak Adira Finance, majelis BPSK meminta supaya mereka membawakan bukti perjanjian kontrak de­ngan konsumen dan kontrak pidusia. Selaku konsumen Adira Finance, Zulfikar meng­gugat perusahaan leasing itu ke BPSK karena merasa diru­gikan.

 

Kejadian itu berawal, ke­tika dirinya melakukan kese­pakatan dengan pihak Adira Finance dalam pembelian satu unit mobil Toyota Avanza G M/T warna abu-abu pada Ma­ret 2011.

 

Dalam kesepakatan awal mobil dibeli secara kredit de­ngan nilai Rp182.279.402 yaitu berupa utang pokok tam­bah bu­nga. Uang muka Rp31.240.000 Pembelian seca­ra kredit itu disepakati selama 48 bulan dengan angsuran perbulan Rp3.798.000.

 

Namun, ketika kredit su­dah berjalan selama 19 bulan dengan pembayaran lancar, permasalahan muncul pada bulan ke-20 ketika pengugat bermaksud ingin melunasi kredit. Saat itu, penggugat mengkalkulasikan harus mem­bayar sekitar Rp80 juta lagi untuk melunasi kredit dengan hitungan bunga per tahun sebesar 6,997 persen.

 

Namun berdasarkan hitu­ngan pihak Adira, jumlahnya jauh lebih tinggi yakni Rp101.373.000.  Anehnya, pada memo draft pre-termination kedua yang dikirim Adira jumlahnya kembali naik men­capai Rp101.511.000.

 

Setelah melakukan pene­lusuran lebih lanjut, Zulfikar menyimpulkan, Adira dinilai telah melanggar kesekapatan awal dalam hal penentuan bunga cicilan. “Awalnya dise­pakati bunga cicilan mobil yang harus dibayar 6,997 per­sen per tahun, namun naik men­capai 7,13 persen,” jelasnya.

 

Atas dasar kenaikan ter­sebut, Zulfikar berusaha me­nyelesaikan permasalahan itu secara baik dengan cara me­nyu­rati pihak Adira Finance. “Beberapa kali saya menyurati pihak Adira, tetapi tidak per­nah digubris,” ujar Zulfikar.

 

Bahkan, katanya, ketika bermaksud membahas per­masalahan itu ke pimpinan cabangnya, ia tidak diberikan kesempatan untuk bertemu dan petugas di sana selalu memberikan alasan-alasan tak jelas, sehingga persoalan itu dilaporkan ke BPSK. (*)

 

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!