Jum'at, 18 April 2014 - 17 Jumadil Akhir 1435 H 22:39:22 WIB
EKONOMI BISNIS

Kenaikan Harga BBM, Beban

Padang Ekspres • Jumat, 13/05/2011 11:31 WIB • (jpnn) • 296 klik

ANTRE ISI BBM: Pengendara motor antre mengisi bahan bakar di SPBU Kalumbuk. Kebi

Sinyal lampu hijau menaikkan harga BBM bersubsidi sudah dikeluarkan Kemenkeu. Itu bakal kesampaian jika memang harga Indonesia Crude Price (ICP) sudah 10 persen di atas asumsi APBN, maka harga premium dan solar dapat dinaikkan.


“Bisa, memang dalam aturan APBN itu premium diizinkan untuk naik,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Bambang Brojonegoro di Jakarta, kemarin.


 Meski begitu, sambungnya, prosesnya niscaya tidak mudah dan harus melewati pembahasan nan berkelok dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan DPR.


“Tapi ada political process-lah. Kita kan kalau melakukan kebijakan perlu support dari semua pihak, termasuk parlemen,. Artinya kita tidak dapat jalan sendiri,” tukas Bambang.


Untuk diketahui, saat ini harga ICP sudah melampaui 100 dolar AS per barel. Angka ini jauh melebihi asumsi makro yang ditetapkan pemerintah di APBN sebesar 80 dolar AS per barel.


Bambang menjelaskan, setiap terjadi kenaikan harga minyak 1 dolar AS per barel, itu akan menambah defisit anggaran Rp 700 miliar. Namun, hal itu masih tertolong dengan terus menguatnya rupiah dan pertumbuhan ekonomi. “Semua itu ada kerugian dan keuntungannya. Tapi kami upayakan defisit tidak lebih dari dua persen,” ujarnya.


Bambang juga mengomentari opsi penghapusan subsidi yang disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)  Evita H. Legowo. Katanya, itu program jangka panjang. Artinya, subsidi harga bukan dihapuskan, melainkan dialihkan ke subsidi yang tepat sasaran dan langung ke orang yang membutuhkan. “Itu yang bener. Bukan buat semua orang, itu salah,” ujarnya.
Subsidi langsung tersebut, kata dia, bisa seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun, subsidi energi tidak dihapuskan semuanya, hanya jumlahnya saja yang dikurangi. Sementara untuk angkutan umum dan nelayan, masih akan tetap diberikan subsidi.


Dengan dikurangi subsidi premium, lanjutnya, akan mengurangi tingkat kebocoran dan penyelundupan. “Premium yang banyak saat ini yang menyebabkan kegiatan penyelundupan meningkat,” cetus Bambang.
Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh mengaku sedang mencari energi alternatif lain seperti matahari dan angin untuk mengantisipasi kelangkaan minyak bumi. “Kalau minyak bumi bisa habis, sedangkan cadangan yang ada di laut dalam membutuhkan teknologi tinggi. Jadi, penting dan saatnya melakukan diversifikasi dan konservasi energi,” ucapnya.


Menurutnya, jika pengembangan energi alternatif bisa berjalan, maka subsidi energi yang selama ini masih menguras kas negara pun bisa dihemat. Dananya bisa dikembalikan ke negara.


Anggota Komisi VII DPR Ismayatun menilai, kebijakan menaikan harga BBM bersubsidi jelas akan menambah beban masyarakat kecil. Selain itu, kata dia, kebijakan ini juga tidak realistis, karena rakyat harus menanggung kegagalan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara.
“Jika pemerintah bisa meningkatkan penerimaan negara seperti berusaha capai target lifting minyak 970 ribu barel per hari, tentu akan membantu APBN dari defisit anggaran. Apalagi, saat ini harga minyak dunia sedang tinggi,” tukas Ismayatun.


Justru, kata Ismayatun, yang harus dilakukan pemerintah adalah meningkatkan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi, sebab sejauh ini banyak terjadi kebocoran dalam penyalurannya.


Ia menyarankan, yang seharusnya dilakukan pemerintah bukan menaikan harga minyak, melainkan menambah kuota BBM bersubsidi. “Saat ini kan yang yang menjadi masalah adalah lebihnya kuota BBM bersubsidi. Angka kuota 38 juta kiloliter itu, usulan pemerintah sendiri tanpa mempertimbangkan laju pertumbuhan kendaraan,” tukasnya. (jpnn)

[ Red/Redaksi_ILS ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!