Rabu, 23 April 2014 - 22 Jumadil Akhir 1435 H 18:46:48 WIB
RAKYAT SUMBAR

Kasus Korupsi Mengendap

Komitmen Kejati Dipertanyakan

Padang Ekspres • Jumat, 07/12/2012 13:42 WIB • HIJTAH ADI SUKRIAL • 1022 klik

-

Padang, Padek—Komitmen Ke­jak­saan Tinggi (Kejati) Sumbar dalam pemberantasan korupsi di bawah kepemimpinan Kepala Kejati (Kajati) baru, Ahmad Djaenuri dipertanyakan. Sejak dilantik Kepala Kejaksaan Agung (Kejagung) Basrief Arief, 8 Agustus 2012 lalu, belum terlihat gebrakan mantan Wakajati Riau itu.

 

Sejumlah tunggakan kasus wari­san kepala Kejati sebelumnya, hing­ga kini jalan di tempat. Di antara kasus-kasus besar alias kakap belum satu pun yang dilimpahkan ke Pe­ngadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang.

 

Sebut saja kasus dugaan korupsi pembukaan lahan pembangunan RSUD Sungaidareh, Kabupaten Dharmasraya yang menyeret Marlon Martua. Kendati yang bersangkutan sudah “dicium” berada di Malaysia, hingga kini pihak kejaksaan belum bisa menangkap mantan orang no­mor satu di Dharmasraya tersebut.

 

Kajati Ahmad Djaenuri berala­san masih berupaya keras menang­kap Marlon. Dia mengaku telah mela­kukan berbagai macam upaya, terma­suk bekerja sama dengan Imigrasi melalui Kejaksaan Agung serta me­libatkan beberapa kemen­terian.

 

Ahmad Djaenuri menolak dihu­bung-hubungkan dengan kasus Nazaruddin yang bisa ditangkap wa­lau lari hingga ke Kolombia.

 

 “Masalah lama itu relatif,” ujar Ahmad Djaenuri kepada Padang Ekspres, kemarin (6/12), usai membuka acara seminar di Hotel Daima.

 

Dia mengklaim sudah be­kerja maksimal sesuai kewe­nangannya. Sulitnya menang­kap Marlon disebabkan faktor hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, yang selama ini terkendala. “Itu di luar kewenangan saya (kejak­saan, red),” tegasnya.

 

Dia menegaskan, kejak­saan bertekad menyelesaikan kasus tersebut tanpa mau memasang target kapan teng­gat waktunya.

 

Sebelumnya, Ahmad Djae­nuri juga mengatakan, Kejati Sumbar belum bisa memu­langkan Marlon ke Indonesia dengan alasan belum ada per­janjian ekstradisi dengan ne­geri jiran tersebut.

 

Selain kasus Marlon, kasus dugaan korupsi dalam penge­lo­laan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Solok Sela­tan tahun 2008 dan 2009 yang menyeret mantan Bupati Syaf­rizal J, juga belum ada per­kembangan positif. Walau penyidik berhasil memeriksa mantan bupati Syafrizal J yang dikabarkan sakit berat terse­but, belum ada tanda-tanda kasus itu akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.

 

Penyidik Kejati beralasan masih menunggu hasil peng­hitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

 

Kemudian, kasus dugaan korupsi pengadaan lahan un­tuk pembangunan sarana olah­raga tahun 2007 di Paria­man. Dalam kasus ini, dite­tap­kan empat tersangka. Tiga ter­sangka ditetapkan oleh Polda Sumbar, sedangkan satu lagi ditetapkan oleh Kejati Sumbar. Keempat tersangka itu Wali Kota Pariaman Mukhlis Rah­man, mantan Wako Pariaman Mahyuddin dan mantan Kabag Tata Pemerintahan Anwar serta Fitrias Bakar yang meru­pakan kuasa penjual tanah. Ahmad Djaenuri mengatakan masih fokus dalam penun­tasan kasus tersebut.

 

Kemudian, kasus dugaan korupsi pembebasan lahan untuk pembangunan PLTU Teluk Sirih tahun 2007. Dalam kasus ini telah ditetapkan empat orang tersangka, yakni mantan Ketua KAN Bungus Teluk Kabung, Basri Datuak Rajo Nan Sati, mantan Sek­retaris Kota (Sekko) Padang Firdaus K, mantan Camat Padang Barat Syafruddin dan mantan Lurah Teluk Kabung Tengah Ejisrin.

 

Informasi terakhir, berkas perkara tersangka, Basri Da­tuak Rajo Nan Sati, sudah dilimpahkan ke tahap penun­tutan. Sedangkan untuk tiga tersangka lainnya, masih da­lam proses pemberkasan. Wa­lau demikian, sampai hari ini belum satu pun berkasnya yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Padang.

 

Kajati beralasan, beban menyelesaikan kasus yang lama lebih berat dibandingkan kasus baru. “Tolong diingat, menangani perkara korupsi itu kan membuka lembaran lama. Ini kan pekerjaan yang dulu kita buka kembali. Surat-su­rat­nya, kemudian daya ingat seseorang, walaupun didu­kung alat bukti tertulis kadang mereka tidak ingat. Ini salah satu faktor juga,” ulasnya.

 

Namun, dia menyatakan akan terus memaksimalkan SDM yang ada, agar kasus-kasus tungggakan itu bisa secepatnya dilimpahkan ke pengadilan.

 

Desak Kejati

 

Menjelang peringatan Hari Antikorupsi Sedunia pada 9 Desember, para pegiat antiko­rup­si di Padang tidak bosan-bosannya mendesak korps Ad­hyak­sa itu tidak amnesia (me­lu­pakan) tunggakan ka­sus-ka­sus korupsi, terutama yang me­libatkan mantan ke­pala daerah.    

 

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang merilis, semester pertama tahun ini, pena­nganan sebanyak 45 kasus dari 114 kasus korupsi di Sumbar macet.

 

Koordinator Divisi Pemba­ruan Hukum dan Peradilan LBH Padang, Era Purnama Sari menjelaskan, korupsi sebagian besar dilakukan peja­bat pemerintah daerah seperti kepala bagian, kepala seksi dan jabatan strategis lainnya.

 

Staf Divisi Pembaharuan Hukum dan Peradilan, Arief Paderi menambahkan, pene­gakan hukum pidana korupsi masih terjadi kesenjangan (disparitas) antara tersangka yang memiliki jabatan stra­tegis dalam pemerintahan dan pengaruh politis dengan yang tidak memiliki jabatan dan pengaruh politis. (*)

 

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Lokomotif tanpa Gerbong

KEPUTUSAN Ketua Umum Partai Persatuan Pem­ba­ngu­nan (PPP) Suryadharma Ali (SDA) berkoalisi dengan Partai Gerindra tanpa syarat, ternyata berbuntut panjang.

Belum Terima Elpiji

YTH bapak Wali Kota Padang yang baru. Kami warga RW 6, Guo Kuranji sampai sekarang belum menerima paket gas elpiji 3 Kg. Tolong di percepat karena minyak tanah harganya sudah naik.

Rabu ,23 April 2014

18 Caleg Incumbent Lolos

Agiah lo kesempatan yang baru-baru ko lai...........................!

 

Kepsek Pemukul Siswa jadi Tersangka

Proses sesuai hukum, Pak polisi...................................!

 

DPRD Pessel Diisi Wajah Baru

Lah tibo lo masonyo mah..............................!