Sabtu, 19 April 2014 - 18 Jumadil Akhir 1435 H 01:19:43 WIB
PRO SUMBAR

Pessel Kekurangan PPNS

Padang Ekspres • Sabtu, 13/10/2012 12:44 WIB • • 267 klik

Painan, Padek—Beberapa pe­lang­garan peraturan daerah yang terjadi di Kabupaten Pesisir Se­latan (Pessel) hanya dikenai sank­si tindakan administratif dan preventif. Hal ini dikarenakan untuk membawa pelanggaran tersebut ke ranah hukum, Pessel tidak memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang cukup.

 

Terutama di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) jumlah PPNS yang ada hanya satu orang, padahal setidaknya ada 4 orang PPNS.  Agar tugas dan tanggungjawab Satpol PP sebagai salah satu institusi pemerintah yang memiliki kewenangan dan tugas sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) itu sudah se­harus­nya memiliki PPNS yang cu­kup dan handal untuk memproses kasus yang masuk.

 

“Pemkab Pessel mem­bu­tuh­kan penambahan PPNS yang le­bih banyak, khusus untuk ditem­pa­t­kan di Kantor Satpol PP,” ujar Ke­pala Satpol PP Pesisir Selatan, Zulfian Afrianto di Painan, ke­ma­rin.

 

Menurutnya hingga kini kan­tor Satpol PP belum memiliki PPNS yang cukup untuk me­na­ngani berbagai kasus yang akan di proses di kantor tersebut sehingga membutuhkan banyak pe­nam­ba­han.

 

Karena kurangnya PPNS, da­lam setiap razia seperti penyakit masyarakat (pekat) yang digelar selama ini, pelaku hanya dike­na­kan peringatan saja. Jika ada PP­NS, maka kasus itu bisa dilim­pah­kan ke Kejaksaan setelah di­la­kukan pencegahan oleh Satpol PP.

 

Padahal jika  bisa membawa kasus pelanggaran itu keranah hukum akan menimbulkan jera kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah lain­nya

 

“Itu yang sekarang belum bisa dilakukan. Saat ini hanya bisa melakukan tindakan peringatan maka pelakunya  tidak membuat pelaku jera,” ujarnya. (n)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!