Minggu, 20 April 2014 - 19 Jumadil Akhir 1435 H 00:01:12 WIB
PRO SUMBAR

Jadi PR III, Syahrial Mundur dari Kadispora

Padang Ekspres • Sabtu, 29/12/2012 11:20 WIB • • 374 klik

Padang, Padek—Syahrial Bachtiar melepaskan jabatan­nya sebagai Kepala Dinas Pe­muda dan Olahraga (Ka­dis­pora) Sumbar, usai dilantik menjadi Wakil Rektor III Universitas Negeri Padang (UNP), Jumat (28/12). Saat ini, Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemprov Sumbar tengah me­ngodok calon penganti Syah­rial Bachtiar.

 

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menegaskan, penga­ngkatan Syahrial Bachtiar sebagai Wakil Rektor III UNP, tidak menyalahi keten­tuan perundang-undangan. Pa­sal­nya sebelum Syahrial  Bachtiar dilantik, yang ber­sang­kutan telah me­ngun­dur­kan diri dari jabatannya.

 

”Sepekan sebelum dilantik menjadi Wakil Rektor III UNP, beliau telah mengajukan surat pe­ngun­duran dirinya pada saya. Jadi dengan dilantiknya bersangkutan, tak berarti be­liau rangkap jabatan. Karena telah me­ngun­durkan diri se­belum dilantik,” ujar Irwan Pra­yitno kepada Pa­dang Eks­pres, kemarin (28/12).

 

Irwan menyebutkan, dia me­mang tak pernah meng­ha­langi pegawainya dilirik badan atau lembaga lain. Bahkan hal itu juga disampaikannya ke­pada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna tidak menahan pe­ga­wai­nya, pada satu bidang pe­ker­jaan semata. Walau akhirnya, dengan kepin­da­han pegawai tersebut akan menganggu sis­tem di SKPD bersangkutan. Karena itu, hanya akan me­ru­gi­kan PNS bersangkutan.

 

”Saat banyak pegawai saya yang ditarik ke BNPB, kan tak saya persoalkan. Toh itu akan lebih baik untuk perkem­ba­ngan karir mereka, dan bisa juga naik eselonnya. Jadi, bagi saya hal tersebut tak masalah,” tuturnya.

 

Seorang PNS, katanya, me­mang tak boleh rangkap ja­ba­tan karena bertentangan de­ngan aturan kepegawaian. Makanya, ketika seorang PNS di­pro­mo­si­kan, ha­rus me­ngun­­dur­kan diri dari jaba­tannya. ’Kalau mutasi tak boleh, tapi kalau promosi tak masalah. Dalam men­duduk­kan PNS pada satu jaba­tan­nya, telah dilihat dari ke­mam­puan dari PNS ber­sang­kutan,” ucapnya.

 

Irwan juga mengimbau agar seluruh PNS mengubah paradigma. PNS di ling­ku­ngan Pemprov juga harus me­ng­ubah men­jadi lebih baik lagi. Baik dalam percepatan pe­ngu­ru­san perizinan, tidak berbelit-be­lit dalam pengu­ru­san per­izi­nan karena me­nim­bul­kan bia­ya ekonomi tinggi. Sehingga, tidak menjadi efisien dalam proses surat-menyurat dan pelayanan yang diberikan pada masya­ra­kat. 

 

”PNS jangan minta dilaya­ni masyarakat, tapi harus me­la­yani masyarakat. Jika ada masyarakat mau me­ng­kon­fir­masi, layani dengan baik, wa­lau itu malam hari. Jangan sampai susah pula masyarakat untuk berkomunikasi, jika pimpinan SKPD tak mau me­nga­ngkat telephon atau mem­balas SMS,” ucapnya.

 

Kepala Badan Kepe­ga­waian Sumbar Jayadisman mengatakan, PNS memang tak boleh rangkap jabatan. ”Di pemprov hal ini tidak ada kami lakukan. Artinya, PNS hanya boleh me­mangku satu jabatan struk­tural. PNS harus me­milih, jabatan struktural apa yang dipilihnya ketika dia dipro­mo­sikan. Ini juga terjadi pada mantan Kadispora Sum­bar Syahrial Bachtiar,” tutur­nya.

 

Lantik Wakil Rektor

 

Jika sebelumnya, UNP ha­nya memiliki tiga Wakil Rek­tor, tapi sejak kemarin (28/12) UNP memiliki empat wakil rektor . Pembentukan Wakil Rektor IV Bidang Kerja Sama dan Pemberdayaan Akses, dipercaya akan bisa mem­bantu menjalin hubungan de­ngan be

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!