Sabtu, 19 April 2014 - 18 Jumadil Akhir 1435 H 11:43:57 WIB
RAKYAT SUMBAR

Separuh Pejabat tak Lulus

Gagal Ujian Kompetensi Pemahaman Pengelolaan Keuangan Daerah

Padang Ekspres • Senin, 04/02/2013 11:30 WIB • GUSTI AYU GAYATRI • 506 klik

-

Padang, Padek—Hampir separuh pejabat eselon II yang bertugas di Pemprov Sumbar tak lulus ujian kompetensi tentang pemahaman pe­ngelo­laan keuangan daerah, penga­daan barang dan jasa serta pemahaman aset berwujud dan tidak berwujud yang dilak­sanakan 21 Januari lalu. Untuk meningkatkan kompetensi dan pe­ma­ha­man peraturan perun­dang-undangan, pejabat tak ber­kompetensi itu akan ma­suk klinik.

 

Hal itu disampaikan Sekre­ta­ris Provinsi Sum­bar, Ali Asmar usai pelan­tikan eselon III dan IV Badan Per­pustakaan dan Arsip. Kata dia, uji kom­petensi yang dilakukan pada pejabat eselon II ber­tu­juan untuk mengetahui pema­ha­man eselon II ter­ha­dap aturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Target dari uji kom­pe­tensi ini adalah agar la­poran keua­n­gan Sumbar men­da­pat opini waj­ar tan­pa pe­ngecualian (WTP) dari BPK dapat ter­wujud.

 

“Jika ada pemahaman yang kurang, maka penge­tahuan yang kurang itulah yang kita tambah. Mung­kin saja de­ngan masuk klinik,” kata mantan Sekko Padang­panjang itu.

 

Ketika dikonfirmasi ke Gu­ber­nur Sumbar Irwan Pra­yit­no, dia  mem­benarkan hasil uji kompetensi eselon II telah ke­luar. Dia menilai cukup banyak pejabat eselon II lulus uji kom­petensi tersebut.

 

“Target saya sebetulnya bukan lulus atau tidak lulus­nya.Tapi, bagai­mana mereka berusaha untuk me­ningkatkan pemahaman mereka ter­hadap aturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

 

Gubernur menjelaskan, se­bulan sebelum ujian kompetensi dilaksanakan, pejabat eselon II telah berusaha untuk me­ning­katkan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah, aset berwujud dan tidak berwu­jud serta pengadaan barang dan jasa. Bahkan tak sedikit, pejabat eselon II yang belajar dari bawa­han­nya tentang aturan tersebut.

 

“Apa yang telah mereka lakukan tetap harus kita hargai. Target saya adalah mereka pa­ham dengan aturan. Kalau ada yang masih kurang pema­ha­mannya, ya itulah yang kita tingkatkan pemahamannya,” tutur Putra Kuranji, Padang ini.

 

Katanya, jika selama ini pejabat eselon II malas mem­baca aturan perundang-unda­ngan, dengan adanya uji kom­petensi, pejabat eselon II harus rajin mempelajari perundang-undangan.

 

Dengan mereka paham soal aturan, para pejabat eselon II tidak akan salah dalam mem­buat kebijakan. Dengan begitu, kata Irwan, opini WTP bukan hal mustahil untuk diwujudkan.

 

Irwan mengatakan, ujian kompetensi untuk memotivasi pejabat eselon II agar rajin membaca aturan perundang-undangan dan meningkatkan pemahaman. “Ujian ini dilaku­kan untuk mengetahui ke­mam­puan mereka. Dari ke­kurangan itu lalu diberikan penambahan pengetahuan melalui klinik,” ulas mantan anggota DPR RI ini.

 

Irwan mengatakan, ide me­la­kukan ujian kompetensi untuk kalangan pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Sumbar setelah melihat banyaknya kesa­lahan pimpinan satuan kegiatan perangkat daerah (SKPD) me­nyusun perencanaan anggaran, meletakkan nomenklatur salah kamar, salah kewenangan, ber­bicara tidak sesuai aturan per­undangan baik itu tentang pe­ngelolaan keuangan daerah, pengadaan barang dan jasa, aset berwujud dan tidak berwujud serta bantuan sosial.

 

Irwan mengatakan, uji kom­petensi yang dilakukan pada eselon II, tidak ada kaitannya dengan jabatan eselon II. Bagi yang mendapat nilai rendah dalam uji kompetensi, pejabat bersangkutan diwajibkan ikut dalam klinik konsultasi. “Na­mun, setelah diberikan pema­haman berulangkali tak me­ngerti juga, barulah  dimutasi,” jelasnya.

 

Pengamat Administrasi Ne­gara, Yuslim, menilai langkah di­lakukan Gubernur Sumbar me­la­kukan uji kompetensi terha­dap pejabat eselon II sangat tepat. Sudah menjadi  rahasia umum, banyak pejabat tak pa­ham aturan pengelolaan keua­ngan daerah serta pengadaan barang dan jasa.

 

Yuslim mengaku tak heran dengan banyaknya pejabat ese­lon II di lingkungan Pem­prov Sumbar yang tak lulus uji kom­pentensi terkait penga­daan barang dan jasa, penge­lolaan keuangan daerah dan asset tak berwujud. Bahkan menurutnya, pimpinan yang lebih tinggi dari pejabat eselon II juga banyak tak paham aturan soal itu di daerah.

 

“Saya rasa tindakan yang telah dilakukan gubernur de­ngan uji kompetensi itu sudah tepat. Pejabat eselon II memang harus meningkatkan pema­hamannya terhadap peraturan perundang-undangan yang ber­la­ku karena yang bersangkutan ada­lah pimpinan Satuan Kegia­tan Perangkat Daerah (SKPD),” ujarnya.

 

Katanya, manfaat lain uji kompetensi  untuk pemahaman pimpinan SKPD terhadap pera­turan perundang-undangan akan lebih baik. Karena, pejabat eselon II akan memperkaya pengetahuan dengan aturan hukum sebelum mengikuti atu­ran tersebut. Dampak yang lebih penting dari kegiatan uji kom­petensi itu adalah menyela­matkan pejabat eselon II dari jeratan hukum. Banyak pejabat eselon II yang tak paham dengan aturan, sehingga tinggal tanda tangan saja, setelah melihat telaah staf. Sehingga, selaku pengguna anggaran, maka peja­bat eselon II lah yang ber­tang­gungjawab terhadap kesalahan dalam pengalokasian ang­ga­ran. (*)

 

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!