Senin, 21 April 2014 - 20 Jumadil Akhir 1435 H 04:00:51 WIB
RAKYAT SUMBAR

Wali Nagari Dilarang jadi Caleg

Kabiro Pemerintahan: Harus Mundur dari Jabatan

Padang Ekspres • Rabu, 23/01/2013 11:15 WIB • GUSTI AYU GAYATRI • 727 klik

Padang, Padek—Wali Naga­ri dilarang untuk menjadi ca­lon legislatif (caleg) pada Pe­milihan Umum 2014 men­datang. Pe­raturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa de­ngan tegas melarang wali na­gari/kepala desa/kepa­la dusun untuk ikut menjadi pengurus partai politik, apalagi untuk menjadi calon legislatif dari partai politik. Jika bersi­keras ingin menjadi caleg, maka wali nagari harus me­ngun­durkan diri dari jabatan­nya.

 

Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi tata peme­rintahan 19 kota dan ka­bu­paten se-Sumbar dengan Biro Pemerintahan dan Kepen­dudukan Setprov Sumbar, di lantai dua Kantor Gubernur Sumbar, kemarin (22/1). Ra­pat dipimpin Kepala Biro Pe­merintahan dan Kepen­dudu­kan Setprov Sumbar, Syafrizal.

 

Dalam rapat itu, sejumlah kepala bagian tata pemerin­tahan mengeluhkan banyak­nya wali nagari terlibat aktif dalam politik praktis, terutama dalam perebutan kursi anggota dewan pada Pemilu 2014.

 

Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya, Ri­yan­to mengungkapkan, ada indikasi wali nagari ikut dalam organisasi politik meski nama­nya tidak terdaftar dalam struk­­tur organisasi partai politik.

 

“Mereka (wali nagari, red) berdalih hanya anggota partai po­litik sehingga tidak ada atu­ran yang dilanggar. Kami ber­ha­rap ada provinsi mem­buat ke­bijakan soal ini, apakah seca­ra aturan wali nagari boleh ca­leg atau hanya dihentikan se­men­­tara dari jabatannya,” ujar­nya.

 

Jika ini tak ditertibkan, menurutnya akan berpenga­ruh terhadap jalannya roda pemerintahan di nagari.

 

Senada dengan itu, Kabag Tata Pemerintahan Sawah­lun­to, Didi Suhendri mengatakan, jika wali nagari, kepala desa atau kepala dusun jadi caleg, akan berdampak  terhadap pelayanan terhadap masya­rakat nagari.

 

“Kami mendukung per­min­taan dari Pemkab Dhar­mas­raya. Payung hukum soal ini harus jelas sehingga tidak jadi polemik di tengah masya­rakat,” tuturnya.

 

Kepala Biro Pemerintahan dan Kependudukan Syafrizal membenarkan sering men­da­pat informasi adanya sejumlah wali nagari menjadi caleg pada Pemilu 2014. Dalam Pasal 16 PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa, dengan tegas melarang wali nagari dan kepala desa menjadi pengurus partai poli­tik, terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepa­la daerah.

 

“Bagi wali nagari atau ke­pa­la desa atau kepala dusun yang menjadi caleg, harus mun­dur dari jabatan. Walau­pun mereka tidak PNS, perla­kuannya sama dengan PNS. Wali nagari kan digaji dari APBD juga,” tegasnya.

 

Dia mengakui selama ini banyak wali nagari yang me­nyembunyikan kepengu­rusan­nnya dalam partai politik. Untuk melacak hal tersebut, Biro Pemerintahan dan Ke­pen­dudukan Setprov Sumbar akan meminta daftar pengurus partai peserta pemilu pada pengurus-pengurus partai politik di Sumbar.

 

“Setiap pemilu, selalu ada wali nagari yang menjadi caleg. Itu haknya sebagai warga ne­ga­ra. Namun begitu, atu­ran­nya dia harus mengun­durkan diri dari wali nagari, bukan berhenti sementara,” tuturnya.

 

Pengamat politik dari Unand, Thamrin, menye­but­kan, wali nagari merupakan tokoh kharismatik di daerah sehingga wajar banyak partai politik meminangnya. Namun, dia melihat kebanyakan wali nagari hanya kerap dijadikan alat untuk mendapatkan kan­tong-kantong suara. “Sebe­nar­nya, kepala desa dan kepala du­sun sering jadi korban po­litik. Banyak di antara mereka yang jadi korban politik karena tidak mengerti politik. Wali nagari kan terikat antara ke­kuatan partai politik dan ko­mitmen memberikan pelaya­nan pada masyarakat. Menu­rut saya itu tergantung pilihan wali nagari sendiri,” paparnya.

 

Katanya, wali nagari yang cakap dan sanggup memimpin tidak akan menjadi caleg. Na­mun, bagi wali nagari yang tidak sanggup memimpin na­gari, mereka cenderung men­cari batu loncatan. Salah satu­nya menjadi caleg. “Idealnya, jika wali nagari ikut menjadi caleg, memang harus mundur dari jabatannya. Jika tidak, itu akan mengganggu pelayanan masyarakat,” ucapnya. (*)

 

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!