Sabtu, 19 April 2014 - 18 Jumadil Akhir 1435 H 04:11:19 WIB
PRO SUMBAR

UU Pemilihan Legislatif Tuai Kontroversi

Diskreditkan Kepala Daerah yang Jadi Caleg

Padang Ekspres • Sabtu, 20/10/2012 13:14 WIB • RIJAL ISLAMY • 541 klik

Solok, Padek—Lahirnya un­dang-undang No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Le­gis­latif (Pileg) menuai kontroversi di berbagai daerah di Indonesia. Pasal yang paling menuai sorotan adalah pasal 51 huruf k, yang menyatakan kepala daerah dan wakil kepala dae­rah harus mengundurkan diri dari jabatan jika ingin menjadi calon legislatif untuk DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Dalam pasal itu juga ditegaskan pe­ngu­n­duran diri itu tidak dapat ditarik kembali. Di samping kepala daerah, pasal itu juga “menyerang” pejabat-pejabat lain yang sumber penda­naan­nya (seperti gaji) berasal ke­uangan negara.

 

Secara lengkap, pasal 51 huruf itu berbunyi: mengun­dur­kan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), direksi, komisaris, dewan pengawas dan kar­yawan pada Badan Usaha Mi­lik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau badan lain yang ang­garannya bersumber dari ke­uangan negara, yang di­nya­takan dengan surat pe­ngun­du­ran diri yang tidak dapat di­ta­rik kembali.

 

Bupati Solok Syamsu Ra­him menilai pasal-pasal yang berhubungan dengan pe­ngun­du­ran diri kepala daerah dan wakil kepala daerah pada un­dang-undang itu memiliki prespektif perlakuan yang tidak sama (unequal treatment). Selain perlakuan tidak sama, juga pasal tersebut telah merampas hak konstitusional dari kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang se­mes­tinya memegang jabatan se­lama 5 (lima) tahun sejak pelantikan (Pasal 110 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004).

 

“Berkaca pada Putusan Mahkamah Konstitusi (Pu­tu­san Nomor 17/PUU-VI/2008) pada beberapa tahun yang lalu mengenai gugatan materi ter­ha­dap ketentuan Pasal 58 hu­ruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Peru­ba­han Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa  calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ada­lah warga negara Republik Indo­nesia yang memenuhi syarat: q. Mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya”. MK ber­kesim­pu­lan bahwa pasal tersebut ber­ten­tangan dengan Undang-Un­dang Dasar Negara Re­pub­lik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan: “Se­gala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hu­kum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28D ayat (1) menyatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,” ujarnya.

 

Jalan ke Senayan (gedung DPR/MPR) juga semakin ter­jal karena pada pasal 12 huruf k, juga dinyatakan bahwa ke­pala daerah atau wakil kepala daerah yang ingin menjadi calon Dewan Perwakilan Dae­rah (DPD) RI juga harus mu­n­dur dari jabatannya. Padahal Syamsu Rahim diyakini bakal meraup suara signifikan. Pa­salnya, sebelum menjadi Bu­pati Solok, pada periode 2005-2010 ia adalah Walikota Solok. Sebelumnya, ia menjadi Ketua DPRD Kota Sawahlunto se­lama dua periode. Berarti ia telah memiliki pengalaman dan pendukung di tiga daerah di Sumbar. Selain itu, ia juga memiliki jaringan kuat di ka­langan birokrat. Karena se­belum terjun ke dunia politis, ia adalah dosen APDN (se­karang IPDN).

 

“UU ini telah menghalangi hak seseorang untuk ber­kom­petisi dalam politik untuk menjadi anggota legislatif, sementara jika kepala daerah ikut menjadi calon kepala daerah lain dibolehkan cuti atau tidak harus mundur. Saat ini saya bersama dengan ke­pala daerah lainnya tengah uji materi (judicial review) UU tersebut ke Mahkamah Kon­sti­tusi (MK), setelah ada hasilnya nanti baru bisa dipastikan maju atau tidaknya jadi Caleg DPR RI,” ujarnya.

 

Beberapa waktu lalu, Syam­­su Rahim mengatakan akan ikut menjadi Caleg DPR RI tahun 2014. Karena UU yang lahir pada bulan Mei lalu itu, ia mengatakan belum me­mas­­tikan untuk ikut ber­kom­pe­tisi.

 

“Jika permohonan uji ma­teri itu dikabulkan, baru bisa dipas­ti­kan untuk maju sebagai Caleg DPR RI pada 2014,” ujarnya. (*)

 

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!