Kamis, 24 April 2014 - 23 Jumadil Akhir 1435 H 12:51:04 WIB
RAKYAT SUMBAR

Railbus Mubazir

Belum Ada Izin Operasi, hanya Terparkir di Stasiun

Padang Ekspres • Sabtu, 09/02/2013 11:58 WIB • HIJRAH ADI SUKRIAL • 1419 klik

Anggota DPD RI, Afrizal meninjau railbus yang terparkir di Stasiun Simpang Haru

Padang, Padek—Harapan masyarakat Sumbar bisa me­nikmati layanan railbus yang aman dan nyaman sejak Ja­nuari lalu, harus gigit jari. Hingga kini, belum ada tanda-tanda moda kereta api cepat bantuan Kementerian Per­hubungan ini bakal direa­lisasikan dalam bulan ini.

 

Pantauan Padang Ekspres di Stasiun Kereta Api Sim­pang­haru, Padang, kereta api cepat yang akan mela­y­ani ja­lur Pa­dang-Pariaman itu, hanya ter­parkir di stasiun. Sarana trans­portasi dengan fasilitas mewah itu, belum juga beropera­si kare­na terkendala perizinan.

 

Padahal sebelumnya, Gu­bernur Sumbar Irwan Prayitno dan Kepala Dinas Perhu­bu­ngan Sumbar, Mudrika ber­janji akan mengurus surat menyurat pengoperasian railbus secepatnya agar bisa di­fung­sikan Januari lalu .

 

Hal itu terungkap ketika kunjungan anggota Komite II DPD RI ke Stasiun KAI di Sim­pangharu Padang, ke­marin.

 

Dia datang dalam rangka pengawasan UU No 27 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.  Railbus yang memiliki fasilitas AC, kursi empuk dan satu-satunya di luar Jawa ini, hanya terparkir di stasiun.

 

Ketika diperlihatkan pada anggota DPD, railbus sedang dipanaskan mesinnya. 

 

Vice President PT KAI Div­re II Sumbar, Heru Isnadi mengatakan, PT KAI sudah siap mengoperasikan railbus, tapi belum ada izin operasional dari Dirjen Perkeretaapian dan pemerintah daerah tempat kereta api itu akan diope­rasikan. “Masinis, awak kereta api, dan fasilitas lainnya kami sudah siap. Tinggal izinnya, kami kan operator,” ujarnya.

 

Dia berharap, railbus itu bisa segera dijalankan, se­hingga bermanfaat bagi warga Sumbar alias tidak mubazir.

 

Anggota DPD Afrizal me­nga­ku kaget dengan belum ber­jalannya railbus itu. Dia sem­pat bangga membaca berita bahwa railbus segera ber­ope­rasi di Padang. Ternyata, hing­ga kini belum juga beroperasi.

 

“Ini mubazir namanya. Jika dioperasikan sekarang, bisa menjadi magnet pari­wisata di Sumbar. Patut kita perta­nya­kan kenapa aset pusat untuk Sumbar ini belum juga diman­faatkan. Kalau memang ha­rus ada perizinannya, seha­rus­nya Dishub Sumbar dan Pemprov harus jemput bola. Sayang sekali kereta api seme­wah ini hanya terparkir,” ujarnya.

 

Ketika meninjau railbus pada 1 Januari lalu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno me­ngatakan, pertengahan Janua­ri masyarakat Sumbar bisa merasakan nyamannya moda railbus untuk melayani jalur Padang-Pariaman, menjelang infrastruktur railbus Padang-Du­ku (Bandara Inter­nasional Minangkabau) rampung.  

 

Untuk menikmati ke­nya­ma­nan ini, penumpang tak perlu merogoh duit dalam-dalam karena tahap awal akan di­subsidi Pemprov Sum­bar. ”Su­­rat menyurat untuk pengo­pe­rasian railbus ini akan diurus. Diperkirakan pertengahan Ja­nuari sudah mulai diope­rasio­nalkan. Ini railbus pertama di Sumatera,” ujar Gubernur Sum­bar Irwan Prayitno kepa­da Pa­dang Ekspres di sela-sela acara peninjauan railbus di Sta­siun Simpangharu, Padang (2/1).

 

Ketika dikonfirmasi kema­rin (8/2), Gubernur menga­takan, belum dioperasikannya railbus karena masih dalam pengurusan administrasi. Dia ti­dak tahu prosesnya sudah sam­pai di mana dan kapan railbus ini bisa dioperasikan. “Ta­nya ke kepala dinas (Mudrika),” ujarnya membalas pesan pen­dek dari Padang Ekspres.

 

Sedangkan Kepala Dinas Perhubungan Sumbar, Mud­rika ketika dihubungi melalui telepon selular, nomornya tidak bisa dihubungi.

 

Aset Banyak Diserobot

 

Pada pertemuan dengan anggota DPD, Afrizal, mana­jemen PT KAI curhat tentang banyaknya perlintasan liar dan penyerobotan lahan milik PT KAI oleh masyarakat. “Sudah jelas-jelas lahan PT KAI, ma­sya­rakat masih mendirikan bangunan. Anehnya, peme­rintah kota yang harusnya melindungi, malah melegalkan dengan mengeluarkan serti­fikat melalui BPN. Salah satu­nya dalam proses hukum de­ngan pihak PT Basko,” ujarnya.

 

Sedangkan perlintasan liar terus bertambah dari hari ke hari, sehingga saat melewati kawasan Duku hingga Tabing, masinis selalu waswas.

 

Vice President PT KAI Div­re II Sumbar, Heru Isnadi menga­ta­kan, seharusnya dise­dia­kan jalan kolektor menuju satu perlintasan resmi. Sa­yang­nya, hingga kini belum direalisasikan. 

 

Afrizal menilai tidak ada alasan Pemko tidak memba­ngun jalan kolektor itu. “Tidak ada alasan APBD terbatas. Se­bab, setiap kereta api lewat, saat itu pula nyawa masyarakat selalu terancam. Lebih penting mana menyelamatkan warga atau membiarkannya dengan alasan tidak ada dana,” ulas­nya. (*)

 

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Kacamata Kuda KPK

KRITIK dan pujian selalu datang bersamaan setiap kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat ”kejutan” baru. Termasuk ketika menetapkan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo sebagai ter­sangka dalam kasus pajak yang terjadi pada 2004.

Belum Terima Elpiji

YTH bapak Wali Kota Padang yang baru. Kami warga RW 6, Guo Kuranji sampai sekarang belum menerima paket gas elpiji 3 Kg. Tolong di percepat karena minyak tanah harganya sudah naik.

Kamis ,24 April 2014

Tunggu SK Mendagri

Lai ndak ka ta undur lo tu Pak, dek KPK lah manyasar Mendagri lo..........!

 

14 Warga Digigit Anjing Gila

Iah gawat mah pak,lai aman Pak..................................................?

 

UN SLTP, Padang Target Jawara

semoga lah pak, asa ndak pakai jimat se.....................................!