Kaukus DPD-DPR: Copot Kapolda Sumbar

Diduga Bekingi Illegal Minning

Padang Ekspres • Selasa, 05/03/2013 11:48 WIB • • 1950 klik

Jakarta, Padek—Terus ber­ope­rasinya illegal minning (tambang ilegal) di Sumbar, membuat wakil rak­yat Sumbar di DPR dan DPD ger­ah. Mereka mendesak Kapolri Jen­deral Timur Pradopo mencopot Ka­polda Sumbar Brigjen Pol Wahyu In­dra Pramugari. Mereka menduga, Ka­polda Sumbar membekingi se­jum­lah pengusaha tambang asal luar Sumbar yang merampas tanah ula­yat masyarakat adat di Solok Selatan, Dharmasraya dan Pasaman Barat. 

Mereka adalah Ketua DPD RI Irman Gusman bersama anggo­tanya Alirman Sori, Afrizal, dan Emma Yohana. Lalu dari DPR ada­lah Epyardi Asda, Refrizal, Azwir Dainy Tara, Zulmiar Yanri, Taslim Chaniago, dan Dalimi Abdullah. Rekomendasi pencopotan Kapolda Sumbar itu setelah rapat gabungan anggota DPR dan DPD (Kaukus Parlemen) asal Sumbar yang dipimpin Irman Gus­­man, di Gedung Nu­santara III, Kompleks Parlemen, Senayan Ja­karta, Senin (4/3). 

“Menyikapi masalah illegal minning dan per­tambangan yang merugi­kan masyarakat di Solsel, Dharmasraya dan Pasa­man, Kaukus Parlemen Sumbar dari DPR dan DPD sepakat meminta Kapolda Sumbar diganti. Selain kepada Kapolri, saya ju­ga akan sam­pai­kan hasil per­­­temuan kau­­­kus ini ke­pada Pre­siden SBY,” sam­­bung Irman Gus­man. Se­lain me­rekomend­asikan penco­potan Kapolda Sumbar, ke-14 anggota parlemen itu mengunjungi Sumbar dalam waktu dekat.

”Maret ini anggota DPR-DPD akan turun lang­­sung ke Solok Selatan. Se­belum datang ke Solok Selatan, kaukus mengum­pulkan data dan fakta, serta ber­koordinasi terle­bih dahulu dengan sejum­lah pihak terkait, seperti Dirjen Mi­ner­ba, Kemen­terian ESDM,” je­las Irman. Un­tuk lebih mengkonkretkan semua ini, kaukus membentuk task­force atau tim kecil.

Anggota DPR dari Fraksi Golkar Azwir Dainy Tara menyebutkan, masyarakat Solsel, Dharmasraya dan Pasaman saat ini berada dalam ketakutan untuk mempertahankan hak ulayatnya yang diambil paksa sejumlah pengusaha dari luar Sum­bar. “Karena ada indikasi Kapolda Sumbar Brigjen Pol Wahyu Indra Pramugari di belakang aksi itu,” kata Azwir.

Seperti terjadi di Solok Sela­tan (Solsel). Menurut Azwir, para pengusaha menggunakan jasa aparat kepolisian dalam membebaskan tanah ulayat. Langkah ini mereka lakukan agar masyarakat tidak melihat dan mendekati aktivitas para pengusaha dalam menentukan lahan tambang yang akan me­reka kuras.

“Aparat kepolisian yang mengawal pengusaha itu diper­senjatai dan masyarakat diinti­midasi agar tidak mendekat. Mustahil, seorang Kapolda tidak mengetahui pengerahan perso­nel Polri mengawal pengusaha sesuai informasi yang saya da­patkan berasal dari Kota Su­rabaya, Jawa Timur,” ungkap anggota Komisi VII DPR itu.

Politisi senior Partai Golkar itu berkeyakinan bahwa Kapolda Sumbar, Kapolres Solok Selatan, Dharmasraya dan Pasaman, saat ini bekerja untuk kepentingan jaringan pengusaha tambang. “Saya yakin mulai Kapolda hing­ga Kapolres yang daerahnya memiliki tambang, sudah men­ja­di bagian dari jaringan pengu­ras kekayaan alam di Sumbar. Karena itu, tidak cukup mereka itu hanya dicopot. Mereka juga harus diusut secara hukum. Termasuk aparatur pemda di provinsi dan kabupaten, karena mereka juga terindikasi ikut da­lam permainan ini,” tegas Azwir.

Hal senada diungkapkan anggota DPR dari daerah pe­milihan (dapil) Sumbar I, Ep­yardi Asda. Menurut Epyardi, tidak mungkin pengusaha me­miliki power sangat kuat dalam menguasai lahan ulayat tanpa dibeking aparat dan pemda di Sumbar. “Jadi, saya sependapat dengan Pak Azwir Dainy Tara, jangan hanya sebatas Kapolda, Kapolres dan pejabat pemda dicopot, tapi harus diproses secara hukum melalui penga­dilan,” tegasnya.

Politisi PPP itu juga me­ngung­kapkan adanya laporan masyarakat dari Solsel menye­but adanya praktik prostitusi di kawasan tambang yang dibe­kingi aparat kepolisian. “Dalam laporan masyarakat itu dise­butkan ’ayam-ayamnya’ dida­tangkan dari Vietnam,” sebut Ketua DPP PPP ini.

Anggota Komisi Hukum DPR, Taslim Chaniago mene­gaskan, Kaukus Anggota Parle­men asal Sumbar benar-benar solid menyikapi masalah tam­bang saat ini mengancam kea­manan dan ketertiban di Sum­bar. Menurut Taslim, ke-8 ang­gota DPR dan 4 anggota DPD ini tidak sekadar berha­dapan de­ngan Kapolda Sumbar Wahyu Indra Pramugari. “Di belakang itu pasti ada sebuah jaringan terorganisir. Kalau kita tidak solid, jaringan itu bisa saja menghasut sebagian kecil ma­sya­rakat yang senang dengan si­tuasi ini dan dibenturkan dengan kita-kita ini,” ujar Taslim.

Selain itu, Taslim juga mem­be­berkan lolosnya ratusan eks­kavator ke Solsel melalui jalan darat, menurut undang-undang tidak dibenarkan. “Lolosnya ratusan alat berat itu juga harus diusut. Siapa yang mengeluar­kan izin melewati jalan-jalan kelas IV di Solok Selatan hingga jalan tersebut hancur, dan ma­syarakat sulit beraktivitas,” tegas politisi Partai Amanat Nasional itu.

Terkait lolosnya ekskavator, anggota DPD asal Sumbar Afri­zal, menuding peran oknum DPRD Solsel. “Masyarakat tahu pasti bahwa yang mengurus lolosnya ratusan ekskavator itu ke Solok Selatan oknum pim­pinan DPRD setempat, yang bekerja sama dengan oknum aparat,” tegasnya.

Emma Yohana juga me­ngung­kap laporan masyarakat atas kesewenangan aparat kepo­lisian di sejumlah nagari di Pasaman Barat. Aparat, katanya, main tangkap karena dituduh mengganggu kegiatan tambang di Pasaman Barat. “Padahal, anak nagari tersebut memper­juangkan hak ulayatnya yang telah dirampok pengusaha tam­bang,” kata Emma.

Karopenmas Mabes Polri Brigjen Boy Rafli Amar dan Kabid Humas Polda Sumbar Mainar Sugianto ketika di­hu­bungi Padang Ekspres via hand­phone secara terpisah tadi ma­lam (4/3), tidak mengangkat. Short Message Service (SMS) yang dikirimkan, juga tidak berbalas. (fas)

[ Red/Administrator ]