Sabtu, 19 April 2014 - 18 Jumadil Akhir 1435 H 06:17:49 WIB
NASIONAL

Seleksi Komisioner KPU Daerah Diperketat

Padang Ekspres • Kamis, 03/01/2013 12:16 WIB • • 423 klik

Jakarta, Padek—Komisi Pemilihan Umum (KPU) mem­­­­perketat seleksi para ca­lon komisioner provinsi dan kabupaten/kota. Pe­nge­tatan diperlukan untuk me­nekan pelanggaran kode etik be­rujung pada pemecatan ko­misioner seperti terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.

 

Ketua KPU Husni Kamil Ma­­nik, Rabu (2/1) me­nga­takan, seleksi KPU mengacu pada visi dan misi KPU yakni menjadi penyelenggara pe­milu profesional, berin­te­gri­tas dan independen/nonpartisan. La­tar belakang, sikap, perilaku, tindakan dan pe­ngalaman seseorang dalam pe­nye­leng­garaan pemilu merupakan aspek yang akan dinilai untuk mengukur integritas calon.

 

Begitu juga pengetahuan dan pengalaman mereka sa­ngat menentukan pro­fe­sio­nalitas kerjanya saat men­jabat sebagai komisioner nantinya. ”Proses seleksi KPU bukan hanya meloloskan orang per orang tetapi bagai­mana orang-orang terpilih bisa bekerja dalam satu tim yang solid. Karenanya dalam proses se­leksi, keragaman kemampuan akan menjadi salah satu per­timbangan,” ujarnya.

 

Sekadar diketahui, KPU paling lambat awal Januari sudah membentuk tim se­leksi di 16 provinsi di Indonesia. Sebab, masa jabatan ko­mi­sioner di 16 provinsi ter­sebut akan segera berakhir 24 Mei mendatang. Sebanyak 16 pro­vinsi itu antara lain Su­matera Barat, Kepulauan Riau, Bang­ka Belitung, Jambi, Beng­kulu, Daerah Khusus Ibukota Ja­karta, Ban­ten, Kalimantan Selatan, Ka­limantan Tengah, Ka­li­man­tan Barat, Gorontalo, Su­lawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sula­wesi Tengah dan Aceh.

 

Khusus, Aceh pem­ben­tu­kan­nya berbeda dari 15 pro­vinsi lain­nya. Karena se­suai UU No­mor 11 Tahun 2006 tentang Pe­me­rintahan Aceh, Komite Inde­pen­den Pemilihan (KIP) Aceh di­ben­tuk atas usu­lan Dewan Per­­wakilan Rakyat Aceh (DPRA).

 

Untuk menjadi ko­mi­sio­ner, selain memiliki inte­gritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil, seseorang harus pula memiliki penge­tahuan dan keahlian be­r­kai­tan dengan penyelenggaraan pemilu, me­liputi bidang ilmu politik, hukum, dan ma­na­jemen.

 

Para calon komisioner akan mengikuti serangkaian tes mulai dari penelitian ad­ministrasi, tes tertulis, tes kesehatan, tes psi­kologi. Tim seleksi juga akan membuka ruang partisipasi kepada ma­syarakat untuk mem­beri­kan tanggapan kepada para calon yang sudah dinyatakan lulus seleksi tertulis, tes kese­hatan dan tes psikologi.

 

Selanjutnya, tim seleksi melakukan wawancara dan klarifikasi terhadap tan­g­gapan masyarakat. Substansi wa­wan­cara berkaitan dengan ma­najemen pemilu, sistem po­litik, peraturan pe­run­dang-undangan yang ber­kaitan de­ngan politik dan klarifikasi tanggapan ma­syarakat.

 

Kemudian, KPU me­la­kukan uji kelayakan dan ke­pa­tutan untuk memilih lima komisioner. Ruang lingkup uji kelayakan dan kepatutan meliputi ilmu ke­pemiluan, administrasi/ma­najemen pe­nye­lenggara pemilu, sistem politik, peraturan pe­run­dang-undangan yang ber­kaitan de­ngan bidang politik, inteli­gensia, sikap kerja, ke­pri­badian, integritas, inde­pen­densi, kom­petensi, ke­pe­mim­pinan dan klarifikasi tang­gapan ma­syarakat.

 

Untuk mengawal perilaku komisioner, saat ini KPU, Bawaslu dan DKPP sudah memiliki peraturan bersama tentang Kode Etik Penye­leng­gara Pemilu. KPU sedari awal sudah menegaskan ti­dak akan memberikan pem­belaan ke­pada KPU daerah yang me­la­ku­kan pelanggaran dalam pe­lak­sanaan pemil­i­han umum di daerahnya. (fas)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!