Sabtu, 19 April 2014 - 18 Jumadil Akhir 1435 H 16:51:37 WIB
METROPOLIS

Data Sekolah Swasta Ilegal Disorot

BMPS Klaim Kurang dari 50 Persen

Padang Ekspres • Selasa, 13/11/2012 12:46 WIB • EKA RIANTO • 247 klik

Alai, Padek—Badan Musya­wa­rah Perguruan Swasta (BMPS) Padang memper­ta­nya­kan data Dinas Pendidikan Padang yang menyatakan ma­sih banyak sekolah swasta yang belum memiliki izin ope­rasio­nal. BMPS mengklaim ha­nya beberapa sekolah swasta yang tidak memiliki izin ope­rasional.

 

Sebelumnya, Disdik Pa­dang mempublikasi dari 178 se­kolah baik negeri maupun swasta, baru 50 persen sekolah swasta yang memiliki izin operasional. Sisanya, sekolah swasta itu ilegal karena tak memiliki izin operasional.

 

“Jika dinyatakan sekitar 50 persen sekolah swasta tidak me­miliki izin, berarti data Dis­dik Padang itu kurang te­pat. In­­dikasi ini bisa dilihat se­waktu pelaksanaan ujian na­sio­nal (UN). Jadi, beda dong antara akreditasi dengan izin ope­rasional,” kata Ketua BMPS Padang, Lamizar Yoena, kepada Padang Ekspres, ke­marin.

 

Namun begitu, Lamizar mengaku tidak memiliki data jumlah sekolah swasta yang memiliki izin tersebut. Tapi, dia mengetahui kalau setiap yayasan yang akan mendirikan se­kolah, pasti meminta reko­men­dasi dari BMPS sebagai salah satu identifikasi awal pendirian sekolah.

 

“Sejak 10 tahun terakhir, sekolah swasta intensif me­ngurus rekomendasi dari ka­mi. BMPS pun selalu mela­ku­kan visitasi terlebih dahulu dan memeriksa langsung ke lapangan atas kelayakan se­buah sekolah swasta itu. Apa­bila sekolah memenuhi kela­ya­kan, maka BMPS memberikan rekomendasi dukungan untuk diteruskan ke instansi terkait,” ujarnya.

 

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Padang, Indang De­wata mengatakan untuk izin operasional tentu ada yang perlu diperbarui. Pasalnya, izin tersebut memiliki batas waktu. “Kami ingin mutu pendidikan di Padang meningkat dan men­ciptakan generasi muda yang memliki kemampuan dan berkarakter,” harapnya. (*)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!