Kamis, 17 April 2014 - 16 Jumadil Akhir 1435 H 13:42:13 WIB
PRO SUMBAR

Puluhan Ton Emas Solsel Dikuras

Ninik Mamak Akui Dibeking Oknum Aparat

Padang Ekspres • Rabu, 06/03/2013 11:41 WIB • TIM PADEK • 2844 klik

Aktivitas penambangan liar di kawasan Sangir Batang Hari, Solok Selatan

Solsel, Padek—Indikasi keterli­batan oknum aparat kepolisian membekingi praktik illegal minning (penambangan ilegal) di Solok Selatan (Solsel), diakui masyarakat setempat. Aktivitas oknum aparat berseragam mengawal ekskavator masuk area pertambangan sudah menjadi pemandangan biasa di Sol­sel. Tak heran, razia yang dilaku­kan selama ini tak mampu mem­ben­dung aktivitas penambangan liar di dae­rah perbatasan dengan Kerinci itu.  

 

Demikian terungkap dalam per­te­muan jajaran Pemkab Solsel, Pem­prov Sumbar, unsur muspida Solsel, ang­gota legislatif, tokoh masyarakat, ninik mamak di aula Kantor Bupati Sol­sel, kemarin (5/3). Perte­mu­an itu guna men­­cari so­lusi penghentian illegal min­ning di ka­bupa­ten pe­me­karan Kabupaten Solok itu.

 

Ketua Lembaga Kerapa­tan Adat Alam Minang­ka­bau (LKAAM) Sol­sel, Noviar Datuk Rajo Endah me­ngibaratkan masya­rakat Solsel se­perti ayam mati di lumbung padi. “Kita me­miliki keka­yaan, tapi bukan kita menik­mati. Puluhan ton emas kita dibawa keluar,” katanya di depan ratusan peserta perte­muan tersebut. Umumnya pemilik (bos be­sar) tambang umumnya dari luar.

 

Upaya menertibkan illegal min­ning di Solsel, menurut Noviar, tidaklah sulit jika semua pihak punya komitmen kuat. “Sebetulnya gampang, diawasi masuknya ekska­vator ke Solsel. Penertiban juga harus dimulai dari yang besar-besar. Tapi kenyataan di lapangan, ekska­vator yang akan masuk ke Solsel ma­lah dikawal oknum polisi,” katanya.

 

Aktivitas penambangan emas di Solsel sebenarnya sudah berlang­sung puluhan tahun lalu. Aktivitas penam­bangan dengan cara tradi­sional ini menjadi tumpuan eko­nomi ma­syara­kat Sangir Batang Hari. Masyarakat di sana hidup tenang, damai, dan ber­sahabat dengan alam. Ketenangan mulai buncah sejak beberapa tahun terak­hir, ketika tambang emas liar di sepanjang Batang Hari di Keca­matan Sangir semakin marak.

 

Tak tanggung-tanggung, ratusan unit ekskavator dike­rahkan mengeruk perut bumi yang mengandung logam mulia itu. Pemkab Solsel angkat tangan menertibkannya. Oknum aparat dan pejabat tinggi negeri ini, disebut-sebut membeking akti­vitas liar pengerukan puluhan ton emas itu.

 

Bupati Solsel Muzni Zaka­ria mengatakan, kasus illegal min­ning di Solsel bukan lagi per­ma­salahan di tingkat kabu­paten dan provinsi, tapi sudah di ting­kat nasional. Pemkab Solsel tak mampu lagi menga­tasinya. Se­ring diberikan tegu­ran, namun illegal minning tetap marak. Se­makin hari semakin bertambah.

 

“Bila pertemuan ini tidak juga menghasilkan solusi, saya sendiri nanti akan mencoba menghadap presiden,” tegas­nya. Muzni mengajak semua elemen masyarakat di Solsel bergandeng tangan mener­tibkan tindakan melawan hu­kum ini. Miliaran nilai keka­yaan Solsel dicuri.

 

Dalam kesempatan itu, Ka­pol­res Solok Selatan AKBP Djo­ko Trisulo berdalih sudah mela­kukan tugas sesuai prosedur. Dalam tahun ini, dia menga­takan telah menyita sejumlah eksvakator di lokasi tambang beserta tersangka. Hanya, Djoko mengeluhkan kekurangan per­so­nel dan beratnya medan me­nuju lokasi tambang. Dia ber­janji menindak tegas praktik illegal minning.

 

Di sisi lain, Kepala Kejaksaan Negeri Padangaro Nurhidayat mengingatkan agar pertemuan ini jangan sebatas merumuskan solusi, namun nihil dalam pelak­sanaannya. “Walaupun pertam­bangan kita hentikan, tapi rakyat tetap harus diperhatikan. Kita harapkan ada perda untuk tam­bang rakyat. Kunci awalnya, penetapan wilayah pertam­bangan. Kalau itu sudah ada, tinggal menetapkan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR),” tuturnya.

 

Pertemuan yang ber­lang­sung enam jam lebih itu meng­hasilkan beberapa kesepakatan. Antara lain, Pemkab, DPRD, Muspida Solsel sepakat menolak segala bentuk illegal minning. Selanjutnya, melakukan penda­taan pelaku illegal minning untuk dijadikan database dalam mencari solusi lebih lanjut guna pengurusan dan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan IUPR. Pemkab ber­sa­ma DPRD dan unsur muspida Solsel melakukan langkah kon­kret penetapan WPR dan pem­berian IUPR sesuai ketentuan berlaku. Sementara proses WPR dan IUPR, dilakukan upaya pencegahan illegal minning dengan alat mekanis oleh aparat  penegak hukum dan dilaksa­nakan tanpa diskriminasi.

 

Jalan Terancam Putus

 

Dampak penambangan liar di Solsel benar-benar membuat Solsel merana. Selain dampak illegal minning, penambangan pasir di kawasan Airdingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, menga­kibat­kan jalan provinsi mulai dari simpang Lubuk Silasih, Alahan­panjang, Airdingin, Surian, Muaralabuh, Sangir, Sangir­jujuan, dan Balaijanggo Kabu­paten Solok Selatan, rusak dan berlubang. Lokasi terparah di Airdingin, di lokasi tambang pasir batu beronjong, kondisi jalan pun terancam putus.

 

Ruspardi, 34, warga sekitar menjelaskan, jalan tersebut runtuh karena penambang mem­­biarkan air hasil olahan pasir (galian C) itu, mengalir ke jalan. “Saluran bandar di pinggir jalan, juga dibiarkan menumpuk hingga ke badan jalan. Tapi, belum juga diperbaiki,” jelasnya. Dia menduga aktor yang ber­main di tambang pasir itu me­libatkan oknum anggota DPRD Kabupaten Solok.

 

Terhadap kondisi itu, Sek­retaris Kabupaten Solsel, Fachril Murad berharap Pemprov se­ge­ra memperbaiki jalan yang rusak dan berlubang. Apalagi jalan terban sekitar 2 x 2 meter itu tak segera diperbaiki, akses ja­lan menuju Solok Selatan ter­putus. “Sebelum putus total, ka­mi ber­harap Pemprov segera me­nyi­kapinya,” tegas Fachril Murad.

 

Kontroversi Copot Kapolda

 

Di sisi lain, desakan penco­potan Kapolda Sumbar Brigjen Pol Wahyu Indra Pramugari seperti disuarakan Kaukus Par­lemen asal Sumbar karena di­duga turut membekingi praktik illegal minning, disikapi pro-kontra sejumlah kalangan.

 

Ketua LKAAM Sumbar M Sayuti Dt Rajo Pangulu setuju jika Kapolda Sumbar dicopot melalui proses hukum yang jelas terkait kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. “Jangan bilang copot-copot saja, tapi dudukkan dulu permasa­lahan­nya. Nanti kalau Kapolda itu memang benar-benar terbukti bersalah, saya tentu sepakat diberhentikan,” terang Sayuti saat dikonfirmasi Padang Eks­pres, kemarin (5/3).

 

Sayuti menilai maraknya tambang liar akibat lemahnya pe­raturan adat di daerah-dae­rah. “Kalau peraturan adatnya ku­­at, meski dibekingi oknum apa­rat, tidak akan bisa masuk prak­tik ilegal. Tapi kalau peratu­ran adat itu tidak berlaku, tentu pa­ra petinggi bebas berbuat,” jelasnya.

 

Untuk membangun keama­nan di Sumbar, Sayuti berpen­dapat tidak hanya mengan­dalkan Kapolda, TNI, dan pe­merintah. Namun yang lebih memiliki kekuatan di suatu perkampungan itu adalah minik mamak. Seharusnya, katanya, pemerintah setempat merang­kul para tokoh adat guna meng­hidupkan kembali hukum adat di daerah masing-masing. “Kuat­kan lembaga adat, imbau ninik-mamak, cadiak pandai, bundo kanduang, dan tegakkan hukum adat ,” terangnya.

 

Dukungan pencopotan Ka­pol­da juga disuarakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang. “Kita (LBH Padang, red) men­dukung itu (desakan mencopot Kapolda Sumbar, red). Bukan soal maraknya illegal minning saja, tapi banyak kasus menonjol yang tidak terselesaikan,” tegas Direktur Eksekutif LBH Padang, Vino Oktavia kepada Padang Ekspres, kemarin (5/3).

 

Vino mencontohkan kasus kekerasan oknum polisi terha­dap warga di Jorong Maligi, Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ra­nah Pesisir, Kabupaten Pasa­man Barat 8 Desember 2011. Lalu kekerasan oknum polisi terhadap warga Situng V, Jorong Aurjaya, Nagari Kotopadang, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya dalam razia tam­bang emas ilegal pada November 2012. Lalu, kasus dugaan kekerasan oknum polisi terha­dap warga di Sawahlunto yang mengakibatkan pembakaran kantor Satlantas Sawahlunto pada November 2011.

 

Kasus kekerasan oknum polisi terhadap kakak beradik Faisal dan Budri di tahanan Mapolsek Sijunjung Desember 2011. Kasus kekerasan oknum polisi terhadap tahanan yang tewas di Mapolsek Bukittinggi tahun 2012 lalu dan lainnya. “Banyak kasus kekerasan polisi dan pelanggaran HAM tidak ada penyelesaiannya” terang Vino.

 

Anggota DPRD Sumbar Is­rar Jalinus berpendapat,  “Secara prinsip, saya setuju desakan DPD-DPR asal Sumbar memin­ta Kapolri mencopot Kapolda Sumbar. Pasalnya, upaya pe­nertiban illegal minning yang dilakukan aparat kepolisian di Solok Selatan, Dharmasraya dan Pasaman Barat belum meng­hasilkan progress memuaskan dan terkesan tebang pilih,” ungkapnya.

 

Anggota DPRD Sumbar da­pil II lainnya, Bachtul sepakat usulan DPD-DPR itu. Bachtul me­nyorot lemahnya penga­wa­san pemkab setempat terha­dap ak­tivitas penambangan liar. Buk­ti itu diperkuat tidak jelasnya re­gulasi perizinan penam­ba­ngan.

 

Sementara itu, anggota DPRD Sumbar dari dapil V, Agus Susanto justru menilai usulan pencopotan Kapolda itu perlu disikapi hati-hati oleh berbagai pihak. “Jangan-jangan wacana yang dilontarkan wakil rakyat Sumbar di DPD dan DPR RI itu bermuatan politis,” sebut Agus Susanto.

 

Saat ini, katanya, merupakan tahun politik karena tahun de­pan dilaksanakan Pileg 2014. Sudah tentu berbagai cara dila­ku­kan para calon legislatif guna mendapatkan simpati masya­rakat yang beranggapan mem­perhatikan daerah. “Jangan “menjual” Sumbar di pentas nasional dengan isu atau wacana yang dinilai kurang kebenaran­nya. Itu tidak baik bagi Sumbar nantinya,” tegas kader PDI Per­jua­ngan Sumbar itu.

 

Bila usulan pencopotan Ka­pol­da itu dihubungkan dengan lemahnya penertiban, Agus ber­pen­dapat hal itu tidak rele­van. Sebab, pengawasan dan pener­tiban tambang-tambang liar bu­kan saja tanggung jawab polisi se­mata, tapi juga pemkab setempat.  

 

Agus meminta Kaukus DPD-DPR turun ke lapangan membuk­tikan benar atau tidak­nya oknum polisi membeking tam­bang liar milik pengusaha luar Sumbar.

 

Direktur LSM LP3DRI Pasbar, Burhan Sikumbang mendesak pelaku tambang liar di Pasbar ditindak tegas. “Aparat penegak hukum  jangan tutup mata,” kata Burhan.

 

Karopenmas Mabes Polri Brigjen Boy Rafli Amar dan Kabid Humas Polda Sumbar Mainar Sugianto ketika dihubu­ngi Padang Ekspres via telepon seluler dari siang hingga tadi malam (4/3), tidak mengangkat. SMS juga tidak dibalas. (sih/cr4/bis/roy/zil/mg20)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!