Instansi Terkait Lepas Tangan

Terkait Pelaksanaan Permen ESDM tentang Solar Nonsubsidi

Padang Ekspres • Rabu, 06/03/2013 11:34 WIB • GUST AYU GAAYATRI • 233 klik

Padang, Padek—Alih-alih bahu membahu membenahi sistem pe­lak­sanaan larangan solar bersubsidi untuk truk barang, para pemangku kepentingan di daerah ini justru saling lempar tanggung jawab. Baik Pertamina, pemda dan BPH Migas, terkesan lepas tangan dalam penga­turan kebijakan tersebut.

Akibatnya, pengusaha SPBU dan angkutan tambah bingung dengan regulasi larangan solar bersubsidi itu. Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumbar beralasan menjadi korban kebijakan Permen ESDM No 1 Tahun 2013 karena minim sosialisasi.

“Antrean panjang bukan karena kami  enggan beli solar nonsubsidi. Tapi, karena tidak ada sosialisasi dan tidak ada infrastruktur SPBU yang menjual solar nonsubsidi,” ujar Ketua Organda Sumbar Senga­ja Budhi Syukur kepada Padang Ekspres, kemarin (5/3).

Dia menyebutkan, seharusnya sebelum kebijakan itu diterapkan, infrastruktur harus dilengkapi dan sosialisasi diintensifkan. Namun di lapangan, sosialisasi hanya pada  pemilik SPBU. “Tanpa sosialisasi, tiba-tiba sudah dilarang. Inilah yang menimbulkan kekacauan di lapa­ngan,” ujarnya.

Jika sejak awal disosialisasikan, katanya, pelaksanaan bisa relatif lancar karena dukungan semua pihak. “Kalau seperti ini, siapa yang dapat membedakan kendaraan usaha perkebunan dan pertam­bangan melakukan  pengisian  mi­nyak di SPBU. Jika tidak ada pem­bedanya, lebih baik naikkan saja harga solar,” ucapnya.

Budi Syukur menilai, pengusaha angkutan tak mungkin membeli solar subsidi jika upah angkut masih dihitung dengan harga BBM subsidi.

“Tak mungkin kami mem­beli solar nonsubsidi, se­men­tara ongkos angkutnya masih BBM subsidi,” katanya.

Kepala Dinas ESDM Sum­bar, Marzuki Mahdi menga­takan, Dinas ESDM Sumbar tak punya wewenang mem­bagikan stiker terhadap peng­usaha pertambangan dan per­kebunan. Ia juga meng­klaim, Dinas ESDM telah mem­be­rikan sosialisasi terkait dengan kebijakan ini.

Kewenangan itu berada pada Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas. “Kami tak punya kewenangan soal itu, yang buat stiker itu kan BPH Migas. Sampai hari ini, belum ada petunjuk teknis yang meng­haruskan kami untuk mem­buat hal tersebut. Kalau tak ada dasarnya, bagaimana kami akan melaksanakannya,” ucap­nya.

Berita Padang Ekspres sebelumnya (5/3) General Manager  Pertamina Mar­keting­ Operation Region I Sum­bagut, Gandhi Sriwidodo  mengaku, tak ada kelangkaan solar di Sumbar. Dia menilai antrean truk di sejumlah SPBU dikarenakan sopir enggan membeli solar nonsubsidi.

“Saya tegaskan tidak ada kelangkaan solar di SPBU, antrean truk batubara, CPO dan balak kayu di SPBU karena mereka enggan membeli solar subsidi. Akibatnya jatah solar subsidi bagi angkutan umum  dan penumpang  umum cepat habis,” ujarnya.

Sedangkan Komite BPH Migas, Karse­no meng­harap­kan Pemprov/Pemkab/dan Pemko membantu BPH Migas dalam melakukan penga­wa­san, karena BPH Migas hanya ada di pusat, sedangkan angga­ran pengawasannya juga ter­batas. (*)

[ Red/Administrator ]