Penambang Emas Liar Menghilang

Tokoh Masyarakat se-Dharmasraya Bahas Tambang Liar

Padang Ekspres • Jumat, 30/11/2012 09:25 WIB • Z ANITA & HIJRAH ADI SUKRIAL • 816 klik

Dharmasraya, Padek—Se­telah bentrokan polisi dan penambang emas liar terjadi Sabtu-Minggu (23-24/11) lalu, aktivitas penambangan emas langsung berhenti. Para pe­nambang ilegal menghilang. Hanya ada kapal dan dompeng yang ditinggalkan penambang di lokasi eksploitasi. 

Polres Dharmasraya meng­klaim sejak insiden itu, akti­vitas penambangan di Dhar­masraya menurun drastis. Tidak hanya di Sitiung V, na­mun juga di sepanjang aliran Batang Hari.

“Kita bertekad Dhar­mas­raya benar-benar ber­sih dari aktivitas pe­nam­bangan ilegal,” te­gas Kapolres Dhar­masraya AKBP Chairul Aziz didampingi Kasat Reskrim Iptu La­zuar­di, kemarin (29/11).

Menurut Chairul, sejak penertiban di Aurjaya yang berakhir rusuh, aktivitas pe­nambangan emas liar menu­run drastis. Para penambang menghentikan ak­ti­vitas penambangan dengan sendirinya, yang sebelumnya ma­in kucing-kucingan dengan aparat. “Mi­salnya, saat pener­tiban di Muara Mo­mong di aliran Batang Hari. Beberapa hari ini tidak ada aktivitas penambangan. Ha­nya ada kapal-kapal lanting yang kosong. Kita menyita mesin-mesin kapal  10 unit dan peralatan lainnya, sementara tersangka nihil, karena se­muanya sudah melarikan diri,” ungkap Chairul Aziz.

Begitu juga di Kecamatan Kotobaru. Kapolsek Kotobaru AKP Yana J Widya mengklaim tidak menemukan seorang pun penambang. “Petugas hanya menemukan satu set mesin keong,” ucap Yana.

Selain menertibkan pe­nambangan liar, Polres Dhar­masraya terus mengem­bang­kan kasus penyanderaan Ka­pol­res di Aurjaya. Bersamaan dengan itu, Polres Dhar­mas­raya terus melakukan pemu­lihan psikis atau trauma warga Sitiung V Jorong Aurjaya, Kenagarian Kotopadang Keca­matan Kotobaru.

Bupati dan muspida juga mendatangi lokasi tersebut.

Bupati Adi Gunawan dan Wakil Bupati Syafruddin R, disambut gembira anak-anak SD 16 Aurjaya yang   terpaksa meliburkan diri karena trau­ma. Saat itu, bupati mengi­ngatkan warganya tidak me­lakukan penambangan liar. Dia meminta warga bekerja pada sektor perkebunan se­perti semula. “Tidak ada lagi yang perlu ditakutkan semua sudah berakhir. Jangan lagi ada aktivitas penambangan liar. Jika masih ada, saya orang pertama yang tampil sebagai panglima memberantas akti­vitas tersebut. Cukup sudah yang terjadi selama ini dan saya tidak ingin lagi hal itu terulang. Banyak dampak ne­ga­tif yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan liar,” tegas Adi Gunawan.

Pada kesempatan itu, war­ga meminta jaminan keama­nan dan kenyamanan pada bupati. “Sejak tragedi Sabtu-Minggu lalu, kami takut tinggal di rumah. Makanya tadi ma­lam kami lari mengungsi. Pa­dahal hujan deras. Ada juga yang lari ke hutan-hutan?” kata salah seorang warga yang diamini warga lainnya.

Menjawab keluhan itu, Adi Gunawan mengingatkan war­ga tidak mudah terprovokasi dengan berbagai isu yang ingin Dharmasraya ricuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu aman, tidak ada penyerbuan oleh masya­rakat lain, juga tidak ada lagi penangkapan oleh aparat. Ka­lau­pun ada yang ditangkap itu untuk orang-orang yang ber­salah. Sebaiknya siapa yang terlibat agar menyerahkan diri se­cara baik-baik,” harap Bu­pati.

Di tempat terpisah, tokoh masyarakat Dharmasraya yang juga ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar, M Sayuti Dt Rajo Pangulu mengatakan, dalam waktu dekat, LKAAM Dharmasraya bersama Pem­kab akan menggelar perte­muan akbar dengan ninik ma­mak, tokoh masyarakat, pe­rantau, wali nagari, dan wali jorong di Dharmasraya untuk mencari solusi pertambangan ilegal ini.

Sayuti menilai, sulitnya pemberantasan tambang liar di Dharmasraya selama ini dise­bab­kan dua hal. Pertama, ma­sya­rakat sudah telanjur meng­gantungkan hidup pada hasil tambang. Kedua, pe­negakan hukum lemah dan tidak kon­sisten. Karena itu, dosen Universitas Bung Hatta ini mengu­sulkan perlu kajian dan perun­dingan antara selu­ruh pihak berkepentingan di Dharmas­raya untuk mencari solusinya.

“Perlu kita kaji, apabila diberantas sampai tuntas, apakah ekonomi warga makin susah? Kemudian, apakah mungkin untuk dilegalkan? Saya rasa, tidak akan ada yang kelaparan kalau tambang d­i­hen­tikan. Dulu masyarakat hidup dari pertanian dan per­kebunan, tetap hidup kok. Lagi pula pekerjanya kan banyak dari luar Dharmasraya. Hanya oknum-oknum tertentu yang menangguk untung di tengah hancurnya lingkungan Dhar­masraya,” ulasnya.

Namun, Dt Rajo Pangulu tidak menolak apabila per­tambangan bisa dilegalkan. “Ka­lau bisa dilegalkan, harus je­las mana lokasi yang diper­bo­lehkan, bagaimana kom­pensasi terhadap perbaikan ling­ku­ngan, dan bagaimana agar ada pendapatan asli dae­rah (PAD),” jelas mantan ang­gota DPRD Sumbar ini. (*)

[ Red/Administrator ]