Kamis, 24 April 2014 - 23 Jumadil Akhir 1435 H 03:54:31 WIB
RAKYAT SUMBAR

Ratusan Outsourcing PLN Mogok

Protes Gaji Berkurang, Beban Kerja Bertambah

Padang Ekspres • Kamis, 06/12/2012 12:43 WIB • WILIAN & ZETRIZAL • 3058 klik

Padang, Padek—Sekitar ra­tu­san pekerja yang tergabung dalam Se­rikat Pekerja Listrik Padang, Paria­man, Painan, Mentawai, Kerinci (SPLP3 Mekar) melakukan aksi mo­gok kerja dengan mendatangi kan­tor PLN Sum­bar kemarin (5/12). Mereka mem­protes PT Amanda Kemal Tri Jaya (AKT) sebagai pemenang tender baru Mana­jemen Billing di PLN yang mem­berikan mereka gaji rendah.

 

Pekerja outsourcing yang ber­tugas mencatat meteran dan pemutusan jaringan PLN ini, juga mengeluhkan pengha­pusan uang tambahan gaji atau fee oleh PT AKT. Mereka juga diha­ruskan membeli peralatan kerja yang disediakan oleh PT AKT dengan cara menyicil Rp 175 ribu selama 12 bulan de­ngan jaminan BPKB ken­da­raan dan ijazah terakhir.

 

Pantauan Padang Ekspres, para pekerja mendatangi Kan­tor PLN Sum­bar sekitar pukul 10.00. Mereka ber­kumpul di lapangan tenis PLN dan mela­kukan aksi damai. Mereka ingin ber­temu manajemen PLN dan PT AKT guna mem­per­tanyakan gaji yang se­makin kecil.

 

Ketua SPLP3 Mekar, Muslim me­wa­kili pekerja lainnya, ditemui Pa­dang Ekspres me­ngatakan tinda­kan PT Amanda Kemal Tri Jaya merugikan pekerja.

 

Pasalnya, sebelum tender dimenangkan oleh PT AKT, pekerja mendapat gaji Rp 1,7 juta dari PT Mitra Insan Utama (MIU). Namun setelah tender dimenangkan PT Aman­­da, gaji mereka hanya Rp 1,3 juta.

 

“Dulu kami bekerja dengan PT MIU tak ada masalah kare­na gaji cukup. Tapi sejak PT AKT memenangkan tender,  gaji kami menjadi Rp 1,3 juta,” ujar koordinator lapangan aksi, Muslim didampingi Ke­tua Serikat Pekerja Listrik Area Padang Adri kepada Padang Ekspres, kemarin.

 

Muslim menjelaskan, saat dengan PT MIU mereka digaji Rp 1.755.000 plus tunjangan hari raya dua bulan gaji dan uang tolak bila pensiun.

 

“Bila manajemen (PT AKT) tidak memperhatikan nasib mereka, sekitar 500 pencatat meter akan menghentikan kegiatannya. Kami menuntut kenaikan gaji menjadi Rp 2 juta. Sudahlah gaji turun, beban kerja malah bertam­bah,” ucap Muslim.

 

Sebelumnya, papar Muslim, mereka hanya melakukan pencatatan dan pemutusan listrik saat bekerja di bawah naungan PT MIU,  sekarang ditugaskan melakukan penda­taan induk pelanggan dan mencari koordinatnya. Selain itu, juga dibebankan dengan pembelian alat yang disedia­kan oleh PT AKT. “Alat terse­but namanya printer bluetoth, kami diharuskan membelinya. Seharusnya alat itu disediakan perusahaan, bukan pekerja,” kritiknya.

 

Mereka mengancam akan terus mogok kerja jika tun­tutan tidak terpenuhi. Besok (6/12), mereka berjanji menge­rahkan massa lebih banyak lagi.

 

Manajer PLN Cabang Pa­dang, Nur Suratmoko menje­laskan, tugas Cater tidak lagi sebagai pencatat meter, tapi ada dua tugas tambahan. Yak­ni, pemutusan dan bisa mene­rima uang tagihan dari pelang­gan, kemudian menjual token pada pelanggan prabayar.

 

Nur Suratmoko mengata­kan, dengan gaji Rp 1.400.000 sudah di atas upah minimum provinsi (UMP) Rp 1.350.000. “Sekarang terserah mereka, apa mau menerima tawaran tersebut atau tidak. Kita akan tunggu,” kata Nur Suratmoko.

 

Pelaksana PT AKT Padang, Suryadarma ketika dikon­fir­masi via telepon seluler, mem­benarkan PT MIU dulu­nya menggaji Cater Rp 1.755.000 sebagai tukang catat meteran dan pendataan. Suryadarma juga mengakui beban peker­jaan mereka bertambah, yakni melakukan penagihan dan pe­mutusan termasuk pekerjaan berbasis kinerja.

 

“Kalau hanya mencatat me­ter dan melakukan penda­taan, gaji mereka sebulan me­mang Rp 1.400.000. Tapi dengan tambahan pekerjaan tadi, me­reka bisa menda­pat­kan fee ketika melakukan pe­nye­toran. Makin banyak tagi­han diteri­ma, maka uang yang ma­suk ke kantong Cater makin ber­tam­bah. Jangankan Rp 1.755.000, lebih dari itu bisa mereka da­patkan. Berke­mung­­kinan Rp 3 juta. Itulah sebabnya Cater yang sekarang ada tambahan tugas,” tuturnya.

 

Humas PLN Sumbar, Rid­wan mengatakan, aksi SPLP3 Mekar bisa berpengaruh buruk terhadap kinerja PLN yang kemudian berimbas kepada masyarakat. “PLN tidak ada sangkut pautnya dengan per­masalahan itu. Sebab, yang mempunyai wewenang de­ngan pekerja tersebut adalah PT AKT sebagai penyedia jasa.

 

Jika sempat menimbulkan kerugian terhadap PLN, PT AKT harus bertanggung ja­wab,” tegas Ridwan.

 

“Kita tidak ada urusan dengan gaji pekerja tersebut, sebab PT AKT telah menan­datangani kontrak kerja de­ngan PLN. Jika ada kekeliruan tentu PT AKT harus bertang­gung jawab. Jika aksi itu terus berlangsung, tidak tertutup kemungkinan PLN akan me­mutus kontrak dengan PT AKT,” tegasnya. (*)

 

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Lokomotif tanpa Gerbong

KEPUTUSAN Ketua Umum Partai Persatuan Pem­ba­ngu­nan (PPP) Suryadharma Ali (SDA) berkoalisi dengan Partai Gerindra tanpa syarat, ternyata berbuntut panjang.

Belum Terima Elpiji

YTH bapak Wali Kota Padang yang baru. Kami warga RW 6, Guo Kuranji sampai sekarang belum menerima paket gas elpiji 3 Kg. Tolong di percepat karena minyak tanah harganya sudah naik.

Rabu ,23 April 2014

18 Caleg Incumbent Lolos

Agiah lo kesempatan yang baru-baru ko lai...........................!

 

Kepsek Pemukul Siswa jadi Tersangka

Proses sesuai hukum, Pak polisi...................................!

 

DPRD Pessel Diisi Wajah Baru

Lah tibo lo masonyo mah..............................!