Minggu, 20 April 2014 - 19 Jumadil Akhir 1435 H 05:08:18 WIB
RAKYAT SUMBAR

Imigasi Akui Ada Biro Jasa

Padang Ekspres • Sabtu, 24/11/2012 12:29 WIB • ADIANSYAH LUBIS • 545 klik

Pa­dang, Padek—Setelah DPRD Sumbar memberi klari­fikasi, kini giliran Kantor Imigrasi merespons temuan keganjilan dalam pelayanan yang ditemu­kan Komisi Pemberantasan Ko­rupsi (KPK). Temuan tersebut adalah perbedaan waktu pe­ngurusan perizinan, yakni pe­nyelesaian 2 hari dan 4  hari.

 

Dari penelusuran KPK, tarif resmi untuk mengurus paspor Rp 255 ribu. Namun, tarif mela­lui biro jasa jangka waktu 2 hari Rp 750 ribu dan jangka waktu 4 hari Rp 500 ribu. KPK menilai, kondisi itu membuka peluang penyimpangan dan ketidak­adilan dalam pelayanan.

 

Kepala Kantor Wilayah Ke­men­terian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemen­kum HAM) Sumbar, Sumarni Alam mengatakan, sudah meng­klarifikasi langsung ke KPK soal itu. Wanita yang akrab disapa Bunda itu, membantah jika pihaknya melegalkan ‘pelayanan ganda’ di imigrasi.

 

“Itu ulah calo, bukan aparat imigrasi. Tapi memang ada biro jasa resmi di Kantor Imigrasi untuk mencegah percaloan. Itu sudah kita luruskan (ke KPK). Biro jasa itu boleh saja, asal memenuhi standar dan aturan. Kita sudah lurusin dan kita sudah cek ke sana (KPK),” terang Bunda, kemarin (23/11).

 

Namun begitu, dia mengaku sudah merapikan pelayanan di Kantor Imigrasi Padang. “Ini sudah saya rapikan. Di situ saya sudah pasang leaflet, agar ma­sya­rakat baca dengan jelas dan tuntas agar tidak mengurus le­wat calo,” kata rang Piaman ini.

 

Kepala Kantor Imigrasi Pa­dang, Elfinur ketika dikonfir­masi, mengatakan telah menin­daklanjuti temuan KPK itu. “Jadi gini, itu kan temuan ditanyakan kepada koperasi dan sudah dijawab secara nasional,” ujar­nya. Menurutnya, biaya pe­ngurusan paspor di Imigrasi Rp 255 ribu. Dia minta masyarakat tidak mengurus melalui calo. “Yang jelas pengurusan paspor hanya Rp 255 ribu dan di­usa­hakan tidak usah melalui calo,” imbaunya.

 

Temuan KPK, mirip dengan temuan Padang Ekspres pada Maret lalu. Hal itu tidak terlepas dari masyarakat yang ingin pelayanan cepat dan tak berbelit. Akibatnya, masyarakat harus merogoh kocek lebih banyak ketimbang biaya standar yang telah ditetapkan. Jika harga normal hanya Rp 255 ribu, dengan biro jasa harus membayar hing­ga Rp 500 ribu. Mereka dari biro jasa ini dilengkapi pula ID-Card.

 

Ketika mengurus dengan biro jasa, semua urusan bisa lebih cepat dibandingkan me­lalui prosedur resmi. “Prosesnya hampir sama. Tapi yang ngu­rusin semua si calo (biro jasa, red). Kalau dengan si calo lebih cepat prosesnya,” ungkap sum­ber Padang Ekspres kala itu.

 

Ditanya soal keberadaan biro jasa, Elfinur mengatakan itu masih ada dan resmi. Tapi, dirinya mengaku sudah pernah mewanti-wanti biro jasa itu agar tidak semena-mena. “Biro jasa ini masih ada. Itu diizinkan. Kita sudah peringatkan agar mereka ti­dak semena-mena. Tujuan KPK menyampaikan temuan ini, untuk preventif saja. Jangan sampai kita kena, kita sudah berusaha memberikan pelaya­nan terbaik,” sebutnya.

Dia mengingatkan agar ma­syarakat tidak mengurusi paspor dengan petugas tanpa tanda pengenal. “Di luar itu berarti calo,” tukuknya.

 

Abaikan Aturan

 

Menanggapi hal ini, Kepala Ombudsman Perwakilan Sum­bar, Yunafri menyatakan, ba­nyak pelayanan publik di Sum­bar belum mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelaya­nan Publik. Dalam UU itu dijelas­kan ada kewajiban dari pelayan publik, memberikan maklumat, berisi kejelasan ten­tang berapa lama waktu pe­nyelesaiannya, berapa harganya, apa saja sya­ratnya, serta seperti apa alurnya. “Ini wajib ada,” sebut Yunafri.

 

Kemudian, dalam UU terse­but juga diwajibkan pelayan publik menyediakan tempat pengaduan serta menempatkan orang-orang yang berkompeten. Jika hal itu tidak dipenuhi oleh sebuah pelayanan publik, maka tindakan dari pelayanan publik itu bisa dikategorikan sebagai maladministrasi.

 

Dia mencontohkan, pelaya­nan publik di Kantor Imigrasi. Untuk pengurusan paspor itu harus ada informasi jelas seperti apa alur pengurusannya, berapa biayanya, berapa lamanya,dan apa saja syaratnya. “Jika tidak ada, berarti itu maladministrasi, ilegal,” tegasnya.

 

Karena tak mengacu pada aturan di atas, makanya banyak pelayanan publik bertindak se­enaknya. “Mereka beralasan be­lum ada PP yang mengatur­nya. Makanya sampai saat ini banyak pelayanan publik yang membuat seenaknya,” tim­palnya.

 

Dia menegaskan, pelayan publik yang tidak melaksanakan aturan di atas bisa dikenakan sanksi. Dalam UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Re­publik Indonesia (ORI), apabila masyarakat yang menggunakan layanan pada pelayanan publik tidak puas, bisa melaporkan ke atasan penyelenggara pelayanan publik tersebut. “Kalau tidak ditanggapi baru dilaporkan ke Ombudsman. Dan Ombudsman yang melakukan klarifikasi ke penyelenggara pelayanan publik bersangkutan,” ujarnya.

 

Dia menyebutkan, sanksi kepada pelanggaran pelayanan publik tersebut dapat berupa rekomendasi. Rekomendasi itu berdasarkan pada UU 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok ke­pe­gawaian. “Paling berat itu penyelenggara pelayanan publik bisa diberhentikan dengan tidak hormat,” tandasnya. (*)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!