Kamis, 24 April 2014 - 23 Jumadil Akhir 1435 H 07:45:52 WIB
BERITA DAERAH

Kab. Agam

Guru Sertifikasi Ngaku Kecewa

Pembayaran Tunjangan tak Sesuai Juknis

Padang Ekspres • Berita Pendidikan • Selasa, 27/11/2012 11:52 WIB • YUHARNEL • 1174 klik

Agam Padek—-Bertepatan dengan momen peringatan hari guru Ming­gu (25/11) lalu, 343 guru di Agam mengaku kecewa karena tidak me­ne­rima tunjangan sertifikasi periode Januari-Juni 2011. Dinas Pen­di­dikan setempat tidak bisa mem­bayarkan uang tunjangan sertifikasi karena tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis).

 

Perwakilan guru tersebut Isa Sil­via kepada Padang Ekspres Minggu (25/11) mengatakan, pihaknya me­ra­sa kecewa dengan cara Dinas Pen­didikan meluruskan persoalan itu.

 

“Saya dipanggil ke dinas ber­sama kepala sekolah dan waktu itu kami dipertemukan oleh kadis de­ngan kabid yang menangani pem­bayaran tunjangan sertifikasi terse­but, namanya bapak Riswandi. Dalam pertemuan di ruangan kepala dinas waktu itu dijelaskan bahwa tunjangan sertifikasi kami tidak bisa dibayarkan karena tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis). Menyangkut ada oknum guru yang dibayarkan uang tunjangan serti­fikasinya dan juga alih fungsi guru yang dimundurkan pemberlakuan tanggal dan tahun setifikatnya, karena pihak dinas khilaf dan salah entri sehingga tunjangan oknum guru tersebut dibayarkan. Semen­tara untuk kami sebab tidak di­bayarkan, tidak sesuai dengan juknis dan berdasarkan surat saran dari BPKP Sumbar tunjangan kami tidak bisa dibayarkan,” kata Ida Silvia.

 

Yang menyedihkan bagi guru, ka­ta­nya, yang telah dicairkan tidak se­suai dengan juknis, jawaban tim sertifikasi diknas mengatakan salah entri.

 

“Kami tambah sedih untuk guru-guru tertentu ada kebijakan, bagai mana dengan kami?. Membayarkan tunjangan sertifikasi dengan mem­berlakukan alih fungsi mata pela­jaran guru demi bisa mengeluarkan tunjang sertifikasi itu jelas tidak sesuai juknis, tetapi tetap bisa dibayarkan,” akunya.

 

Kabid Pendataan Teknologi In­for­masi dan Manajemen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Agam Eriswandi menjelaskan, pi­hak­nya sudah pelajari kembali ba­han dari guru tersebut, salah satunya Ida Silvia, dan hasilnya tunjangan yang bersangkutan tidak bisa diba­yarkan karena dalam petunjuk teknis (juknis) pembayaran tunja­ngan sertifikasi guru tak bisa diba­yar­kan, dan kita berpedoman pada juknis tahun 2012 Dirjen Pen­didi­kan Menteri Pendidikan, BAB IV Mutasi Penghentian dan Pemba­talan, bagian C penghentian pem­bayaran tepatnya di poin F berbunyi, tidak sesuai mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidikan yang diperuntukkannya. Artinya pada juknis ini tidak bisa dibayarkan tunjangan sertifikasi guru yang bersangkutan sebab dari data guru tersebut tidak penuh 24 jam/pe­r­minggu mengajar pada mata pela­jaran bidang studi atau mata pelaja­ran sesuai sertifikasi guru tersebut, maka tunjangan guru yang ber­sangkutan tidak bisa dibayarkan karena melanggar aturan jukni,” kata Eriswandi.

 

Lebih lanjut Eriswandi menga­takan, untuk guru Ida Sivia data yang ada dan persyaratan untuk pencairan  tunjangan sertifika­sinya,ia mengajar dan sertifikasi mata pelajarannya Bahasa Indonesia, sedang jumlah jamnya 10 jam dan mata pelajaran Bimbingan Konseling 16 jam. Jadi artinya persyaratan guru tersebut tidak sesuai dengan juknis tadi. Pihaknya mengakui adanya pembayaran uang sertifikasi guru dengan inisial NH, dan beberapa orang oknum guru lainya. “Untuk memberlakukan surut sertifikasi oknum guru terse­but dan dibayarkannya uang sertifi­kasi, ini bukan kebijakan saya se­n­diri sebagai kabid yang membidangi ini dan kesepakatan ini melibatkan bidang pendidikan menengah dan kepala dinas. Menyangkut keinginan guru membawa masalah ini ke ranah hukum, sebaiknya kita selesaikan masalah ini secara interen Dinas Pendidikan,” katanya.

 

Terpisah Pembantu Rektor III UNP Ali Zamar yang dihubungi Padang Ekspres mengatakan, me­nyi­kapi masalah ini, dengan me­ngedepankan praduga tidak ber­salah, apabila terjadi pembayaran uang tunjangan sertifikasi guru yang diduga pihak terkait mem­ber­laku­kan surut tanggal, bulan dan tahun sertifikasi guru tersebut, sudah melanggar aturan pedoman ser­tifikasi guru dirjen pembinaan pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan. “Sertifikasi keluar bulan Agurstus 2011 dan diberlakukan mundur ini tidak boleh dalam aturan,” kata Ali Zamar.

 

Tentang ada kisruh pembayaran tunjangan sertifikasi guru di Agam sebaiknya pihak terkait tidak tebang pilih dalam melakukan pembayaran atau pencairan uang tunjangan sertifikasi pada guru.

 

Kepala Dinas Pendidikan Pemu­da dan Olah Raga Fauzir ketika ditemui mengatakan, tunjangan itu tidak bisa dibayarkan karena tidak sesuai dengan juknis,” katanya singkat. (*)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Lokomotif tanpa Gerbong

KEPUTUSAN Ketua Umum Partai Persatuan Pem­ba­ngu­nan (PPP) Suryadharma Ali (SDA) berkoalisi dengan Partai Gerindra tanpa syarat, ternyata berbuntut panjang.

Belum Terima Elpiji

YTH bapak Wali Kota Padang yang baru. Kami warga RW 6, Guo Kuranji sampai sekarang belum menerima paket gas elpiji 3 Kg. Tolong di percepat karena minyak tanah harganya sudah naik.

Rabu ,23 April 2014

18 Caleg Incumbent Lolos

Agiah lo kesempatan yang baru-baru ko lai...........................!

 

Kepsek Pemukul Siswa jadi Tersangka

Proses sesuai hukum, Pak polisi...................................!

 

DPRD Pessel Diisi Wajah Baru

Lah tibo lo masonyo mah..............................!