Kamis, 24 April 2014 - 23 Jumadil Akhir 1435 H 19:54:43 WIB
BERITA DAERAH

Kota Payakumbuh

Perpanjangan STNK hanya 15 Menit

Samsat Payakumbuh Wakili Sumbar

Padang Ekspres • Berita Pemerintahan • Sabtu, 08/12/2012 12:17 WIB • • 908 klik

Payakumbuh, Padek—Kan­tor Bersama Sistem Admi­nistrasi Manunggal Satu Atap (Samsat)  Kota Payakumbuh, semakin  berkonsentrasi me­wujudkan pelayanan prima demi kepuasaan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik dan Kepu­tusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7-2003 tentang Pedoman Umum Penye­leng­garaan Pelayanan Publik.

 

”Kami serius mewujudkan pelayanan prima demi kepua­saan masyarakat. Bahkan, hal itu sudah kami tuangkan d­a­lam sebuah sebuah visi yang jelas dan terukur. Bagi kami, kepuasaan masyarakat adalah citra pelayanan kami,” ujar Kepala Kantor Bersama Sam­sat Payakumbuh Hendi Yul­fian, selepas menyambut ke­datang tim penilai lomba Citra Pelayanan Bakti Prima dari Kantor Kementerian Pen­da­yagunaan Aparatur Negara, Jumat (7/12) siang.

 

Tim penilai lomba CBAN dari Kemenpan, BPKP dan YLKI  yang datang ke Paya­kumbuh, dipimpin oleh M Sitorus. Sebelum turun ke lapangan, tim diterima Asisten I Setdako Payakumbuh Yoher­man dan  Kepala Biro Orga­nisasi Setdako Provinsi Sum­bar On Krisno di aula Balaikota Payakumbuh. Yoherman me­wakili wali kota menyam­pai­kan, keberadaan Samsat di Payakumbuh, bukan sekadar memenuhi tuntutan pene­rimaan PKB dan BNPKB, tapi lebih  mampu memberikan kepuasaan kepada publik yang berurusan.

 

Hendi Yulfian tentu bukan sekadar bicara. Kantor Bersa­ma Samsat Payakumbuh yang menyediakan pelayanan ma­syarakat dalam pengurusan Surat Tanda Nomor Kenda­raan Bermotor (STNK), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu-Lintas (SWDKLL J),  memang telah memberi pelayanan yang ce­pat, tepat dan akurat, dan berpedoman kepada aturna yang berlakus, sejak tahun 2009 lalu.

 

Waktu itu, Pemerintah Provinsi Sumbar melalui Di­nas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD), telah mener­bitkan semacam buku standar pelayanan minimal bagi wajib pajak kendaraan bermotor untuk 18 UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi di 18 kabupaten/kota. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa, masyarakat yang akan me­lak­sa­nakan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, harus terlebih dahulu mengisi formulir.

 

Oleh Kantor Bersama Sam­sat Payakumbuh, standar pela­yanan minimal tersebut diper­singkat. Masyarakat atau wajib pajak, tidak perlu mengisi formulir. Tapi cukup me­nye­rahkan persyaratan yang di­syaratkan. Dengan demi­kian, waktu yang dibutuhkan untuk mengurus pajak lebih efisien. Pelayanan lebih jelas, mudah dan komunikatif. Petugas Kan­tor Bersama Samsat Paya­kumbuh juga lebih banyak mendengarkan keinginan ma­syarakat.

 

Tidak itu saja, tahun 2010, Kantor Bersama Samsat Paya­kumbuh  membuat Sistem Informasi Manajemen Samsat Link atau Samsat Online. De­ngan system ini, pelayanan terhadap masyarakat atau wajib pajak yang mengurus Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) lebih cepat. Ma­syarakat sudah bisa bisa meng­akses sejauhmana perjalanan berkas yang mereka antar saat datang mengurus PKB atau BBNKB hanya dengan meng­akses internet.

 

Dalam prosedur tetap e-Samsat, disiapkan dua loket sebagai tempat pendaftaran dan penetapan serta loket pembayaran dan penyerahan. Sedangkan dalam standar wak­tu pengesahan STNK se­tiap tahun, Kantor Bersama Samsat Payakumbuh me­n­jamin, proses penyelesaian pengesahan STNK tiap tahun, hanya membutuhkan waktu 10 menit.

 

Sementara, untuk pro­ses penyelesaian perpanjangan STNK 5 tahun hanya butuh waktu 15 menit. (frv)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Kacamata Kuda KPK

KRITIK dan pujian selalu datang bersamaan setiap kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat ”kejutan” baru. Termasuk ketika menetapkan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo sebagai ter­sangka dalam kasus pajak yang terjadi pada 2004.

Belum Terima Elpiji

YTH bapak Wali Kota Padang yang baru. Kami warga RW 6, Guo Kuranji sampai sekarang belum menerima paket gas elpiji 3 Kg. Tolong di percepat karena minyak tanah harganya sudah naik.

Kamis ,24 April 2014

Tunggu SK Mendagri

Lai ndak ka ta undur lo tu Pak, dek KPK lah manyasar Mendagri lo..........!

 

14 Warga Digigit Anjing Gila

Iah gawat mah pak,lai aman Pak..................................................?

 

UN SLTP, Padang Target Jawara

semoga lah pak, asa ndak pakai jimat se.....................................!