Kamis, 17 April 2014 - 16 Jumadil Akhir 1435 H 16:57:15 WIB
RAKYAT SUMBAR

Warga Pasbar Demo Polda

Desak Kasus Bupati Dituntaskan

Padang Ekspres • Jumat, 07/12/2012 13:36 WIB • RICCO MAHMUDI & RIKI SUARDI • 766 klik

Masyarakat Pasbar ketika menyampaikan orasi di Mapolda Sumbar

Padang, Padek—Sekitar 300 orang masyarakat Pasaman Barat berunjuk rasa di Mapolda Sumbar kemarin (6/12). Mereka mempertanyakan kelanjutan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam mengeluarkan izin tambang yang dilakukan Bupati Pasbar, Baharuddin R.

 

Mereka mendesak polisi segera menuntaskan kasus ter­sebut. Masyarakat itu meng­gunakan lima bus untuk datang ke Mapolda Sumbar. Mereka terdiri dari warga Ujunggading, Simpangampek, Kotobaru, dan Sumberagung.

 

Mereka sampai di Mapolda Sumbar sekitar pukul 10.30. Dalam aksi damai itu, mereka menyampaikan orasinya di ba­wah pengawalan ketat pihak kepolisian. Personel Pengen­dalian Massa (Dalmas) disia­gakan lengkap dengan tameng. Polisi juga menyiagakan satu unit mobil water canon, dan be­be­rapa ekor anjing untuk me­ngan­tisipasi apabila ada ke­ributan.

 

“Kami tidak ingin aparat ke­polisian memperlambat pro­ses hukum terhadap Baha­rud­din R. Masyarakat Pasbar ber­ha­rap kasus ini terus berjalan, se­hingga tidak ada diskriminasi hu­kum di Pasbar,” ujar koor­di­nator aksi demo, Safriagus Dt Mu­­do, pada Padang Ekspres, di Ma­­polda Sumbar kemarin (6/12).

 

Awalnya, pendemo men­desak untuk bertemu langsung dengan Kapolda Sumbar, Brig­jen Wahyu Indra Pramugari. Namun, karena Kapolda sedang memenuhi panggilan DPR RI, maka mereka diterima oleh Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadireskrimsus) Polda Sumbar, AKBP Wisnu Han­dayana.

 

Setelah orasi, lima utusan pendemo memasuki salah satu ruangan di Mapolda Sumbar itu. Dalam pertemuan singkat itu, AKBP Wisnu Handayana men­je­laskan, Bupati Pasbar Baha­ruddin R telah ditetapkan seba­gai tersangka dalam kasus du­gaan penyelewengan jabatan yang mengeluarkan izin tam­ba­ng tanpa melalui prosedur jelas.

 

“Kami tidak akan main-main dengan kasus ini, buktinya kami telah menetapkan Bupati Pasbar sebagai tersangka. Me­mang Bupati Pasbar tidak dita­han, karena ancaman hukuman yang disangkakan pada bupati ini hanya hanya dua tahun,” ujar AKBP Wisnu Handayana, pada lima orang utusan warga Pasa­man Barat itu, kemarin (6/12).

 

Mantan Kapolres Bukit­tinggi ini memaparkan, bukti keseriusan penyidik Polda me­na­ngani kasus ini, berkas awal tersangka Baharuddin R telah diserahkan pada jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar. “Polda masih menunggu lebih lanjut petunjuk dari JPU. Kalau JPU meminta berkas dilengkapi kembali, pe­nyidik akan melengkapi berkas itu kembali sesuai permintaan JPU,” kata Wisnu.

 

Selain kasus dugaan pe­nyalahgunaan jabatan, Bupati Pasbar juga diperiksa terkait tindak pidana pemalsuan surat. Untuk mengungkap kasus ini penyidik Polda Sumbar akan melakukan secara bertahap. “Jadi warga jangan takut kasus ini akan hilang, atau sengaja diperlambat. Kami berjanji kasus Bupati Pasaman Barat, Baharuddin R ini terus berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku,” ungkap Wisnu.

 

Setelah mendengar ketega­san dan pernyataan dari Polda Sumbar, masyarakat Pasbar mengaku puas. Sekitar pukul 11.00, warga membubarkan diri dan kembali ke Pasbar.

 

Pemkab Pasbar diduga be­ker­ja sama dengan seorang pengusaha tambang bijih besi menerbitkan Izin Usaha Per­tam­bangan (IUP) di lokasi yang telah dicabut izinnya. Namun begitu, Polda Sumbar belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

 

Terkait hal itu, penasihat hukum Baharuddin R, Okta­vianus Rizwa mengatakan bah­wa kasus ini, masih ditin­dak­lanjuti penyidik. Selain itu, selama ditindaklanjuti penyidik, kliennya kooperatif dan selalu memenuhi panggilan penyidik. “Jadi masyarakat tidak perlu mendesak seperti ini,” kata Oktavianus ketika dihubungi Padang Ekspres tadi malam.

 

Ia menilai aksi demo itu digerakkan oleh pihak-pihak yang merasa tidak senang de­ngan bupati. Bisa jadi berasal dari perusahaan yang me­lapor­kan Baharuddin.

 

“Aksi demo itu sepertinya sudah diatur. Selain itu, ma­syarakat yang melakukan aksi demo tersebut, nampaknya juga terindikasi diperalat oleh pihak-pihak lain. Untuk itu, saya ber­harap agar masyarakat, perlu berhati-hati dan jangan mudah terjebak,” tuturnya. (*)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!