Jum'at, 25 April 2014 - 24 Jumadil Akhir 1435 H 05:20:36 WIB
RAKYAT SUMBAR

Sumbar Dipecah jadi 9 Dapil

Padang Ekspres • Jumat, 01/03/2013 11:44 WIB • ROMMI DELFIANO • 1744 klik

-

Padang, Padek—Hampir dipastikan daerah pemilihan (dapil) DPRD Sumbar pada Pemilu 2014 mendatang beru­bah menjadi sembilan dapil. Keputusan ini diambil dari rapat koordinasi dan konsul­tasi publik penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Sumbar Pemilu 2014. Putusan ini juga sudah dire­komendasikan KPU Sumbar ke KPU pusat.

 

Sebelum putusan ini diam­bil peserta rakor, KPU Sumbar menawarkan tiga alternatif da­lam pemilu mendatang. Selain sembilan dapil, KPU Sumbar menawarkan delapan dan tu­juh dapil. Peserta rakor diha­diri 10 partai politik peser­ta pe­milu, Bawaslu Sumbar, DPRD Sumbar, Kesbangpol Sumbar, LKAAM Sumbar, Ka­polda Sumbar, dan bebera­pa un­sur masyarakat Sumbar lain­nya.

 

Rakor dan konsultasi pub­lik penyusunan daerah pemi­lihan dan alokasi kursi anggota DPRD Sumbar ini digawangi Mufti Syarfie, Koordinator Divisi Perencanaan dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, di aula Kantor KPU Sumbar.

 

Rakor ini, menurut Mufti, bertujuan untuk menyam­pai­kan dan menerima masukan dari semua peserta tentang rancangan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Sum­bar, meski keputusan akhir tetap berada di KPU RI. KPU Sumbar hanya sebatas mem­beri­kan usulan dan mem­per­tang­­gungjawab­kan­nya.

 

Adapun dasar perubahan dapil ini, tambah Mufti, seiring bertambahnya jumlah pendu­duk Sumbar mencapai 5.617.977 jiwa. “Maka sesuai UU No 8 Tahun 2012, jumlah kursi DPRD Sumbar adalah sebanyak 65 kursi dengan bilangan pembagi pemilih (BPP) 86.430,” katanya. KPU Sumbar sendiri menyiapkan tiga alternatif rancangan dae­rah pemilihan alokasi kursi .

 

Alternatif II (9 Dapil)


Dapil I         Kota Padang                                                                             10 Kursi

Dapil II       Kab. Pesisir Selatan, Kab. Kep. Mentawai                                 7 Kursi

Dapil III      Kab. Solok, Kab. Solok Selatan, Kota Solok                             7 Kursi

Dapil IV       Kab. Dharmasraya, Kab. Sijunjung, Kota Sawahlunto,            6 Kursi

Dapil V         Kab. Tanah Datar, Kota Padang Panjang                                 5 Kursi

Dapil VI        Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman                                  7 Kursi

Dapil VII      Kota Bukittinggi, Kab. Agam                                                     8 Kursi

Dapil VIII    Kab. Lima Puluh Kota, Kota Payakumbuh                                6 Kursi

Dapil IX        Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat                                       9 Kursi

 

Dari ketiga alternatif ran­cangan dapil tersebut, menu­rut Mufti, peserta rakor sepa­kat memilih alternatif kedua (sembilan dapil). Pilihan kedua ini meliputi pemecahan dapil III pada Pemilu 2009 lalu. Pemilu lalu Dharmasraya, Si­jun­jung, Sawahlunto, Tanah­datar dan Padangpanjang, disatukan pada dapil III.

 

Sedangkan Pemilu 2014 mendatang, menurut Mufti, dapil ini dipecah menjadi dua. Di mana Dharmasraya, Sijun­jung, dan Sawahlunto menjadi satu dapil. Satu dapil lagi meliputi Tanahdatar dan Pa­dangpanjang. Ini mengingat Tanahdatar dan Padang­pan­jang tidak serumpun dengan kabupaten/kota lainnya, baik dari segi budaya dan demo­grafi serta luasnya wilayah.

 

Menurut Sayuti Dt Rajo Pangulu, Ketua LKAAM Sum­bar, ada empat alasan kenapa Dharmasraya, Sijunjung, dan Sawahlunto menjadi daerah pemilihan tersendiri. Yakni, pertimbangan faktor geografis dan historis, di mana Dhar­masraya dan Sawahlunto me­ru­pakan pemekaran dari Ka­bupaten Sijunjung. Kemudian faktor kultur budaya masya­rakatnya yang satu keselarasan Bodi Chaniago-Koto Piliang dan bila ada sengketa adat harus diselesaikan di Talawi dan Tanjung Ampalu, serta prinsip keterwakilan. Di mana, semakin banyak yang mewa­kili suatu daerah, maka sema­kin efektif pula penyeleng­garaan pemilu.

 

Hidayat dari Partai Gerin­dra, menambahkan tiga alasan lagi, yakni alasan empirik bahwa Kabupaten Sijunjung selama 64 tahun ini masih termasuk kategori daerah ter­tinggal, sehingga perlu keter­wa­kilan di DPRD Sumbardi masa mendatang. Untuk ala­san politis, pemberdayaan dan pendidikan politik di Sijunjung sulit diakses serta ala­san cost politik sangat mahal bila ke­enam kabupaten/kota terse­but masih digabung.

Ketua KPU Sumbar Marzul Veri menyambut positif hasil Rakor dan Konsultasi Publik ini yang merekomendasikan 9 dapil Pemilu 2014. “KPU Sum­bar akan merekomendasi pu­tu­san ini ke DPRD Sumbar dan KPU RI untuk ditetapkan men­jadi dapil Pemilu 2014,” kata Marzul Veri. (*)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Kacamata Kuda KPK

KRITIK dan pujian selalu datang bersamaan setiap kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat ”kejutan” baru. Termasuk ketika menetapkan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo sebagai ter­sangka dalam kasus pajak yang terjadi pada 2004.

Belum Terima Elpiji

YTH bapak Wali Kota Padang yang baru. Kami warga RW 6, Guo Kuranji sampai sekarang belum menerima paket gas elpiji 3 Kg. Tolong di percepat karena minyak tanah harganya sudah naik.

Kamis ,24 April 2014

Tunggu SK Mendagri

Lai ndak ka ta undur lo tu Pak, dek KPK lah manyasar Mendagri lo..........!

 

14 Warga Digigit Anjing Gila

Iah gawat mah pak,lai aman Pak..................................................?

 

UN SLTP, Padang Target Jawara

semoga lah pak, asa ndak pakai jimat se.....................................!