Rabu, 23 April 2014 - 22 Jumadil Akhir 1435 H 15:06:12 WIB
RAKYAT SUMBAR

Tambang Liar Marak, 1 Tewas

Direktur Walhi: Tindak Pembekingnya

Padang Ekspres • Senin, 22/10/2012 11:28 WIB • GUSTI AYU GAYATRI & ROHIMUDDIN • 1288 klik

Dompeng (Kapal Penambang Emas) yang sedang parkir di pinggir Batang Hari

Padang, Padek—Sudah lima tahun tambang emas liar beroperasi di Sumbar, pemerintah di daerah ini belum juga mampu mengatasi masa­lah kerusakan lingkungan tersebut. Akibatnya, praktik pertambangan emas tanpa izin tetap saja marak di sejumlah daerah.  

 

Di Pasaman Barat, seorang pe­nam­bang emas liar tewas tertimbun tanah sekitar pukul 15.15 WIB, Sabtu (20/10). Korban diketahui bernama Ta­war, 34, warga Tamiangtangah, Ke­camatan Ranah­ba­ta­han.

 

“Kita berharap ke­ja­dian ini tidak ter­ulang lagi,” kata Ca­mat Ranahba­ta­han, Suratno dan Kasubag Hu­mas Polres Pasbar, AKP H Mud­dasir secara terpisah, di Simpang­ampek, kemarin.

 

Pertambangan ilegal meng­guna­kan mesin dompeng sudah lama berlangsung di Ranahbatahan. Apa­rat berdalih kesulitan menertib­kannya karena selalu bocor setiap razia. “Sering dilakukan razia bersama Polres Pas­bar, tapi ke­ta­huan sama penam­bang,” kata Kepala Dinas Per­tam­bangan dan Energi Pemkab Pasbar, Faizir Djohan.

 

Faizir Djohan mengklaim ada sekitar 60 mesin dompeng tanpa izin yang beroperasi. Terhadap aktivitas PETI itu, warga setempat sudah melayangkan protes kepada Pemkab agar menghentikan tambang ileal karena mencermari air su­ngai.

 

“Jika membuat air keruh, izin tidak diberikan. Tapi jika di luar area sungai, Pemkab akan mempertimbangkan le­bih lanjut untuk pemberian izin,” kata Faizir.

 

60 dompeng tersebut ber­operasi di Sungai Kanaikan, Kecamatan Gunungtuleh dan Sungai Batahan Aeknabirong, Kecamatan Ranahbatahan ser­ta Kecamatan Talamau.

 

Pemprov Angkat Tangan

 

Menyikapi lambannya pe­ner­­tiban PETI di Dhar­mas­raya, Solok Selatan, Sijunjung dan Pasaman Barat, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno juga mengaku belum menemukan solusi yang tepat. Pemprov beralasan masih mem­per­hitungkan dampak penutupan aktivitas penambangan liar itu, terhadap perekonomian ma­syarakat sekitar.

 

“Wakil Gubernur Muslim Kasim telah turun ke sana untuk melihat secara langsung kondisi Batang Hari. Saya juga minta kepala daerah setempat segera menyelesaikan persoa­lan pencemaran lingkungan di DAS Batang hari itu. Sampai hari ini, kami belum mene­mukan solusi yang tepat untuk penanganannya,” ujar Irwan Prayitno akhir pekan lalu.

 

Gubernur mengaku dile­matis terhadap persoalan ini. Jika dilakukan penutupan aktivitas penambangan, eko­nomi masyarakat akan ter­ganggu. Namun jika tetap dibiarkan, kerusakan ling­kungan akan semakin parah. “Saya tengah menjalin komu­nikasi intensif dengan kepo­lisian. Mudah-mudahan ada solusi yang dapat dihasilkan dalam pembicaraan itu,” papar mantan anggota DPR RI ini.

 

Sekali lagi, Gubernur me­nginstruksi kepada daerah Solok, Solok Selatan, Sijunjung dan Dharmasraya segera mela­kukan penanganan di sepan­jang DAS Batang Hari. “Jika tak segera ditangani, di­khwa­tirkan dapat menimbulkan bencana yang besar,” tegasnya.

 

Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumbar meminta Gubernur tidak menolerir aktivitas pe­nam­bangan hanya karena ala­san perekonomian. Direk­tur Walhi Sumbar, Khalid Syai­fullah mengatakan, akibat pe­nambangan di sepanjang ali­ran sungai, tingkat pencema­ran DAS Batang Hari sudah kritis.

 

Pencemaran paling parah terjadi di sub DAS Batang Hari di Solok Selatan dan Dhar­masraya. Tidak hanya meng­gu­nakan peralatan tradisional, na­mun sudah menggunakan per­alatan modern. Bahkan akti­vi­tas penambangan dilaku­kan de­ngan menggunakan ekskavator.

 

“Selama ini, penambangan di DAS Batang Hari sulit dila­kukan karena dibeking oknum aparat. Makanya para penam­bang tidak takut-takut mela­kukan aktivitas penambangan meski perbuatan mereka me­rusak lingkungan,” ujarnya.

 

Khalid mengatakan, sepan­jang penindakan terhadap para pembeking aktivitas pe­nam­bangan tersebut tidak dilakukan, maka kegiatan akti­vitas penambangan di DAS Batang Hari akan tetap terus terjadi.

 

“Memang banyak masya­rakat menggantungkan hidup­nya dari penambangan, tapi pemda jangan memberikan toleransi begitu saja. Saya miris, jika Gubernur bilang be­lum menemukan solusi pe­na­nganan Batang Hari. Pada­hal, solusinya sudah jelas yakni menstop aktivitas penamba­n­gan liar tersebut,” ungkapnya.

 

Khalid mengingatkan pe­me­rintah Sumbar harus me­mikirkan dampak bencana akibat aktivitas penambangan tersebut di atas kepentingan ekonomi. “Jangan hanya me­mikirkan kepentingan segelin­tir penambang mengeruk ke­ka­yaan alam, lalu dikorban­kan keselamatan masyarakat ba­nyak. Bila bencana datang, semua yang akan kena dam­paknya,” tegas Khalid.

 

Penghentian aktivitas pe­nam­bangan di sepanjang DAS Batang Hari harus dilakukan pemerintah, dengan menyiap­kan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang meng­gantungkan kehidupannya dari aktivitas penambangan liar tersebut.

 

“Pemerintah kan bisa mem­berikan bantuan permodalan bagi masyarakat di sepanjang DAS Batang Hari atau mem­berikan pelatihan keterampilan pada warga sekitar. Sehingga masyarakat di sana memiliki mata pencarian lain. Peme­rintah dapat memberikan pen­dampingan sampai  mereka bisa mandiri,” jelasnya. (*)

 

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Lokomotif tanpa Gerbong

KEPUTUSAN Ketua Umum Partai Persatuan Pem­ba­ngu­nan (PPP) Suryadharma Ali (SDA) berkoalisi dengan Partai Gerindra tanpa syarat, ternyata berbuntut panjang.

Belum Terima Elpiji

YTH bapak Wali Kota Padang yang baru. Kami warga RW 6, Guo Kuranji sampai sekarang belum menerima paket gas elpiji 3 Kg. Tolong di percepat karena minyak tanah harganya sudah naik.

Rabu ,23 April 2014

18 Caleg Incumbent Lolos

Agiah lo kesempatan yang baru-baru ko lai...........................!

 

Kepsek Pemukul Siswa jadi Tersangka

Proses sesuai hukum, Pak polisi...................................!

 

DPRD Pessel Diisi Wajah Baru

Lah tibo lo masonyo mah..............................!