Kamis, 17 April 2014 - 16 Jumadil Akhir 1435 H 02:59:45 WIB
PRO SUMBAR

Ketua DPRD Pessel Tersangka

Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Fiktif

Padang Ekspres • Jumat, 25/01/2013 11:06 WIB • TIM PADEK • 2047 klik

-

Painan, Padek—Masih ingat kasus du­gaan korupsi perjalanan dinas fiktif dan pe­ngadaan ba­rang jasa di DPRD Pe­sisir Se­latan (Pes­sel) 2009/2011? Diam-diam penyidik tin­dak pi­dana korup­si (T­i­pi­kor) Polres Pes­sel, te­lah mene­tapkan Ke­­tua DPRD Pessel Mardinas N Syair se­bagai tersangka. Penyidik juga sudah men­jadwalkan pemerik­sa­an terhadap Mar­dinas.

 

”Menurut jadwalnya besok (hari ini, red). Namun apakah dia (Mar­di­nas, red) akan menghadiri atau tidak, se­baiknya lihat saja besok.

 

Tapi saya berharap, beliau bisa menghadiri pemeriksaan ter­­hadap dirinya,” kata Waka­pol­­res Pessel Kompol Dwi Har­so­no saat dihubungi Padang Eks­­pres via handphone, ke­marin (24/1).

 

Selain Mardinas, sebelum­nya telah ditetapkan dua ter­sang­­ka dalam kasus yang me­nye­­­babkan kerugian negara men­c­a­pai Rp 1,87 miliar itu. Dua te­r­­sangka lainnya yakni, Se­kre­taris Dewan (Sekwan) Rah­mad Realson dan Bendahara DPRD Afri­yati Belinda. “Saat ini, baru tiga orang ditetapkan penyidik se­bagai tersangka. Tapi, tidak ter­t­utup kemungkinan akan ber­tambahnya tersangka lain,” ungkap Dwi.

 

Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi ini mencuat se­telah adanya penemuan bon pu­tih perjalanan fiktif DPRD Pes­sel mencapai Rp 400 juta pa­da penggunaan anggaran ta­hun 2009-2011. Kemudian, Ke­jaksa­an Negeri Pessel langs­ung mela­ku­kan penyelidikan, begitu juga Pol­res Pessel.

 

Sekwan dan Bendahara DPRD dijadikan tersangka, ka­rena diduga terlibat dalam pe­mal­suan kuitansi perjalanan di­nas, sehingga merugikan ne­gara dan langsung ditahan. Namun, po­lisi akhirnya mengabulkan pe­nangguhan penahanan kedua­nya setelah adanya jaminan dari Pem­kab Pessel.

 

Selain menetapkan kedua ter­sangka, penyidik Polres Pessel juga menemukan barang bukti be­rupa 51 stempel palsu dari se­jumlah provinsi, kabupaten/kota, dan DPRD di Indonesia. Stem­pel palsu itu ditemukan pe­nyidik dalam salah satu rua­ngan di Sekretariat DPRD Pessel, Rabu (30/5-2012) lalu.

 

Awal Agustus 2012 lalu, Gu­bernur Sumbar Irwan Prayit­no menandatangani izin pe­me­rik­­­saan terhadap 40 ang­gota DPRD Pes­sel termasuk Ketua DPRD Pessel Mardinas N Syair. Keluar­nya izin ini memberikan jalan ba­gi penyidik untuk memeriksa ke-40 anggota DPRD Pessel ter­sebut.

 

Ketua DPRD Pessel, Mar­di­nas N Syair ketika dikon­firmasi, me­ngaku belum mengetahui di­rinya akan dipanggil penyidik se­bagai tersangka. “Saya belum da­pat kabar, karena saya baru pu­lang dari Jakarta,” katanya saat di­h­ubungi Padang Ekspres via handphone, kemarin (24/1).

 

Sejak kasus itu bergulir ke ra­nah hukum setahun lalu, po­litisi Par­tai Demokrat itu me­ngaku su­­dah tiga kali dipe­riksa p­en­yi­dik tipikor. Terak­hir, kata­nya, dia diperiksa penyidik pada 2 Ja­n­ua­ri lalu. “Tapi pemeriksaan itu ha­nya untuk mengkonfrontir se­jumlah keterangan saksi yang di­periksa sebelumnya,” ungkap Mardinas.

 

Jika pemanggilan itu benar,  tambah Mardinas, dia akan memenuhi pemanggilan itu sebagai warga negara yang baik. “Saya siap jika dipanggil. Baik itu pemanggilan sebagai saksi, maupun sebagai tersangka,” ungkapnya. (rdi/yon)

 

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!