Rabu, 16 April 2014 - 15 Jumadil Akhir 1435 H 17:23:20 WIB
NASIONAL

KPK Siap Periksa Wapres

Babak Baru Kasus Bailout Bank Century

Padang Ekspres • Kamis, 22/11/2012 09:25 WIB • • 756 klik

Ketua KPK Abraham Samad (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan, kemaren

Jakarta, Padek—Boediono akan menjadi wakil presiden (Wapres) per­tama yang di­periksa dalam sebuah pe­nyidikan yang di­lakukan oleh aparat pe­­negak hukum. Da­lam kasus bailout Bank Century, meski­pun ha­nya dipe­rik­­sa sebagai saksi, itu adalah upa­ya pro justisia pertama yang dilakukan ter­hadap seorang Wapres.

 

Kepastian itu ditegaskan Ketua KPK Abra­ham Samad di kantornya ke­ma­rin. “KPK tidak pernah ragu me­la­kukan peme­rik­­saan terhadap sia­pa pun, walaupun yang ber­­­sangkutan se­ba­­gai Wapres,” kata Sa­mad. Ung­kapan Sa­mad tersebut seka­li­gus me­luruskan pernyataan dirinya kemarin di par­­­lemen yang menyebut Boe­dio­no sebagai war­ga negara isti­me­wa.

 

Menurut Samad, pernyataan ter­sebut diungkapkan untuk me­ngingatkan DPR bahwa da­lam tata negara, lembaga terse­but juga memiliki kewenangan kons­titusi. Hak Menyatakan Pen­­d­apat (HMP) bisa dilakukan DPR tanpa harus menunggu KPK menetap­kan Boediono se­ba­gai tersangka. “Jadi, DPR ti­dak perlu mendesak KPK mene­tap­kan sebagai ter­san­g­ka,” kata Sa­mad.

 

KPK memang pernah me­me­riksa Boediono pada 29 April 2010. Namun kala itu, pengu­su­tan kasus Bank Century oleh KPK baru pada fase penye­lidi­kan. Atas permintaan Boe­diono, pe­meriksaan juga dilakukan di Is­­tana Kepresidenan. Dalam pro­­ses penyidikan, seorang saksi ti­­dak lagi bisa menentukan tem­pat pemeriksaan.

 

Samad mengatakan, semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Peme­rik­saan terhadap Boediono men­jadi penting mengingat peran­nya sebagai Gubernur Bank In­do­nesia (BI) saat pengucuran Fa­­silitas Pembiayaan Jangka Pen­­dek (FPJP) kepada Bank Cen­tury pada November 2008. “Pe­ran Boe­diono pasti ada da­lam pem­berian FPJP selaku Gu­berbur Bank Indonesia,” ka­tanya.

 

Samad sudah mengu­mum­kan mantan Deputi G­ubernur BI Siti Chalimah Fadjrijah bidang pe­­ngawasan perbankan dan man­­tan Deputi Gubernur BI Bu­di Mulya bidang pengelolaan mo­neter sebagai tersangka. Na­mun hingga kemarin, sprin­dik (surat perintah penyi­dikan) yang me­nandai pene­tapan tersangka ter­­hadap mereka berdua belum di­teken. “Seorang dinyatakan te­lah resmi sebagai tersangka ka­lau dalam ekspose semua pim­pinan setuju bahwa yang ber­sangkutan sudah dinya­takan se­bagai tersangka. Sprindik ada­lah bagian dari adminis­trasi saja,” ka­ta Samad.

 

Pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap mereka ber­dua juga belum dilakukan. Na­mun Samad yakin mereka ber­dua saat ini masih berada di ta­nah air. “Insya Allah masih di da­lam negeri,” katanya. Fadjr­i­jah saat ini juga tengah men­de­rita stroke. KPK tengah me­nyiap­­kan second opinion dari tim dokter untuk memeriksa Fadjrijah.

 

Juru Bicara Wapres Boedio­no, Yopie Hidayat menga­takan, ti­dak akan berusaha meng­ha­la­ngi proses penegakan hu­kum oleh KPK. “Sebaliknya, KPK juga ti­dak berusaha mengarahkan atau mendesak-desak KPK un­tuk melakukan sesuatu, karena meng­hormati KPK sebagai ba­dan yang independen dari cam­pur tangan pihak mana pun,” ka­ta Yopie.

 

“Apabila keburukan dan keru­sakan Bank Century itu se­lain disebabkan oleh pengurus dan pe­mi­liknya ternyata juga aki­bat pe­lang­garan yang disang­ka dila­ku­kan oleh pejabat BI, ma­ka se­wa­jar­nya bila KPK me­ngusut de­ngan tun­tas dan adil,” tambah Yopie.

 

LPS Enggan Selamatkan Bank lagi

 

Kasus panas Bank Century yang baru saja menyeret dua mantan pejabat Bank Indonesia (BI) membuat instansi lain ke­tar-ketir. Lembaga Penjamin Sim­panan (LPS) yang menjadi pe­milik Bank Century (kini Bank Mu­tiara), menyatakan enggan la­gi menyelamatkan bank yang ko­laps ketika terjadi krisis ke­uangan.

 

Kepala Eksekutif LPS Mirza Adityaswara mengatakan, meski LPS tidak menggunakan dana APBN untuk menyuntikkan mo­dal atau mem-bailout bank yang ter­belit masalah (Bank Century), na­mun tetap saja hal itu diper­ma­salahkan. “Jadi, ke de­­pan pe­merintah akan sangat sa­­n­gat ber­hati-hati untuk me­nye­lamat­kan bank (saat krisis),” ujar­nya ke­marin (21/11).

 

Karena itu, Mirza mengi­ngat­kan para pemilik bank agar ja­ngan sampai terlena dengan per­tumbuhan industri per­ban­kan di Indonesia yang terus men­catat kinerja positif. “Sebab, ka­lau terjadi krisis lagi, peme­rintah akan sangat berat untuk mem-bailout bank yang berma­salah,” katanya.

 

Sebagaimana diketahui, da­lam kasus Bank Century, LPS me­nyuntikkan total dana secara ber­tahap hingga Rp 6,762 tri­liun. Ketika itu, jabatan kepala Ek­sekutif LPS dipegang oleh Fir­daus Djaelani.

 

Kucuran dana pertama pada 23 November 2008 senilai Rp 2,776 triliun (modal yang digu­na­­kan untuk mengem­balik­an ra­sio kecuku­pan modal/CAR Bank Century dari negatif 3,53 persen menjadi 8 persen). Kedua, pada 5 Desember 2008 senilai Rp 2,201 triliun. Ketiga, pada 3 Fe­bruari 2009 sebesar Rp 1,155 tri­liun untuk menutup kekurangan CAR berdasarkan hasil perhitu­ngan BI. Keempat, pada 21 Juli 2009 senilai Rp 630 miliar.

 

Menurut Mirza, kekha­wati­ran instansi peme­rintah untuk me­lakukan penyelematan bank di saat krisis ini mestinya tidak ter­jadi. Sebab, ada kondisi di ma­na suatu bank memang harus di­s­elamatkan agar gejolak krisis bisa diredam. “Tapi, (langkah pe­nyelamatan bank) ini susah, ka­re­na beginilah konsekuensi da­ri sis­tem politik negara kita,” ucap­nya.

 

Mirza menyesalkan kental­nya unsur politis dalam kasus bailout Bank Century. Menurut dia, pengambilan keputusan pe­nyelamatan ekonomi saat kri­sis, mestinya tidak dicampur de­ngan politik. “Sebab, ini akan mem­­buat pengambil keputusan akan takut saat harus me­mutus­kan penanganan krisis, sehingga ti­dak ada yang mau lagi me­nye­lamatkan (bank),” ujarnya.

 

Kondisi tersebut, lanjut dia, mes­tinya tidak boleh terjadi. Se­bab, krisis keuangan tidak ha­nya terjadi pada 2008, namun akan terus berulang dengan siklus 5-10 tahunan, atau bahkan bisa da­tang setiap saat. “Jadi, kasihan eko­nomi ini kalau nanti para peja­bat takut mengambil kepu­tusan,” katanya.

 

Anggota Komisi III DPR Bam­bang Soesatyo menilai, per­nya­taan Ketua KPK Abra­ham Sa­mad dalam konferensi pers hari ini di kantor KPK menya­ta­kan Wapres Boediono ber­peran da­l­am pemberian FPJP senilai Rp 683 miliar dan PMS atau bailout Rp 6,7 triliun kepada Bank Century, sangat melegakan Tim­was Century DPR. “Di ujung ma­sa tugasnya. Samad telah me­menu­hi janjinya,” ujar Bam­bang.

 

  Menurut Bambang, peran Boediono itu diketahui penyidik KPK setelah pemeriksaan terha­dap dua mantan Deputi Guber­nur BI, tersangka baru kasus Bank Century, Budi Mulya dan Siti Fadjrijah.

 

Dari penjelasan itu, menurut Bam­bang, penanganan proses hu­­kum kasus Century oleh KPK khu­­susnya terhadap mantan gu­ber­n­­ur BI yang saat ini men­jabat se­bagai Wapres sudah selesai. Pr­o­ses selanjutnya ada di DPR me­l­alui mekanisme HMP sebe­lum sampai ke Mahkamah Konstitusi.

 

Menurutnya, ini sesuai ke­ten­­tuan apabila presiden/wakil pre­siden terbukti/tidak terbukti me­lakukan korupsi atau pelang­ga­ran hukum berat, peng­khia­na­tan terhadap negara dan per­buatan tercela diproses dan diuji di pengadilan Mahkamah Kons­ti­tusi atas permintaan DPR me­lalui hak menyatakan pen­dapat.

 

“Jika MK sependapat de­ngan DPR, maka selanjutnya pe­ngambilan keputusan untuk im­peachment di MPR. Namun se­ba­liknya, jika MK me­mutuskan presiden/wapres tidak bersalah ya selesai atau bebas,” ujarnya.

 

Bambang menilai, HMP pen­ting untuk kepastian hukum ba­gi Boediono. DPR dulu sudah me­mulai dengan hak angket yang menyudutkan Boediono. “Dan sudah sepatutnya kini DPR harus mengakhirnya dengan HMP agar ada kepastian, apakah Boe­diono terlibat atau tidak. HMP penting dengan pertim­ba­ngan kemanusiaan,” tandasnya.

 

Sementara proses hukum ter­hadap direksi LPS, pejabat BI, pe­jabat Kemenkeu seperti Sri Mul­yani dan lainnya untuk me­nuntaskan kasus Century ma­sih panjang. KPK juga belum ma­suk pada penyimpangan dan per­buatan melawan hukum dalam pro­ses PMS atau bailout yang ber­potensi merugikan negara Rp 6,7 triliun dan aliran dana yang diduga mengalir ke partai ter­tentu dan tim sukses pasa­ngan capres/cawapres tertentu.

 

PDI Perjuangan juga mem­be­rikan sinyal bakal mem­buka ruang menuju pengajuan hak pa­mungkas DPR terkait penga­wa­san kepada pemerintah terse­but. Menurut Ketua DPP PDIP Tri­medya Panjaitan, Boediono me­­mang juga harus ber­tang­gung jawab terkait kebijakan bail­out terhadap Bank Century.

 

Menurut dia, kesalahan ti­dak bo­leh hanya ditimpakan pa­d­a dua orang pejabat BI yang su­dah di­umumkan akan dija­dikan ter­sang­­ka. “Boediono bersama dua orang ini harus bertanggung ja­wab,” ujar anggota Komisi III ter­sebut.

 

Anggota Dewan Pembina Par­tai Gerindra Martin Huta­barat juga menilai ruang penga­juan HMP juga perlu dibuka. Na­­mun, lanjut dia, langkahnya ha­­rus dimulai dengan DPR me­minta KPK untuk membahas le­bih dalam keterlibatan Boe­diono ter­lebih dulu. Baru kemudian, ka­­ta dia, jika nantinya DPR be­nar meyakini ada keterlibatan yang bersangkutan, DPR baru bisa­ mengajukan pernyataan pen­dapat untuk mengajukan wapres agar diadili secara hu­kum. “Jadi, biarkan dulu KPK menuntaskan dua tersangka ini du­lu, kalau mau minta kete­ra­ngan dari Boediono silakan. Ba­ru nanti DPR me­mang­gil KPK terkait tindak lan­jut,” papar Martin. 

 

Pada 30 Oktober 2008, bank sentral mengubah PBI Nomor 8/1/PBI/2006 menjadi PBI Nomor 10/26/PBI/2008 tang­gal 30 Oktober 2008. Pada pe­raturan baru tersebut, syarat un­tuk pengajuan permohonan FPJP adalah kewajiban memiliki ra­sio kecukupan modal (CAR) pa­­ling kecil 8 persen. Namun, ha­­nya selisih 14 hari setelah pe­ru­bahan itu, beleid tersebut kem­­b­ali diubah menjadi PBI No­mor 10/30/PBI/2008 tang­gal 14 Nopember 2008.

 

Melalui perubahan tersebut, sya­rat pengajuan FPJP dipe­ri­ngan. Kriteria bank men­dapat­kan FPJP adalah memiliki kesu­litan likuiditas yang berdampak sis­temik, memiliki CAR positif, dan memiliki aset sebagai agu­nan. Syarat ringan tersebut membuat Bank Century bisa mendapatkan FPJP. Sepanjang periode 14-18 November, BI mengucurkan FPJP ke Bank Century senilai total Rp 689 miliar dalam tiga tahap. Ketika itu, CAR Bank Century tercatat 2,35 persen. Namun belakangan diketahui CAR Bank Century pada 31 Oktober adalah negatif 3,58 persen.

 

Meskipun sudah diberikan FPJP, likuiditas Bank Century tak juga membaik. Hingga akhir­n­ya pada 20 November 2008, Gu­­bernur BI Boediono me­nga­jukan proposal penanganan Bank Century sebagai bank gagal ber­­dampak sistemik kepada Ke­tua Komite Stabilitas Sistem Ke­uangan (KSSK) yang juga Men­teri Keuangan kala itu, Sri Mul­yani Indrawati. Setelah menga­da­kan rapat semalam suntuk, pa­da dini hari 21 November 2008, KSSK memutuskan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, sehingga harus diambil alih oleh LPS.

 

Pada rapat evaluasi 24 November 2008, Sri Mulyani kaget bu­kan kepalang ketika mene­rima laporan dari Deputi Guber­nur BI Siti Chalimah Fadjrijah me­ngenai kondisi CAR Bank Cen­tury yang mencapai minus 132,5 persen. Ini artinya, dana yang dibutuhkan LPS untuk bail­out akan mem­bengkak dari per­hitungan tiga hari sebe­lumnya. Bailout Bank Cen­tury akhirnya mencapai Rp 6,7 triliun. (sof/owi/bay/dyn/jpnn)

 

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!