Rabu, 16 April 2014 - 15 Jumadil Akhir 1435 H 20:04:55 WIB
RAKYAT SUMBAR

Kajati: Lengkapi Berkas Baharuddin

Kasus Izin Tambang di Pasaman Barat

Padang Ekspres • Rabu, 27/02/2013 11:11 WIB • ADIYANSYAH LUBIS & RICCO MAHMUDI • 1104 klik

Baharuddin R,  Bupati Pasaman Barat

Padang, Padek—Penyidikan ka­sus dugaan penyelewengan izin tambang di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) dengan tersangka Bupati Pasaman Barat Baharuddin R, dan Kepala Dinas Pertambangan Pasbar Faizar Djohan, telah me­masuki tahap pra-penuntutan.

 

Kepala Kejati Sumbar Ahmad Djainuri mengakui berkas perkara yang melibatkan Bupati Pasbar Baharuddin R, sudah dilimpahkan Polda dua kali ke Kejati. Karena belum dilengkapi sesuai petunjuk jaksa penuntut umum (JPU), ber­kas tersebut dikembalikan lagi ke Polda Sumbar.

 

“Kita sudah lakukan penelitian atau prapenuntutan. Se­te­lah kita la­kukan pene­litian, ya ter­nyata me­mang belum me­menuhi keleng­kapan for­mal dan material. Jadi ber­kas itu kita kem­bali­kan dengan petunjuk–pe­tun­juk,” ka­ta Kajati ke­pada Padang Ekspres usai me­lan­tik Kajari Lu­buk­­ba­sung dan Kajari Sa­wah­lunto, ke­marin (26/2).

 

“Sekarang sudah di­kem­balikan ke Polda. Sa­ya lupa tanggalnya,” ungkap Kajati yang didampingi Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Witono.

 

“Kita bukan memberikan saran, komentar atau opini. Tapi, kita memberikan petunjuk sesuai hu­kum bahwa kita punya kewenangan meneliti kelengkapan berkas,” tambah Kajati.

 

Sebelumnya, Kabid Humas Pol­da Sumbar, AKBP Mainar Sugianto menyebutkan, penyidik Direktorat Res­krim Khusus (Dit­res­krim­sus) melimpahkan berkas per­kara Baha­rud­din kepada JPU di Kejati Sum­bar.

 

Penyidik menduga ter­­sangka memperkaya diri sendiri dengan cara be­kerja sama dengan seo­rang pengusaha tam­bang bijih besi, dan me­ner­bitkan Izin Usaha Per­tam­ba­ngan (IUP) di lo­kasi yang telah di­cabut izinnya. Untuk mem­buk­tikan indi­kasi tindak pidana itu, penyidik Ditreskrimsus menggali keterangan saksi, tersangka Baha­ruddin R dan Faizir Djohan, dan keterangan ahli tata negara Yusril Ihza Mahendra untuk meringankan dan menghilangkan dugaan tindak pidana.

 

“Setelah itu, penyidik tetap bersikukuh kasus yang menye­ret Bupati Pasbar ini, masuk da­lam tindak pidana mem­per­kaya diri sendiri, atau dite­mu­kan unsur pidana korupsi. Se­telah penyidik selesai dan me­leng­kapi berkas perkara, penyi­dik langsung mengi­rim­kan berkas itu kepada JPU,” ujar Kabid Humas Polda Sum­bar, AKBP Mainar Sugianto kepada Padang Ekspres, Senin (25/2).

 

Bila Kajati mengatakan telah dua kali mengembalikan berkas kasus Baharuddin, Ka­bid Humas Polda menyebut baru kali pertama melim­pah­kan berkasnya ke Kejati. Mai­nar Sugianto mengatakan akan melengkapi berkas sesuai pe­tunjuk JPU.

 

“Kasus ini salah satu fokus kami. Untuk itu, kami telah menyiapkkan seluruhnya, ka­lau JPU menyatakan berkas harus dilengkapi kembali, yang kita lengkapi. Jika telah P-21, baru nantinya tersangka be­serta barang bukti kita lim­pahkan ke jaksa,” tegasnya.

 

Soal rencana kuasa hukum tersangka yang akan meng­hadirkan saksi ahli pidana dan pertambangan guna meri­ngan­kan dan menghilangkan dugaan tindak pidana, menu­rut Sugianto itu hak tersangka.

 

Mainar Sugianto menga­takan tersangka tidak ditahan karena penyidik merasa yakin tersangka tidak akan kabur dan menghilangkan barang bukti. “Penyidik pun merasa tidak perlu menunggu ketera­ngan saksi ahli dari kuasa hukum tersangka karena ber­kas­nya dirasa telah lengkap,” kata Mainar Sugianto.      

 

Sesuai KUHAP

 

Kuasa hukum tersangka, Apriandi mengatakan, sesuai prosedur hukum pihaknya terus meminta agar dua saksi ahli yang dapat meringankan kliennya, didengarkan kete­rangannya. “Kalau berkasnya kini telah diserahkan, terserah. Tapi, seharusnya penyidik harus penuhi hak tersangka, sesuai KUHAP, tepatnya Pasal 116 Ayat 3,” katanya.

 

Pasal itu menjelaskan, da­lam pemeriksaan, tersangka ditanya apakah menghendaki dide­ngar­nya saksi yang dapat mengun­tungkan baginya. Bila ada, maka hal itu dicatat dalam berita acara. Menurutnya, ka­lau penyidik tidak meme­nuhi permintaan tersebut, maka penyidik Dit­reskrimsus yang me­nangani kasus ini dinilai te­lah melanggar keten­tuan hu­kum acara. Akan te­tapi, Ap­rian­di tetap yakin saksi ahli itu akan didengarkan kete­rangan­nya oleh penyidik. “Sak­si itu akan hadir dan mem­berikan keterangan ke penyi­dik awal Maret nanti,” katanya. (*)

 

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!