Hari Ini Solar Rp 10.700

- Truk Barang Dilarang BBM Subsidi | - Antrean Panjang di SPBU Rawan Ricuh

Padang Ekspres • Jumat, 01/03/2013 12:03 WIB • TIM PADEK • 2548 klik

Padang, Padek—Kelangkaan ba­han bakar minyak (BBM) jenis solar beberapa hari belakangan, nam­paknya bakal berlangsung lebih lama. Apalagi terhitung mulai hari ini (1/3), pemerintah resmi menerapkan Pe­ra­tu­ran Menteri (Permen) ESDM No 1 Tahun 2013 tentang Pe­ngen­dalian BBM Ber­sub­sidi, dan Pembatasan Kuota Bahan Bakar Solar pada Kendaraan Barang Roda Empat. Bahkan, Perta­mina sudah mengurangi kuota solar 8 persen, sehingga mengakibatkan kelangkaan solar di seluruh SPBU Sumbar dan Sumut sebesar 244.340 kiloliter.

Permen ESDM itu mengharuskan mobil barang dengan jumlah roda lebih dari empat untuk pengang­kutan hasil perkebunan, pertam­bangan dan kehutanan, terhitung mulai 1 Maret 2013 dilarang meng­gunakan solar bersubsidi (seleng­kapnya lihat grafis). SPBU-SPBU harus melayani kendaraan di atas roda empat, yang mengangkut hasil perkebunan, pertambangan dan kehutanan, pada pompa minyak nonsubsidi per liternya Rp 10.700.

Staf Migas di Bidang Ketenaga­lis­trikan dan Migas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sum­bar, Jon Khamberli menye­but­kan, salah satu SPBU di Dhar­masraya secara khusus melayani solar nonsubsidi. “Di Padang, setahu saya juga ada satu di Bypass. Untuk lebih lengkapnya tanyakan ke Perta­mina. Tapi, umumnya setiap perusa­haan pertambangan, kehutanan, dan perkebunan, sebenarnya punya bak penampungan sendiri untuk BBM nonsubsidi. Jadi, tak perlu mereka membeli BBM ke SPBU, karena mereka bisa beli BBM langsung ke Pertamina,” ungkapnya.

Jon menilai, munculnya ke­lang­kaan solar beberapa hari belakangan akibat panic buying (aksi borong solar) jelang pem­berlakuan Permen ESDM No 1 Tahun 2013. Jon memper­kira­kan dua atau tiga hari ke depan pasokan solar kembali normal. Ini setelah Pertamina berjanji menambah pasokan BBM sesuai pertemuan dengan Dinas ESDM Sumbar pagi kemarin. “Mulai hari ini (kemarin, red), Perta­mina sudah menambah pasokan solar per hari ke SPBU sebesar 20 persen,” sebutnya.

Tambahan 20 persen itu, kata­nya, di atas pasokan normal solar tiap harinya. Biasanya, Pertamina menyalurkan 900 kiloliter (kl) solar per hari ke seluruh SPBU di Sumbar. Na­mun, mulai kemarin Pertamina menyalurkan sekitar 1.100 kl solar. Tapi, kata Jon, langkah tersebut diambil hanya sebatas mengatasi kelangkaan solar. Artinya, jika situasi sudah normal pasokan kembali seperti biasanya, 900 kl per hari.

Meski begitu, Jon mengaku heran tetap terjadi panic buying. Sebab, jauh-jauh hari sudah disosialisasikan Permen ESDM No 1 Tahun 2013 kepada pengu­saha jasa transportasi maupun perusahaan-perusahaan dari tiga bidang tersebut (perke­bunan, pertambangan, dan ke­hu­tanan). “Ini lepas dari men­talitas konsumen sendiri, tetap berkeinginan membeli sesuatu secara lebih murah agar dapat untung besar,” tutur Jon.

Stiker Belum Dipasang

Namun, kesiapan peme­rin­tah daerah melaksanakan Per­men ESDM No 1 Tahun 2013 ini, tampaknya belum berjalan se­perti harapan. Pasalnya, peme­rintah daerah belum memasang stiker nonsubsidi terhadap ken­daraan pengangkut hasil tam­bang, kebun dan hutan. Padahal, ketentuan itu sudah tertuang dalam peraturan BPH Migas Migas No 3 Tahun 2012. “Ini agar petugas SPBU tahu, mana truk pengisi BBM subsidi dan nonsubsidi,” kata Sales Representative PT Pertamina (Per­sero) Wilayah VIII Sumbar, Ziko Wahyudi.

Pertamina, tambah Ziko, telah menyerahkan sepenuhnya pemasangan stiker itu kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Langkah pemerintah daerah ini ditunggu Pertamina, sebagai pedoman operator SPBU dalam menya­lurkan BBM di SPBU. Bila tidak juga, operator SPBU kesulitan mengatur pengisian bahan ba­kar kendaraan di lapangan.

Pertamina sebagai peru­saha­an penyalur BBM, menurutnya, tidak lagi menyalurkan solar subsidi kurang dari kuota peme­rintah. Pertamina akan menya­lurkan BBM subsidi sesuai kuota dan melalui outlet solar nonsub­sidi seharga Rp 10.700 seliter. “Pertamina mengharapkan selu­ruh truk pengangkut pertam­bangan, kehutanan, dan perke­bunan dapat beralih ke solar nonsubsidi,” katanya.

Untuk Sumbar, katanya, Per­tamina menyediakan 1.100 ton solar nonsubsidi tiap hari. Tapi penjualan saat ini, masih kurang laku akibat belum adanya pe­nan­da atau stiker Pertamina juga berjanji akan menambah outlet solar nonsubsisdi, terutama di area pertambangan, kehutanan, perkebunan, dan jalur lintas area tersebut. “Outlet solar non­sub­sidi akan ditambah. Agar tidak terjadi lagi namanya antrean,” katanya.

Picu Kericuhan

Kemarin (28/2), kelangkaan solar masih berlangsung hampir merata di daerah. Bahkan di SPBU Mataair, situasi sempat memanas dan berakhir ricuh antara petugas SPBU dan sopir truk saat pengisian BBM.

Andri, 37, misalnya, kom­plain saat pengisian BBM dibe­da-bedakan petugas SPBU. Truk di depannya dapat jatah 100 liter, tapi dia hanya mendapat 33,4 liter. “Saya tidak terima, karena tidak disamakan jumlah pengi­sian. Juga, diberlakukan pa­da puluhan truk berada di be­la­kang,” tegas pria anak tiga itu.

Syaf, 50, sopir truk lainnya, sudah tiga hari tidak dapat solar. Meskipun begitu, kemarin dia hanya mendapat jatah 33,4 liter atau sekitar Rp 150 ribu. “Kami setuju subsidi dicabut, seperti di Provinsi Jambi. Tapi harus dijaga jangan sampai langka agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat,” kata Syaf dan diamini belasan sopir ang­kot.

Kepala SPBU Mataair, Anton membenarkan terjadi kericuhan antara petugas SPBU dan sopir truk karena diberlakukan pem­batasan kuota. Khusus truk tronton diberlakukan pengisian 100 liter solar, truk biasa 50 liter. Karena stok menipis diber­lak­ukan pengisian solar Rp 150 ribu, agar truk lain juga dapat BBM.

Kondisi serupa terjadi di Pariaman. Dari tiga SPBU di Pariaman, tak satu pun memiliki cadangan solar. Padahal, kebu­tuhan solar di Pariaman di masing-masing SPBU berkisar 6 hingga 7 ton sehari. Pengelola SPBU Toboh Kuraitaji, Yet, menyebut masih memiliki 7 ton solar. Namun karena dua SPBU lainnya tak memiliki stok, SPBU-nya diserbu pengguna solar sampai sore kemarin. Dalam sekejap, stok solarnya ludes.

“Kami sudah order kembali hari ini (kemarin, red). Orang Perta­mina menjanjikan malam ini solar masuk. Mudah-mu­dahan saja ditepati, sehingga tak terjadi kelangkaan dan kasihan masya­rakat,” ujarnya.

Sedangkan di SPBU Jati, tak jauh dari Terminal Jati, stok solar sudah habis sejak dua hari lalu. Pengelola SPBU, Gusnaidi mengaku sudah berkali-kali memesan kepada Pertamina untuk segera mengisi solar, namun hingga kini belum dipe­nuhi.

Sumbar Bisa Lumpuh

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Padang, Yul Akhyari Sastra mengaku, kelangkaan solar di hampir seluruh daerah khususnya Pa­dang, di luar-dugaan. “Perta­mina sedang meneliti, penyebab kelangkaan BBM di Sumbar. Apakah ada indikasi penim­bunan BBM atau tidak ataukah pengurangan kuota,” ujarnya.

Bila tidak segera diatasi, mantan anggota DPRD Sumbar ini berkeyakinan bakal berdam­pak luas. Sopir kehilangan pe­ker­jaan, dan angka pengang­gu­ran bertambah. Dampak lain­nya, ekonomi Sumbar bakal mandek dan terhambat. Hasil hutan, perkebunan dan tam­bang mengalami penurunan, begitu juga penghasilan ma­syarakat. “Bila ini terjadi, eko­nomi Sumbar akan lumpuh,” tegasnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumbar, Mu­zakir Aziz mengatakan, seha­rusnya tidak terjadi pelarangan pemakaian BBM jenis solar. “Kita tidak bisa memprotes pemerintah, soal kebijakan pe­ngendalian penggunaan BBM. Namun, yang jelas mengganggu ekonomi warga,” kata  Muzakir Aziz.

Ketua Organda Sumbar, Budi Sukur juga mengeluhkan lang­kanya solar. Biasanya mobil angkutan hanya memakan wak­tu tiga hari di jalan. Namun sejak seminggu belakangan, mereka menghabiskan waktu hingga lima hari di jalan.

“Langkanya solar sangat be­sar pengaruhnya bagi angkutan barang, terutama yang ke luar provinsi. Satu mobil bisa me­nang­gung rugi Rp 750 ribu hing­ga Rp 1,5 juta per hari, jika ter­lambat mengirim barang kalikan saja berapa mobil yang ber­operasi dalam sehari. Belum lagi mobil yang membawa sayu­ran dan buahan. Jika terlalu la­ma di jalan, maka sayuran dan bu­a­han tersebut rusak,” ke­luhnya.

Dengan kondisi ini, Budi berpendapat lebih baik harga BBM dinaikkan asal stok cukup. “Bagi pengusaha angkutan yang terpenting adalah kelancaran pengiriman barang. Jika terlam­bat sehari saja, bisa rugi besar,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Cabang Indomarco, Redding mengaku hingga kini kelangkaan solar belum berdampak terhadap pendistribusian barang. “Mu­dah-mudahan masalah ini cepat teratasi, agar tidak merugikan pengusaha,” harapnya.

Sulitnya mendapatkan solar, juga mengancam kelancaran distribusi kebutuhan pokok dan operasional beras dan telur di Limapuluh Kota. Novia Risman, salah seorang pengusaha peter­nakan ayam petelur, mengaku mulai merasakan dampak ke­lang­kaan solar sejak dua hari terakhir. “Pengendalian BBM oleh pemerintah saat ini, me­ngan­cam kelancaran usaha kita,” ungkap bos PS Usaha Kita itu.

Polisi Berjaga di SPBU

Guna menghindari kemung­kinan tak diinginkan, Kabid Humas Polda Sumbar AKBP Mainar Sugianto mengatakan, seluruh Polres telah diminta un­tuk mengamankan SPBU. “Se­jauh ini masih aman dan ter­kendali. Siang tadi (kemarin, red), di sejumlah SPBU mulai ter­sedia solar sehingga penum­pu­kan kendaraan mulai ber­ku­rang,” ujar Mainar kemarin (28/2).

Polda mengingatkan penge­lola SPBU tidak menjual solar lewat jeriken. Meski terjadi kelangkaan, Mainar mengklaim belum menemukan indikasi penimbunan solar.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Arkadius beren­cana mengundang dinas terkait guna membicarakan kelangkaan solar. “Kita akan lihat beberapa hari ini ,” ujarnya. (kid/mg20/nia/cip/cr3/fdl/bis)

[ Red/Administrator ]