Kamis, 24 April 2014 - 23 Jumadil Akhir 1435 H 07:43:47 WIB
PRO SUMBAR

Sarat Kepentingan, Pemkab Solok Selatan Menyerah

Tak Sanggup Tertibkan Penambang Liar

Padang Ekspres • Sabtu, 01/12/2012 10:20 WIB • TIM PADEK • 2282 klik

Aktivitas penambangan emas di DAS Batanghari, Solok Selatan.

Padang, Padek—Pemkab Solok Selatan (Solsel) benar-benar tak berdaya me­ner­tibkan illegal minning (pe­nam­bangan liar) di daerah aliran sungai (DAS) Batang Hari. Daripada dianggap me­la­kukan pembiaran, Pemkab Solsel memilih menyerahkan tanggung jawab penertiban penambangan ilegal kepada Pemprov Sumbar. Surat per­nya­taan ketidaksanggupan itu sudah diserahkan kepada Pem­­prov Sumbar 24 Oktober lalu ditandatangani Wakil Bu­pati Solsel, Abdurrahman.

 

“Kami sudah menyurati Gubernur bahwa kami sudah tak sanggup melakukan pe­ner­tiban tambang li­ar di So­lok Se­­latan. Ala­san­nya, ka­rena ba­nyak kepentingan di da­lamnya. Ka­mi minta Pem­prov untuk mem­bantunya. Kami me­nga­la­mi keter­ba­ta­san per­­sonel da­lam me­­la­ku­kan pe­nertiban, se­da­ngkan areal pertambangan liar ter­sebut sangat luas dan para pe­nam­bang jumlahnya juga ba­ny­ak,” ujar Sekkab Solsel Fa­chril Murad saat ditemui Padang Ekspres di Kantor Gubernur, kemarin (30/11).

 

Mantan kepala Biro Pe­me­rintahan dan Kependudukan Set­prov Sumbar ini men­ye­butkan, sebelum surat per­nya­taan tidak sanggup itu dise­rahkan ke Pemprov, Pem­kab Solsel berulang kali me­ner­tibkan areal tambang bersa,a apa­rat keamanan. Namun, tetap belum menunjukkan hasil berarti. Berangkat dari ken­yataan inilah, Pemkab Sol­sel menyerahkan penertiban ini kepada provinsi.

 

“Kalau kami tak kirimkan surat pernyataan tak sanggup itu, maka kami dianggap pem­biaran. Apalagi, selama ini ke­giatan pertambangan emas di Solsel tidak memberikan dam­pak apa-apa bagi masyarakat. Malahan, masyarakat hanya jadi penonton saja,” ucapnya.

 

Surat pernyataan tidak sa­nggup melakukan penertiban ter­hadap aktivitas pe­nam­ba­ngan liar itu, tam­bahnya, tak hanya dikirim ke Gubernur Sumbar, namun juga pada Ka­polda Sumbar, Mendagri, Men­teri Lingkungan Hidup, Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Kapolri dan unsur muspida di Sumbar. “Semuanya sudah saya tembuskan,” ujar Abdurrahman berseloroh.

 

Saat ini, aktivitas pe­nam­bangan liar di Soslsel me­ngk­hawatirkan. Pasalnya, pe­nam­bang sudah men­g­gu­nakan tek­nologi modern berupaya esk­avator, aktivitas penambangan juga masuk kawasan hutan lindung. Selain mengakibatkan beralihnya arus Batang Hari, juga berpotensi banjir setiap hujan. “Dampak jangka pan­jangnya memicu potensi ben­cana sangat besar. Karena itulah, kami minta di-back up  Pemprov dalam melakukan penertiban,” jelasnya.

 

Fachril Murad mengatakan, ada sekitar 470 alat berat ber­operasi melakukan penam­ba­ngan di DAS Batang Hari di Solsel. Padahal, Pemkab hanya mengeluarkan satu usaha per­tam­bangan. “Jika pun ada yang telah kami keluarkan izinnya, namun belum seluruh izinnya mereka penuhi. Dalam aktivitas penambangan tersebut kan juga harus ada persetujuan pinjam pakai kawasan hutan dari Ke­men­terian Kehutanan,” ucap­nya.

 

Menurut mantan Plt Sekkab dan penjabat Bupati Kepulauan Mentawai ini, sesuai aturan, setiap aktivitas penambangan yang dilakukan harus ada ja­minan reklamasi untuk pe­mu­lihan lingkungan. Namun, uang ja­minan itu tak pernah dibe­rikan.

 

“Kami minta agar penam­ba­ng yang ada sekarang diter­tibkan dulu, setelah itu baru kami lakukan penataan terhadap usaha pertambangan dan kami akan buatkan perdanya untuk itu. Jadi masyarakat setempat juga mendapatkan manfaat dari penambangan tersebut,” papar­nya.

 

Fachril Murad me­ngu­ng­kapkan, pola penambangan di Solsel, sepekan ini telah berubah. Jika sebelumnya penambangan dilakukan pagi hari, saat ini dilakukan malam hari. “Ada perubahan pola dilakukan pe­nam­bang. Peralatan mereka disembunyikan di hutan dekat DAS Batang Hari. Jadi, akti­vitasnya tidak kelihatan men­colok. Itu terjadi, setelah ak­ti­vitas penambangan itu disorot media,” ungkapnya.

 

Di sisi lain, Sekprov Sumbar Ali Asmar mengatakan, Pem­prov Sumbar berkomitmen penuh memberantas pertam­ba­ngan ilegal. Untuk itu, perlu sinergi antara Forum Ko­m­u­nikasi Pimpinan Daerah (For­kapinda) di tingkat provinsi dan daerah. “Gubernur tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dari Polri, TNI, dan kejaksaan. Kita sepakat tambang ilegal itu ditertibkan, tapi tidak dengan cara kekerasan. Selain di Solsel dan Dharmasraya, kita meminta Pemkab Pasaman Barat dan Pesisir Selatan menertibkan aktivitas penambangan liar,” ujarnya.

 

Direktur Wahana Ling­ku­ng­an Hidup (Walhi) Sumbar Kha­lid Syaifullah mendesak Pem­prov dan Pemkab bersama apa­rat kepolisian segera me­ner­tibkan praktik perusakan ling­kungan tersebut. Terutama di Batang Hari yang sudah kritis. “Selama ini, penertiban tambang emas liar di DAS Batang Hari sulit dilakukan karena dibeking oknum aparat. Sehingga para penambang tidak takut-takut me­lakukan aktivitas pen­am­bangan meskipun perbuatan mereka telah merusak ling­kungan,” ujarnya.

 

“Pemerintah jangan me­nolerir aktivitas pe­nam­bangan di DAS Batang Hari hanya per­tim­bangan ekonomi semata. Memang, saya akui banyak masyarakat yang me­ng­gan­tungkan kehidupannya dari kegiatan penambangan ter­sebut, namun tidak serta merta saja pemerintah memberikan toleransi untuk itu. Karena perbuatan yang dilakukan para penambang  telah merusak lingkungan,” tegasnya.

 

Sudah Ditertibkan

 

Terpisah, Kapolres Solsel AKBP Djoko Trisulo me­ngu­ngkapkan, sebenarnya pener­tiban tambang liar di Solsel khususnya di DAS Batang Hari telah dilakukan sejak 5 November 2012. Penambangan emas dengan menggunakan eskavator itu kini diklaim Djoko sudah banyak berkurang. “Sekarang sudah banyak (eskavator) yang keluar dari sana (lokasi pe­nam­bangan), sejak kita lakukan penertiban,” ungkapnya ke­marin (30/11).

 

Dia menjelaskan, langkah awal penertiban yang dilakukan bersama personel dari Polda Sumbar, adalah memberi peri­nga­tan kepada penambang. Setelah itu, dilanjutkan dengan pengusiran. “Kalau masih mem­bandel, kita lakukan pena­ng­kapan. Tapi sampai saat ini, mereka sudah banyak yang keluar dari lokasi tambang,” jelasnya.

 

Djoko membantah per­nya­taannya soal masih adanya in­for­masi mengatakan bahwa saat ini masih ada ratusan alat berat di aliran Batang Hari atau kawasan Lubuk Ulangaling, Kecamatan Sangir Batang Hari Solok Se­latan. “Silakan cek ke lapangan bagaimana kondisinya seka­rang,” katanya.

 

Sekadar diketahui, kawasan tambang liar paling marak di Solsel adalah di Lubuk Ulang-aling.

 

Daerah ini memiliki akses terdekat dari Dharmasraya. Bila dari ibu kota pemerintahan Solsel, jarak tempuh yang harus dilalui (kendaraan roda dua) bisa mencapai enam jam perjalanan. Untuk mencapai lokasi tam­bang, harus menempuh jalan tanah di tengah belantara. Pe­ngun­jung juga harus melewati ja­lur sungai agar benar-benar sampai di kawasan yang terkenal dengan sebutan negeri berlantai emas itu. (ayu/sih)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Lokomotif tanpa Gerbong

KEPUTUSAN Ketua Umum Partai Persatuan Pem­ba­ngu­nan (PPP) Suryadharma Ali (SDA) berkoalisi dengan Partai Gerindra tanpa syarat, ternyata berbuntut panjang.

Belum Terima Elpiji

YTH bapak Wali Kota Padang yang baru. Kami warga RW 6, Guo Kuranji sampai sekarang belum menerima paket gas elpiji 3 Kg. Tolong di percepat karena minyak tanah harganya sudah naik.

Rabu ,23 April 2014

18 Caleg Incumbent Lolos

Agiah lo kesempatan yang baru-baru ko lai...........................!

 

Kepsek Pemukul Siswa jadi Tersangka

Proses sesuai hukum, Pak polisi...................................!

 

DPRD Pessel Diisi Wajah Baru

Lah tibo lo masonyo mah..............................!