Rabu, 16 April 2014 - 15 Jumadil Akhir 1435 H 20:04:17 WIB
RAKYAT SUMBAR

Bupati-DPRD Solsel Damai

RAPBD Dibahas, Perbup jadi Payung Hukum Sementara

Padang Ekspres • Rabu, 16/01/2013 11:21 WIB • • 739 klik

 Gubernur Sumbar mendamaikan Bupati dan Ketua DPRD Solsel sebelum penetapan payu

Padang, Padek—Amanat yang dilimpahkan Mendagri Gamawan Fauzi kepada Gu­ber­nur Sumbar Irwan Prayitno untuk menyelesaikan polemik dualisme RAPBD 2013 Solok Selatan (Solsel), akhirnya mem­buahkan hasil. Bupati Solsel Muzni Zakaria dan Ke­tua DPRD Khairunas yang sebelumnya berseteru, berda­mai di auditorium Gubernuran Sumbar, kemarin (15/1) sore.

 

Tangan bupati dan ketua DPRD Solsel disatukan Guber­nur, hingga akhirnya Muzni dan Khairunas bersalaman. Se­lain Gubernur, kesepakatan damai itu juga disaksikan Direk­tur Pertanggungjawaban dan Pe­nga­wasan Keuangan Daerah Kemendagri, Sya­rifud­din, mus­pi­da, serta anggota DPRD Solsel.

 

Dengan adanya kesepa­katan ini, maka Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab bersama DPRD Solsel diminta segera membahas anggaran hingga dilakukan paripurna secepatnya.

 

Alhamdulillah, dalam wak­tu dekat RAPBD Solsel sudah bisa dibahas. Ini atas desakan Mendagri, agar jalannya roda pemerintahan dan pembangu­nan tidak terhambat, serta dae­rah dan masyarakat tidak sam­pai dirugikan,” kata Gubernur.

 

Sebelum ada Perda APBD 2013 yang disahkan melalui paripurna, kata Gubernur, ang­garan kegiatan pemerin­tahan untuk sementara ditang­gulangi lewat Peraturan Bupati (Perbup) Solsel yang sudah disahkan. Namun, Gubernur mengi­ngat­kan bahwa perbup itu tidak berlaku untuk semua kegiatan pemerintahan.  “Per­bup sudah saya tanda tangani sebagai pa­yung hukum bagi semua kegia­tan pemerin­tahan daerah. Kita berharap da­lam waktu dekat Perda APBD sudah bisa dipari­purnakan,” kata Gubernur.

 

Jika Februari belum juga tuntas pembahasan RAPBD 2013, Gubernur menyatakan akan membuat perbup baru lagi sebagai payung hukum sehingga kegiatan peme­rinta­han tetap bisa berjalan. “Tem­pat pembahasannya terserah. Di Bukittinggi boleh, di sini (gubernuran) juga boleh. Se­mua teknisnya, kita serahkan ke Pemkab Solsel,” katanya.

 

Gubernur mewanti-wanti jangan sampai persoalan ini menghambat pembangunan dae­rah dan rakyat. “Kejadian lang­ka ini jangan terulang lagi. Polemik ini telah meng­gem­par­kan Indonesia soal per­bup,” beber Irwan seraya tertawa.

 

Sekprov Sumbar, Ali As­mar menambahkan, perbup yang dibuat bupati dan disah­kan gubernur merupakan pa­yung hukum yang sifatnya se­mentara, agar roda pemerin­tahan dan pelayanan publik tetap berjalan. Pasalnya, Perda APBD 2013 hasil kesepakatan bersama eksekutif dan legis­latif belum ada.

 

“Belanja gaji PNS, anggota DPRD, pelayanan kepada ber­masyarakat, dan jalannya roda pemerintahan tidak boleh ber­henti, termasuk kebutuhan operasional sekolah, dan pus­kes­mas seperti yang diingat­kan Mendagri. Jadi, pelayanan wa­jib itu butuh dana yang pe­ngeluarannya harus me­miliki payung hukum, karena APBD belum disahkan, maka bupati membuat perbup,” jelas man­tan Sekko Padangpanjang itu.

 

Menurutnya, bupati dibe­narkan membuat perbup yang sifatnya sementara hingga perda selesai ditetapkan. “Jika Perda APBD 2013 telah disah­kan, maka otomatis perbup itu batal dengan sendirinya. Dan, perbup itu pun hanya untuk membiayai kebutuhan wajib dan terkait pelayanan publik, tidak boleh untuk pem­ba­ngunan infrastruktur,” kata Ali Asmar.

 

Mendapat kabar telah ter­ca­pai kesepakatan itu, Men­dagri Gamawan Fauzi men­g­ap­resiasi kerja sama yang baik ditunjukkan Pemprov bersa­ma pemkab dan DPRD Solsel. “Saya sangat senang men­dengar informasi ini. Selan­jutnya, semoga Solsel bisa se­gera menetapkan APBD 2013, sehingga roda pemerintahan berjalan, dan daerah terus membangun serta tidak terjadi persoalan lagi di masa datang,” ungkap Mendagri lewat pon­selnya, kemarin.

 

Sementara itu, Muzni Za­karia mengatakan akan mem­bahas RAPBD di auditorium Gubernuran, karena tidak memungkinkan lagi dibahas di Solok Selatan. “Bila nanti ada kendala lain, kita bisa dengan mudah meminta solusi kepada gubernur,” ungkap Muzni di­dam­pingi Sekkab Fachril Mu­rad.

 

Dengan adanya payung hukum perbup yang ditan­datangani gubernur, kata Muz­ni pihaknya memiliki pega­ngan kuat dalam pembahasan dan penetapan RAPBD 2013.

 

Bekas Kepala Dinas Peker­jaan Umum Kota Padang itu mengharapkan kesenjangan persepsi antara Pemkab dan DPRD dalam pembahasan RAPBD tidak terjadi lagi masa datang. “Ini akan dijadikan pelajaran untuk tahun depan. Mohon koreksi perbup yang kami buat, seperti halnya di Sulawesi Tenggara yang juga menggunakan perbub dalam pembahasan anggaran,” ka­tanya.

 

Ketua DPRD Khairunas menilai kesenjangan persepsi ini wujud demokrasi dalam menyikapi suatu gagasan. Ma­ka dari itu, politisi Golkar ini siap meningkatkan koordinasi dan hubungan dengan Pem­kab. “Jangan ada lagi jalan sendiri-sendiri. Tanpa ke­bersamaan, pembangunan itu tidak akan berjalan sesuai harapan bersama,” ungkapnya di hadapan Gubernur dan pejabat Kemendagri.

 

Kesepakatan damai bupati dan DPRD Solsel itu juga di­apresiasi tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pendiri Kabu­paten Solok Selatan.  Mereka berharap ke depan eksekutif dan legislatif lebih bijaksana lagi dalam mengambil ke­bijakan.

 

“Jangan terulang lagi, ber­sikaplah sebagai pemimpin yang bisa menjadi panutan masyarakat,” ungkap M Zen Datuak Bandaro dan Sutan Saridin, ninik mamak seka­ligus salah satu pendiri Kabu­paten Solok Selatan. (mg20/esg)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!