Kamis, 17 April 2014 - 16 Jumadil Akhir 1435 H 03:00:33 WIB
RAKYAT SUMBAR

Tiga Perusda Diusulkan Merger

Firwan Tan: Harus Dikelola Profesional

Padang Ekspres • Selasa, 23/10/2012 10:53 WIB • ADIYANSYAH LUBIS • 565 klik

Salah satu unit usaha PT Dinamika, tempat pencucian kendaraan

Padang, Padek—Ketua Ko­misi II DPRD Sumbar,  Zul­kenedi Said menyarankan agar ketiga perusahaan daerah (pe­rusda) yang sakit, yakni PT Grafika, PT Andalas Tuah Sakato (ATS) dan PT Dinamika diga­bungkan (merger).

 

“Ini perlu dipertimbangkan juga oleh pemerintah daerah, tidak perlu tiga perusdalah. Jadikan satu saja, yang lainnya jadi unit usaha saja. Itu lebih efisien dan efektif. Kalau seka­rang, tiga perusahaan ada enam direksi, enam pula kantornya dan akan banyak karyawannya. Kalau jadi satu perusahaan, hanya dua direksi dan dua pula kantornya,” kata Zulkenedi ke­pada Padang Ekspres, kemarin (22/10).

 

Menurutnya, biarlah mana­jemenya kecil, tapi usahanya besar. Lalu, operasional kecil, untungnya besar. Tidak seperti saat ini, di mana operasional besar tapi untungnya sedikit. Pada hakekatnya perusda di­dirikan untuk memberikan pen­dapatan asli daerah (PAD) bagi Pemprov Sumbar. “Bukan untuk mem­biayai dan menguras APBD,” celetuknya.

 

Di sisi lain, Komisi II me­nyerahkan sepenuhnya kepada Pemprov Sumbar terkait lang­kah yang akan diambil terhadap ketiga perusda. “Kita masih tunggu apa tindak lanjut dari pemerintah daerah hingga pem­bahasan KUA-PPAS APBD 2013 tanggal 24 Oktober ini,” te­rangnya.

 

Namun, dia memaparkan beberapa hal yang penting soal keberadaan dari ketiga perusda tersebut, berkaitan dengan pe­nyusunan KUA-PPAS APBD 2013. Zulkenedi menyebutkan, ketiga perusda mempunyai ma­salah berbeda.

 

Pada 18 Oktober lalu, ketiga perusda diundang dalam rapat kerja dengan Komisi II. Dua hari sebelumnya, 16 Oktober lalu, Komisi II melakukan kunjungan ketiga perusda. “Kami lihat kondisi mereka dan sumber daya mereka dan apa yang ter­jadi di kantor masing-masing. Dari kunjungan ke lapangan dan hasil rapat kami, ada beberapa hal yang telah kami sampaikan dan termasuk yang kami sim­pulkan,” ungkap Zulkenedi.

 

Kesimpulan pertama untuk PT ATS, kata Zulkenedi, Komisi II telah memberi pandangan pada Pemprov Sumbar agar keberadaan PT ATS dikaji ulang. Pasalnya, modal Rp 500 juta yang dianggarkan APBD tahun 2012, mereka dapati tidak diper­gunakan dengan baik. Dana itu malah dipinjamkan manajemen PT ATS dalam bentuk mudhar­rabah dalam jangka waktu 1 bulan.

 

“Waktu rapat hal itu kita pertanyakan. Mereka punya uang, tapi tidak bisa melakukan apa-apa, disuruh orang pinjam uang dan diterima saja bunga, itu kerja apa?” cetus Zulkenedi.

 

Sementara itu, dengan kon­disi demikian, PT ATS meminta penambahan modal. “Untuk penambahan modal, kami be­lum pada kesimpulan untuk mem­berikan tambahan modal. Kami hanya minta itu dilakukan eva­luasi. Kalau itu tidak dila­ku­kan, perlu dilakukan likuidasi, ka­­rena kami lihat tidak ada arah yang lebih baik,” tegas Zulkenedi.

 

Sedangkan PT Dinamika, kata Zulkenedi, sudah ada bebe­rapa langkah perbaikan yang dilakukan manajemen, seperti revitalisasi usaha perbengkelan. Tapi bersamaan dengan itu, usaha SPBU malah ditutup. Ditambah lagi direktur uta­manya mengundurkan diri.

 

“Kami menduga, ada yang salah di internal perusda di samping masalah cash flow dan banyak piutang yang tidak bisa ditagih. Dari sekian banyak komplikasi itu, kami juga me­minta pemerintah daerah mem­perbaiki itu. Untuk permintaan penambahan modal, kami be­lum sampai kepada hal itu ka­rena masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah  daerah,” imbuhnya.

 

Sedangkan PT Grafika, di­akuinya secara program sudah ada perbaikan oleh manajemen. Seperti revitalisasi pegawai. Hanya, keuntungan perusahaan di bidang percetakan ini habis un­tuk membayar utang pe­rusahaan.

 

“Kesimpulan kami ketiga perusda ini adalah perusahaan sakit, kondisi sakitnya berbeda-beda. Yang sakit itu harus diper­baiki oleh manajemennya. Kami beri waktu pemerintah terkait penambahan dana dari ketiga perusda ini hingga KUA PPAS APBD tahun 2013, agar menge­valuasi secara komprehensif apakah perusda ini perlu ditam­bah atau tidak. Alasannya yang jelas. Kita minta laporan dari Pemprov,” tukasnya.

 

DPRD meminta komitmen Pemprov agar jangan setengah-setengah membenahi perusda ini. “Contoh Dinamika saja.  Banyak piutang pemerintah daerah yang lama penagihannya kepada Dinamika. Ini indikasi pemerintah daerah setengah-setengah komitmennya,” pung­kasnya.

 

Harus Profesional

 

Pengamat ekonomi dari Uni­versitas Andalas, Firwan Tan mengatakan, jika ada BUMD yang amburadul berarti ada kesalahan yang harus segera diperbaiki. Kesalahan pertama, pemilihan direktur atau the man behind the gun (aktor utama) yang menjalankan BUMD ter­sebut. “Perlu dilakukan tero­bosan dengan mengganti dan mencari orang yang profesional. Kalau perlu disewa konsultan untuk memilih direkturnya,” ujarnya.

 

Kesalahan kedua, terletak pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi), juklak dan juknis serta rencana bisnis (business plan). “Setelah dipimpin oleh orang yang profesional, perlu dior­ganisir kembali sistem mana­jemen usahanya sedemikian rupa sehingga sudah cukup merepresentasikan pola mana­je­men modern,” sebutnya.

 

Kesalahan ketiga, perlu ko­mit­men politis dari DPRD untuk mendukung agar BUMD terse­but tumbuh dan ber­kembang. “Sebuah perusa­haan yang baru mulai, perlu dibina dan dibim­bing. Peru­sahaan itu butuh anggaran. Tapi, DPRD harus membuat komitmen politiknya juga, berapa lama tenggat wak­tunya. Anggaran yang dibe­rikan itu dapat berbentuk budget start-up (memulai) dan restart-up, jadi tidak selama-lamanya,” jelasnya. (*)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!