Kamis, 24 April 2014 - 23 Jumadil Akhir 1435 H 15:53:12 WIB
PRO SUMBAR

Maret, Permendagri Sumbar-Riau Terbit

Padang Ekspres • Minggu, 17/02/2013 04:26 WIB • • 565 klik

Padang, Padek—Permendagri soal tapal batas antara Provinsi Sumbar dan Riau bakal keluar Maret ini. Pemporv Sumbar ber­harap melalui Permendagri ini ada kejelasan hukum terhadap batas wilayah kedua provinsi. Khusus tapal batas Sumbar de­ngan Jambi, Bengkulu, sekarang masih dalam proses di Ke­men­dagri.

 

Hal ini diungkap Kepala Biro Pemerintahan dan Kepen­du­dukan Setprov Sumbar, Syafrizal, kepada Padang Ekspres baru-baru ini. ”Insya Allah, Maret ini akan terbit Permendagri soal penegasan batas antara Provinsi Riau dengan Sumbar,” ┬Łujarnya.

 

Pemprov Sumbar, katanya, sudah mengajukan usulan pada Kemendagri untuk penyelesaian penegasan pilar batas antara Sumbar dengan Jambi pada seg­men belum disepakati. Me­to­danya menggunakan peta jawa­tan topografi (jantop).

 

”Penegasan pilar batas de­ngan pengukuran ulang itu ber­beda. Makanya kami tidak me­lakukan pengukuran ulang, tapi hanya penegasan pilar batas saja. Sebe­lumnya, sudah ada penetapatan pilar batas dila­kukan BPN antara Jambi dengan Sumbar. Namun karena kedua provinsi belum setuju, makanya dilakukan per­temuan kembali,”┬Ł ujarnya.

 

Tahun 2009 lalu telah dilaku­kan, menurut Syafrizal, waktu itu Pemprov Jambi minta penegasan pilar batas dilakukan dengan tambo dan ranji. Namun Pem­prov Sumbar tak sepakat dengan hal tersebut. Pada 31 Januari 2013, dilakukan pertemuan kem­bali dan Pemprov Sumbar me­ngusulkan agar penegasan pilar batas mengacu pada peta jantop.

 

”Kami sudah sampaikan itu Kemendagri. Apapun hasil dari Kemendagri akan kami terima. Memang dalam penegasan pilar batas itu, memang ada pedoman penegasan batas diatur perun­dang-undangan yang perlu di­pedomani. Ada berdasarkan peta jantop, peta agraria atau tambo dan ranji. Makanya sebelum penegasan batas itu dilakukan, harus disepakati dulu metode apa yang digunakan. Makanya, kami serahkan kewenangan itu pada Kemendagri,” ucapnya

 

Kesepakatan itu, tambahnya, baru ada apabila tercapai kese­pa­katan kedua belah pihak. ”Se­panjang kedua belah pihak belum menerima, belum dapat dika­takan ada kesepakatan,” ucapnya. (ayu)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Kacamata Kuda KPK

KRITIK dan pujian selalu datang bersamaan setiap kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat ”kejutan” baru. Termasuk ketika menetapkan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo sebagai ter­sangka dalam kasus pajak yang terjadi pada 2004.

Belum Terima Elpiji

YTH bapak Wali Kota Padang yang baru. Kami warga RW 6, Guo Kuranji sampai sekarang belum menerima paket gas elpiji 3 Kg. Tolong di percepat karena minyak tanah harganya sudah naik.

Kamis ,24 April 2014

Tunggu SK Mendagri

Lai ndak ka ta undur lo tu Pak, dek KPK lah manyasar Mendagri lo..........!

 

14 Warga Digigit Anjing Gila

Iah gawat mah pak,lai aman Pak..................................................?

 

UN SLTP, Padang Target Jawara

semoga lah pak, asa ndak pakai jimat se.....................................!