Jum'at, 25 April 2014 - 24 Jumadil Akhir 1435 H 09:46:20 WIB
PRO SUMBAR

Pessel Kekurangan PPNS

Padang Ekspres • Sabtu, 13/10/2012 12:44 WIB • • 270 klik

Painan, Padek—Beberapa pe­lang­garan peraturan daerah yang terjadi di Kabupaten Pesisir Se­latan (Pessel) hanya dikenai sank­si tindakan administratif dan preventif. Hal ini dikarenakan untuk membawa pelanggaran tersebut ke ranah hukum, Pessel tidak memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang cukup.

 

Terutama di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) jumlah PPNS yang ada hanya satu orang, padahal setidaknya ada 4 orang PPNS.  Agar tugas dan tanggungjawab Satpol PP sebagai salah satu institusi pemerintah yang memiliki kewenangan dan tugas sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) itu sudah se­harus­nya memiliki PPNS yang cu­kup dan handal untuk memproses kasus yang masuk.

 

“Pemkab Pessel mem­bu­tuh­kan penambahan PPNS yang le­bih banyak, khusus untuk ditem­pa­t­kan di Kantor Satpol PP,” ujar Ke­pala Satpol PP Pesisir Selatan, Zulfian Afrianto di Painan, ke­ma­rin.

 

Menurutnya hingga kini kan­tor Satpol PP belum memiliki PPNS yang cukup untuk me­na­ngani berbagai kasus yang akan di proses di kantor tersebut sehingga membutuhkan banyak pe­nam­ba­han.

 

Karena kurangnya PPNS, da­lam setiap razia seperti penyakit masyarakat (pekat) yang digelar selama ini, pelaku hanya dike­na­kan peringatan saja. Jika ada PP­NS, maka kasus itu bisa dilim­pah­kan ke Kejaksaan setelah di­la­kukan pencegahan oleh Satpol PP.

 

Padahal jika  bisa membawa kasus pelanggaran itu keranah hukum akan menimbulkan jera kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah lain­nya

 

“Itu yang sekarang belum bisa dilakukan. Saat ini hanya bisa melakukan tindakan peringatan maka pelakunya  tidak membuat pelaku jera,” ujarnya. (n)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Kacamata Kuda KPK

KRITIK dan pujian selalu datang bersamaan setiap kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat ”kejutan” baru. Termasuk ketika menetapkan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo sebagai ter­sangka dalam kasus pajak yang terjadi pada 2004.

Belum Terima Elpiji

YTH bapak Wali Kota Padang yang baru. Kami warga RW 6, Guo Kuranji sampai sekarang belum menerima paket gas elpiji 3 Kg. Tolong di percepat karena minyak tanah harganya sudah naik.

Kamis ,24 April 2014

Tunggu SK Mendagri

Lai ndak ka ta undur lo tu Pak, dek KPK lah manyasar Mendagri lo..........!

 

14 Warga Digigit Anjing Gila

Iah gawat mah pak,lai aman Pak..................................................?

 

UN SLTP, Padang Target Jawara

semoga lah pak, asa ndak pakai jimat se.....................................!