Ketua PN Lubuksikaping Dipolisikan

Padang Ekspres • Rabu, 06/03/2013 13:31 WIB • • 352 klik

Pasaman, Padek—Ketua Pe­ngadilan Negeri (PN) Lu­buk­­sikaping, S Pujiono dipo­li­sikan warga Kompleks Tera­tai Indah, Jorong Ambacang Ang­gang, Kecamatan Lubuk­sika­ping, Ka­bu­paten Pasa­man, Senin (4/3).

Sebanyak 15 kepala ke­luarga (KK) penghuni kom­pleks tersebut merasa resah pascakeluarnya surat pem­beritahuan tentang Pelak­sanaan Eksekusi Perkara Per­data No 09 /Pdt.G/1995/PN.LBS Tertanggal 18 Fe­bruari 2013 dari Ketua PN Lubuksikaping, S Pujiono yang dikirimkan melalui Pos.

Mereka melaporkan S Pu­jio­no ke Polres Pasaman d­e­ngan tuduhan melakukan tin­dak pidana perbuatan tidak menyenangkan sesuai STTL/09/III/2013/Spkt Res-Psm.

Kasus ini mencuat pas­caterbitnya Keputusan Mah­kamah Agung (MA) RI terkait sengketa tanah (Kompleks Tera­tai) yang telah meme­nangkan gugatan penggugat, (Alm) Du­min Malin Bandaro sebagai ma­mak kepala waris atas kepe­milikan tanah di lokasi/komplek yang dihuni oleh warga tersebut.

Atas putusan MA itu, war­ga melalui kuasa hukumnya Ok­ta­vianus Rizwa and Partners mengajukan bantahan atas upaya eksekusi terhadap ob­jek perkara. Bertolak dari pu­tusan MA, katanya, tidak ada sedikit pun indikasi upaya eksekusi.

Putusan MA intinya me­nya­takan batal segala bentuk per­janjian dan atas harta seng­keta yang dilakukan anta­ra para ter­gugat A dan ter­gugat sub B, meng­hukum tergugat sub B me­ng­em­ba­likan harta sengketa da­­lam keadaan bebas dan ko­song da­ri hak mereka atau orang lain yang ada di atasnya kepada ka­um­ peng­gugat dan tergugat-ter­gugat A,

menghukum tergugat A untuk bertakluk di dalam putusan ini, menolak gugatan tergugat yang lain dan selebihnya.

“Yang membuat warga ke­ce­wa dan resah di tengah upaya hokum berjalan, yakni perkara bantahan ini malah keluar surat pemberitahuan tentang Pelak­sanaan Eksekusi Perkara Per­d­a­ta No 09 /Pdt.G/1995/PN.LBS Tertanggal 18 Februari 2013 dari Ketua PN Lubuk­sikaping, S Pujiono. Surat ini, jelas-jelas membuat warga ketakutan.

Atas dasar itulah warga me­laporkan Ketua PN Lubuk­si­ka­ping, S Pujiono ke Polres Pa­sa­man,” kata Oktavianus Riz­wa sa­at mendampingi war­ga mela­por ke Polres Pasaman, Senin (4/3).

Tak hanya itu, berdasarkan KUHAP, surat yang dikirim Ketua PN Lubuksikaping itu semestinya tidak boleh dikirim via Pos, tetapi langsung diantar juru sita pengadilan. “Apa yang dila­kukan Ketua PN Lubuk­sikaping itu telah melanggar KUHAP,” tegasnya.

Ketua PN Lubuksikaping, S Pujiono ketika dikonfirmasi kemarin (5/3), menjelaskan, tidak ada kewajiban baginya menyampaikan surat pembe­ritahuan terkait pelaksanaan eksekusi kepada warga Kom­pleks Teratai. “Terkait pengiri­man surat via pos, hal itu diper­bolehkan,” terangnya.

Terkait tindak pidana per­bua­tan tidak menyenangkan yang dilaporkan warga ke Pol­res Pasaman terhadap dirinya, dia mengatakan hal itu sah-sah saja. “Saya hanya melaksa­nakan tugas. Siapa pun kepala PN, pasti juga akan melakukan hal yang sama,” ungkapnya.

Sementara itu, Kapolres Pasaman, AKBP Joko Purnomo melalui Kasat Reskrim, AKP Yanni Alisonda membenarkan te­lah menerima laporan terse­but. “Laporan itu, akan kita tin­daklanjuti sesuai aturan yang berlaku,” katanya singkat. (eri)

[ Red/Administrator ]