Kamis, 24 April 2014 - 23 Jumadil Akhir 1435 H 15:52:32 WIB
PRO SUMBAR

Reses Dapil DPRD Padang Hampir Rp 1 M

Zulherman: Uang Transpor Masyarakat juga Dibayar

Padang Ekspres • Selasa, 26/02/2013 12:19 WIB • ZULKARNAINI • 389 klik

Padang, Padek—Anggaran reses (kunjungan, red) ke Dae­rah Pemilihan (Dapil) anggota DPRD Kota Padang tahun ini benar-benar fantastis. Jika tahun lalu masing-masing wakil rakyat hanya dibiayai Rp 14 juta per orangnya, tahun ini membengkak menjadi Rp 19 juta per orang. Jika ditotalkan angkanya mencapai Rp 855 juta, sedangkan tahun lalu hanya Rp 630 juta.

 

”Jumlah itu berdasarkan masukan dari masyarakat. Setiap masyarakat yang diun­dang mengikuti pertemuan, tentunya harus diberi uang transportasi Rp 20 ribu per orang. Kalau tidak diberi, mereka tentu tidak mau da­tang,” ujar Ketua DPRD Kota Padang, Zulherman kepada Padang Ekspres, kemarin.

 

Tahun lalu, diakui Zul­her­man, jumlahnya memang re­latif kecil karena masyarakat yang diundang hanya di­tang­gung biaya konsumsinya. Na­mun kondisi sekarang ini, mereka diberikan biaya tran­sportasi. Ide itu juga ber­dasarkan masukan dari ang­gota dewan berada di Dapil IV (Padang Timur, Padang Se­latan dan Bungus Teluk Ka­bung).

 

Berdasarkan kesepakatan bersama anggota legislatif di gedung Bundar, disepakatilah anggaran reses Rp 19 juta per oranganya. Jumlah itu dinilai bisa membuat masyarakat lebih tertarik menghadiri per­temuan bersama anggota DP­RD. ”Saya berharap pen­ja­ri­ngan aspirasi masing-ma­sing anggota dewan dapat ber­jalan maksimal,” harap kader Partai Demokrat tersebut.

 

Sekretaris Dewan DPRD Padang, Eviet Zamar mem­benarkan bahwa masing-ma­sing anggota dewan dibekali dana Rp19 juta. Reses ke dapil ini sendiri tiga kali setahun. Berdasarkan data dari Sekre­tariat DPRD Padang, total alokasi anggaran kunjungan dapil bagi 45 wakil rakyat mencapai Rp 2,5 miliar dalam satu tahun. Angka ini menga­lami kenaikkan sebesar Rp 400 juta dibandingkan tahun lalu. 

 

Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Afrizal mengakui pe­ningk­atan anggaran kun­ju­ngan dapil. Penambahan itu diperuntukkan bagi biaya tran­sportasi Rp 20 ribu/rang bagi masyarakat. Tahun lalu, dana transpor ini belum diber­la­kukan. ”Kita melihat beberapa SKPD ada bantuan trans­por­nya. Oleh karena itu, sekarang ada penambahan biaya tran­spor untuk masyarakat,” ujar kader Partai Golkar itu.

 

Wakil Ketua Komisi II, Erison mengaku, reses anggota dewan ke dapil bertujuan un­tuk menjaring aspirasi masya­rakat. Selain percepatan pere­konomian, juga mendorong pembangunan masyarakat di Kota Padang. ”Salah satu per­mintaan masyarakat adalah percepatan pembangunan ja­lan dari Balimbing ke Simpang Kototingga, Kuranji. Jadi de­sakan ini perlu segera kita sikapi. Jadi, paling lambat tahun depan itu telah mulai dibangun,” aku anggota DPRD Padang asal Dapil III (Kuranji dan Pauh) tersebut.

 

Sedangkan anggota komisi IV, Idra mengakui untuk Dapil IV (Padang Timur, Padang Selatan dan Bungtelkab) me­mang membutuhkan biaya besar saat mengadakan perte­muan. ”Tahun lalu, saat kita ke Bungus, masyarakat Bung­telkab mengeluhkan akses transportasi karena rumah mereka terlalu jauh. Karena itulah, kita usulkan kepada pimpinan untuk bisa dia­ko­modir,” sebutnya.

 

Pengamat kebijakan publik asal Unand, Asrinaldi menilai, penambahan dana reses itu bentuk pemborosan anggaran. Padahal, aspirasi masyarakat tersebut belum tentu bisa tertampung seratus persen, akibat begitu kompleksnya persoalan dihadapi ma­sya­rakat. ”Akan lebih baik jika mereka (masyarakat, red) lang­sung mengusulkannya pada Musrenbang mulai dari pemerintahan terkecil hingga tingkat kota,” tegasnya. (*)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Kacamata Kuda KPK

KRITIK dan pujian selalu datang bersamaan setiap kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat ”kejutan” baru. Termasuk ketika menetapkan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo sebagai ter­sangka dalam kasus pajak yang terjadi pada 2004.

Belum Terima Elpiji

YTH bapak Wali Kota Padang yang baru. Kami warga RW 6, Guo Kuranji sampai sekarang belum menerima paket gas elpiji 3 Kg. Tolong di percepat karena minyak tanah harganya sudah naik.

Kamis ,24 April 2014

Tunggu SK Mendagri

Lai ndak ka ta undur lo tu Pak, dek KPK lah manyasar Mendagri lo..........!

 

14 Warga Digigit Anjing Gila

Iah gawat mah pak,lai aman Pak..................................................?

 

UN SLTP, Padang Target Jawara

semoga lah pak, asa ndak pakai jimat se.....................................!