Jadi PR III, Syahrial Mundur dari Kadispora

Padang Ekspres • Sabtu, 29/12/2012 11:20 WIB • • 204 klik

Padang, Padek—Syahrial Bachtiar melepaskan jabatan­nya sebagai Kepala Dinas Pe­muda dan Olahraga (Ka­dis­pora) Sumbar, usai dilantik menjadi Wakil Rektor III Universitas Negeri Padang (UNP), Jumat (28/12). Saat ini, Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemprov Sumbar tengah me­ngodok calon penganti Syah­rial Bachtiar.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menegaskan, penga­ngkatan Syahrial Bachtiar sebagai Wakil Rektor III UNP, tidak menyalahi keten­tuan perundang-undangan. Pa­sal­nya sebelum Syahrial  Bachtiar dilantik, yang ber­sang­kutan telah me­ngun­dur­kan diri dari jabatannya.

”Sepekan sebelum dilantik menjadi Wakil Rektor III UNP, beliau telah mengajukan surat pe­ngun­duran dirinya pada saya. Jadi dengan dilantiknya bersangkutan, tak berarti be­liau rangkap jabatan. Karena telah me­ngun­durkan diri se­belum dilantik,” ujar Irwan Pra­yitno kepada Pa­dang Eks­pres, kemarin (28/12).

Irwan menyebutkan, dia me­mang tak pernah meng­ha­langi pegawainya dilirik badan atau lembaga lain. Bahkan hal itu juga disampaikannya ke­pada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna tidak menahan pe­ga­wai­nya, pada satu bidang pe­ker­jaan semata. Walau akhirnya, dengan kepin­da­han pegawai tersebut akan menganggu sis­tem di SKPD bersangkutan. Karena itu, hanya akan me­ru­gi­kan PNS bersangkutan.

”Saat banyak pegawai saya yang ditarik ke BNPB, kan tak saya persoalkan. Toh itu akan lebih baik untuk perkem­ba­ngan karir mereka, dan bisa juga naik eselonnya. Jadi, bagi saya hal tersebut tak masalah,” tuturnya.

Seorang PNS, katanya, me­mang tak boleh rangkap ja­ba­tan karena bertentangan de­ngan aturan kepegawaian. Makanya, ketika seorang PNS di­pro­mo­si­kan, ha­rus me­ngun­­dur­kan diri dari jaba­tannya. ’Kalau mutasi tak boleh, tapi kalau promosi tak masalah. Dalam men­duduk­kan PNS pada satu jaba­tan­nya, telah dilihat dari ke­mam­puan dari PNS ber­sang­kutan,” ucapnya.

Irwan juga mengimbau agar seluruh PNS mengubah paradigma. PNS di ling­ku­ngan Pemprov juga harus me­ng­ubah men­jadi lebih baik lagi. Baik dalam percepatan pe­ngu­ru­san perizinan, tidak berbelit-be­lit dalam pengu­ru­san per­izi­nan karena me­nim­bul­kan bia­ya ekonomi tinggi. Sehingga, tidak menjadi efisien dalam proses surat-menyurat dan pelayanan yang diberikan pada masya­ra­kat. 

”PNS jangan minta dilaya­ni masyarakat, tapi harus me­la­yani masyarakat. Jika ada masyarakat mau me­ng­kon­fir­masi, layani dengan baik, wa­lau itu malam hari. Jangan sampai susah pula masyarakat untuk berkomunikasi, jika pimpinan SKPD tak mau me­nga­ngkat telephon atau mem­balas SMS,” ucapnya.

Kepala Badan Kepe­ga­waian Sumbar Jayadisman mengatakan, PNS memang tak boleh rangkap jabatan. ”Di pemprov hal ini tidak ada kami lakukan. Artinya, PNS hanya boleh me­mangku satu jabatan struk­tural. PNS harus me­milih, jabatan struktural apa yang dipilihnya ketika dia dipro­mo­sikan. Ini juga terjadi pada mantan Kadispora Sum­bar Syahrial Bachtiar,” tutur­nya.

Lantik Wakil Rektor

Jika sebelumnya, UNP ha­nya memiliki tiga Wakil Rek­tor, tapi sejak kemarin (28/12) UNP memiliki empat wakil rektor . Pembentukan Wakil Rektor IV Bidang Kerja Sama dan Pemberdayaan Akses, dipercaya akan bisa mem­bantu menjalin hubungan de­ngan be

[ Red/Administrator ]