Senin, 21 April 2014 - 20 Jumadil Akhir 1435 H 19:08:59 WIB
RAKYAT SUMBAR

Selesaikan Doktor sambil Jalani Proses Hukum

Masriadi Martunus, Mantan Bupati Tanahdatar yang Diputus Bebas MA

Padang Ekspres • Kamis, 25/10/2012 12:52 WIB • MUSTAFA AKMAL & HIJRAH ADI SUKRIAL - Batusangkar • 620 klik

Mantan Bupati Tanahdatar Masriadi Martunus bersama istrinya

Setelah menjalani serangkaian proses hukum selama kurang lebih tujuh tahun, mantan Bupati Tanahdatar periode 2000-2005 Masriadi Martunus bisa bernapas lega.  Mahkamah Agung menolak kasasi jaksa penuntut umum dan membebaskan Masriadi dan mantan Asisten III Setda Tanahdatar Ediatiwarman dari segala tuntutan.

 

WAJAH Masriadi terlihat haru saat memperlihatkan salinan putusan dari Mah­kamah Agung melalui Panitera Pengadilan Negeri Batusang­kar, Jumat lalu (19/10). Di­dam­pingi istrinya Maswida, dia memperlihatkan salinan pu­tusan itu pada Padang Ekspres.

 

“Walaupun sebelumnya hakim Pengadilan Negeri Ba­tusangkar sudah menyatakan saya bebas, namun dengan adanya kepastian Mahkamah Agung ini, saya menjadi sema­kin yakin dan tenang,” jelasnya dengan suara bergetar.

 

Sejak menyandang status sebagai terdakwa, energinya terkuras menghadapi kasus hukum yang disandangnya. “Dari dulu saya yakin Allah akan memperlihatkan kua­sanya pada saya dan seluruh keluarga yang menjadi tidak tenang karena adanya perkara ini,” papar pria asal Lintaubuo, Tanahdatar ini.

 

Masriadi terjerat hukum di akhir jabatannya sebagai Bu­pati Tanahdatar. Ketika itu, Masriadi sedang bersiap-siap mencalon­kan diri dalam pilka­da periode kedua, sekitar Agustus 2005.

Dia dilaporkan oleh salah satu LSM karena telah mem­per­kaya diri sendiri dengan ca­ra mendepositokan kas daerah.

 

Waktu itu, dia dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sumbar yang dipimpin Antasari Azhar dan Kejaksaan Negeri Batu­sangkar. “Saya sempat berte­mu Pak Antasari, dia menya­takan kasus itu ada karena bun­tut dari pilkada. Karena buk­ti tidak cukup, dia tidak mem­pro­ses­nya, hingga da­tang­nya Kejati yang baru,” jelasnya.

 

“Saya diperiksa sejak Agus­tus 2005, sehari menjelang Presiden SBY datang ke Ta­nahdatar September 2005, sehari menjelang kehadiran SBY ada konferensi pers di Kejati yang menyatakan ada dugaan korupsi Rp 7 miliar deposito kas daerah Ta­nah­datar,” tambahnya.

 

Menurutnya, yang diper­karakan adalah karena kebija­kan cash management dengan cara manajemen rekayasa ke­ua­ngan daerah yang terdapat dalam kas daerah. Yaitu, men­depositokan kas daerah ke bank. Padahal, kebijakan itu mampu meningkatkan efisien­si dan efektivitas tanpa mem­pengaruhi pelaksanaan APBD dan akhirnya mampu mening­katkan PAD Tanahdatar.

 

“Kebijakan itu mampu me­ning­katkan PAD Tanahdatar sampai 800 persen. Atas ke­berhasilan itu, daerah lain pun melakukan studi banding ke Tanahdatar. Tahun pertama saya depositokan, kas daerah yang awalnya Rp 1,7 miliar naik menjadi Rp 4,8 miliar. Upaya ini meningkatkan PAD Rp 2 miliar setahun. Dengan pola itulah PAD Tanahdatar sudah mencapai Rp 15 miliar,” ujarnya.

 

Setelah diadili di Penga­dilan Negeri Batusangkar, hakim memutuskan Masriadi bebas pada 30 Oktober 2008. Terdakwa kasus dugaan ko­rup­si deposito kas daerah Tanahdatar tahun 2002 dan 2003, itu divonis majelis ha­kim yang dipimpin Ramli Rizal bebas dari dakwaan mem­perkaya diri sendiri, dan me­nyalahgunakan kewenangan­nya ketika mengalihkan reke­ning tabungan ke deposito tanpa disertai surat keluar uang (SKO, SPP, SPMO).

 

Begitu juga kebijakan pem­berian uang perangsang (tam­bahan penghasilan).

 

Hakim menilai, pengalihan dana APBD dari rekening ta­bungan ke deposito tanpa disertai bukti uang keluar dapat dibenarkan, karena pe­ngalihan dana tersebut bukan hanya tergolong belanja, tapi hanya pengalihan dana dengan tetap atas nama Pemkab Ta­nahdatar.

 

Namun, JPU dari Kejak­sa­an Negeri Batusangkar menga­jukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan permohonan kasasi Nomor 05/PID/2008/PN pada 5 November 2008. Kemudian kasus tersebut ma­suk ke Mahkamah Agung de­ngan Nomor 321 K/Pidsus/2009.

 

Dalam rapat Per­musya­rawatan Mahkamah Agung pada Selasa, 31 Mei 2011 oleh Mansyur Kartayasa, hakim agung yang ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung seba­gai ketua majelis beserta ang­gota menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari pemohon JPU Kejari Ba­tusangkar.

 

Terdakwa tetap dibe­bas­kan dan biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibe­bankan kepada negara. “Saya tidak dendam, kasus ini justru banyak memberikan pelajaran pada saya. Saya jadi belajar banyak tentang hukum. Ini adalah kon­sekuensi jabatan,” jelasnya.

 

Selama menunggu kepas­tian hukum, Masriadi meng­habiskan waktu dengan me­lan­jutkan pendidikan di Ja­karta, tahun 2006-2009 di jurusanmanagemen peme­rintahan. Pada tahun 2010 dia melan­jutkan S-3. “Saat ini saya masih menyelesaikan diser­tasi. Kare­na kuliah saya sem­pat terhenti karena stroke yang saya alami,” ulas Masriadi. (***)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Selesaikan Pemilu, Jangan Terlena Koalisi

LUPAKAN sejenak hiruk pikuk isu koalisi partai politik. Proses pemilihan umum legislatif 2014 masih berlangsung. Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menyelesaikan rekapitulasi suara. Rencananya, KPU menetapkan hasil rekapitulasi suara pada 7 Mei 2014. Proses tersebut pun harus terus dikawal. Sebab, itulah yang nanti menjadi pijakan untuk proses berikutnya, yakni pengisian pejabat DPR dan pemilihan umum presiden (pilpres). Hasil penghitungan cepat memang bisa menjadi pedoman awal. Namun, bukan itu yang berlaku secara nasional.

Perbaiki Layanan RS Ahmad Muchtar

YTH bapak pimpinan Rumah Sakit Ahmad Muchtar Bukittinggi. Apa begitu pelayanannya, adik saya masuk rumah sakit pagi jam 9 dan pulang jam 4 sore tapi siangnya tidak dikasih makan. Padahal kami bayar cash. Tolong dijelaskan.

Senin, 21 April 2014

Jadilah Konsumen Cerdas

Parhatian bana kalau ka mambali-bali tuh. Jan sampai takicuah pulo........................................................!

 

Kadis dan Kabid DKP jadi Tersangka

Itulah Pak, jan buang sampah jo sambarangan.......................................!

 

Caleg Nasdem Dilaporkan Money Politic

 Lah ka salasai pemilu ko, banyak nan saliang malapor mah..........................!