Penghambat Kerja Wartawan, Musuh Publik!

Dari Pelatihan Hukum Kritis Jurnalis (2/habis)

Padang Ekspres • Selasa, 05/03/2013 13:22 WIB • GUSTI AYU GAYATRI • 2382 klik

Keselamatan wartawan masih menjadi masalah serius di Indonesia, termasuk Sumbar. Karena itu, jurnalis perlu membekali diri dalam safety peliputan, dan perusahaan pers wajib melengkapi wartawannya dengan peralatan liputan memadai.

Perlindungan war­tawan telah menjadi kew­a­jiban dunia internasional. Dewan HAM PBB (United Nations Human Right Council ) di Wina, dalam resolusi yang disepakati  seluruh ang­gota PBB pada 27 September 2012 lalu, untuk pertama kali mene­gaskan pentingnya kese­lama­tan jurnalis sebagai un­sur fun­da­mental kebebasan berekspresi.

Dalam resolusi tersebut, Dewan HAM menyerukan seluruh negara mengem­bang­kan lingkungan yang aman bagi jurnalis melaksanakan pek­erja­an secara independen. Resolusi ini juga menyerukan pencegahan impunitas bagi pelaku kekerasan wartawan dengan melakukan investigasi yang tidak memihak, cepat dan efektif. Di Sumbar, berba­gai bentuk kekerasan warta­wan kerap terjadi, baik fisik maupun nonfisik

Ketua Aliansi Jurnalis  In­de­penden (AJI) Padang, Hen­dra Makmur me­ngatakan, setiap wartawan wajib me­miliki standar operasional prosedur (SOP) dalam mela­kukan peliputan. Wartawan tak sekadar memahami Kode Etik Jurnalistik saat mela­kukan liputan, namun juga harus memperhitungkan ke­selamatan diri saat berada di wilayah konflik.

“Memang insting war­ta­wan langsung meliput. Pada­hal, saat itu keselamatan mereka terancam.

Seharusnya, wartawan juga harus membuat perhitungan. Jika pun harus mengambil gambar dapat dilakukan pada lokasi yang aman,” ujarnya.

Dia mengatakan, perusa­haan pers juga harus mem­bekali wartawannya dengan peralatan liputan untuk memi­nimalisir dampak kekerasan. “Jika terjadi bentrok, bisa diambil dari kejauhan dengan peralatan canggih. Dengan begitu, risiko kekerasan terha­dap saat bentrok lebih minim. Faktanya, banyak perusahaan belum membekali wart­a­wan­nya dengan peralatan seperti itu. Makanya, banyak wartawan tetap nekat mengambil gambar dari dekat sehingga rentan tindak kekerasan,” paparnya.

Syafrizaldi, koordinator tim fasilitasi pelatihan, meng­ingat­kan kalangan jurnalis harus pandai membaca psikologis narasumber dan memahami kearifan lokal suatu daerah.

“Ini sangat membantu da­lam peliputan. Kendati dihu­kum deadline, jurnalis tak bisa memaksa narasumber untuk bicara jika belum mau berc­e­rita. Ini tentu ada triknya,” ucap Syafrizaldi.

Rakhmadi, anggota tim fasilitasi pelatihan, menilai kalangan jurnalis Sumbar ha­rus melakukan evaluasi ter­hadap gerakan advokasi yang telah dilakukan. Ini penting agar kekerasan terhadap warta­wan, tidak terus terulang. “De­ngan evaluasi, kita tahu pola penanga­nan dan pence­gahan­nya. Ini tanggung jawab bersa­ma perusa­haan pers, organisasi profesi dan Dewan Pers,” kata mantan Di­rektur Walhi Sumbar ini.

Peran organisasi profesi dan perusahaan pers, kata Rakhmadi, penting melakukan pendampingan korban keke­rasan dan advokasi. “Dewan Pers dapat berperan melaku­kan koor­dinasi dengan penegak hukum untuk melakukan lang­kah-lang­kah perlindungan kor­ban dan memastikan penegak hukum memproses pelaku kekerasan,” ka­ta Pj Direktur LBH Pers Padang.

Dalam pelatihan itu, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Rino Zulyadi yang juga koordinator Koalisi Anti Keke­rasan Wartawan (KWAK) Pa­dang, dan seluruh peserta pe­latihan, meminta aparat hu­kum menindak setiap pelaku kejahatan terhadap jurnalis untuk memberikan efek jera.

“Siapa pun yang meng­halangi kerja wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik, adalah musuh masyarakat,” kata koresponden Trans TV ini. (***)

[ Red/Administrator ]