Sabtu, 19 April 2014 - 18 Jumadil Akhir 1435 H 14:03:20 WIB
RAKYAT SUMBAR

Pedagang Padangpanjang Tolak Kehadiran Investor

Padang Ekspres • Kamis, 27/09/2012 13:09 WIB • • 492 klik

Padang, Padek—Pedagang Pasar Padangpanjang menolak rencana pembangunan pasar oleh investor. Aspirasi itu disampaikan  puluhan peda­gang ke DPRD dan Pemprov Sumbar, kemarin (26/9).

 

Selain desain bangunan pasar tak sesuai kebutuhan pedagang, para pedagang kha­watir harga jual kios bakal mahal bila dibangun investor. Karena itu, pedagang berharap  Pasar Padangpanjang yang terbakar itu dibangun dengan dana APBD atau APBN agar tidak memberatkan pedagang.

 

“Yang menjadi pertanyaan kami, mengapa pasar tidak di­bangun lagi dengan APBN, kok dengan dana investor, kita me­nilai orientasinya hanya keun­tungan,” ungkap kuasa hukum pedagang, Erizal Effen­di, me­wakili pedagang di hada­pan DPRD dan Pemprov Sumbar.

 

Pedagang berharap DPRD Sumbar mencarikan solusi un­tuk pedagang. Erizal mene­gaskan, pembangunan pasar meli­batkan investor akan mem­bebankan pedagang. Padahal, kondisi ekonomi pedagang terus menurun pascakebakaran Pasar Padangpanjang tahun lalu.

 

“Harga kios berkisar Rp 7,5-13 juta per meter persegi. Ini sangat memberatkan peda­gang,” sebut Erizal yang ditunjuk selaku kuasa hukum pedagang sejak 28 Mei lalu.

 

Selain itu, perjanjian kontrak yang dilakukan antara Pemko Padangpanjang dengan pihak ketiga, tak pernah meminta persetujuan, apalagi melibatkan pedagang. “Investor yang mun­cul juga satu investor. Wali kota ngotot mempertahankan investor ini. Ada apa?” tanya Erizal.

 

Ketua Tim Komunikasi Per­ce­patan Pembangunan Pasar Pu­sat Padangpanjang, H Sidi Zam­zami mengutarakan, sela­ma ini tim komunikasi tak per­nah diajak dalam pem­bicaraan pembangu­nan pasar Padang­panjang.

 

“Mestinya dalam peren­ca­naan kami harusnya dilibat­kan. Ta­pi tidak pernah. Ini sudah per­nah disampaikan pada Se­k­da, ta­pi tidak ada tanggapan,” paparnya.

 

Sidi menyebutkan, desain bangunan yang ditawarkan pemerintah relatif lebih mahal. Kebutuhan anggaran untuk pembangunan Pasar Padang­panjang hanya Rp 50 miliar, namun ketika dibangun investor menjadi Rp 129 miliar.

 

“Mana sanggup pedagang bayar dengan harga semahal itu. Kami minta Pemprov Sumbar juga ikut serta menyelesaikan persoalan ini. Kami maunya dibangun dengan dana APBD kota saja, tapi kalau tak bisa APBD provinsi dan APBN juga tak apa-apa,” ulasnya.

 

Sidi mengusulkan polemik dana aspirasi DPRD Sumbar sebesar Rp 227 miliar, agar digunakan untuk membangun Pasar Padangpanjang. “Kan ada kelebihan anggaran. Lebih baik untuk bangun pasar kami saja. Jadi investor tak perlu masuk, tak perlu  semuanya, cukup seperempatnya saja,”  tuturnya.

 

Syafruddin Kayo, salah seo­rang pedagang, mengung­kap­kan, kondisi para pedagang le­­bih buruk sejak kebakaran pasar.

 

Permasalahan itu, katanya, tidak saja menjadi luka yang dialami pedagang baru ini saja, tapi sudah menjadi masalah rumit sejak tahun 2000 lalu. Sejak tahun itu, berkali-kali kebakaran melanda pasar Pa­dangpanjang. “Saya adalah salah satu korbannya,” akunya.

 

Dia menilai selama ini kebi­jakan yang dilakukan Pemko Padangpajang, tidak pernah yang berpihak pada masyarakat. Kebijakan yang diambil oleh Pemko cenderung selalu meru­gikan masyarakat. Termasuk soal kejadian kebakaran Pasar Padangpanjang tersebut.

 

Dia mengaku jika pedagang sudah acapkali menyampaikan hal tersebut dan meminta solusi dari Pemko Padangpanjang dan DPRD Padangpanjang. Tapi yang didapat pedagang hanya janji-janji kosong.

 

“Sudah sangat sering kami sampaikan kepada DPRD Pa­dang­panjang untuk mem­beri­kan solusi atas persoalan kami tersebut, tapi tidak pernah diin­dahkan,” ungkapnya.

 

Pedagang lain, Danu mem­pertanyakan bantuan-bantuan yang mengalir pada korban kebakaran yang didapat dari donator. Dia meminta bantuan-bantuan tersebut dilaporkan secara transparan.

 

“Kita tahu berita dari koran banyak bantuan yang diberikan donator. Salah satunya bantuan dari perantau yang diserahkan secara simbolis yang dititipkan kepada BPBD. Yang jadi per­tanyaan kami, mengapa bantuan itu tidak pernah sampai ke kami,” imbuhnya.

 

Dia juga mempertanyakan hasil dari uji forensik kebakaran pasar Padangpanjang tersebut. “Kami (pedagang, red) tentu ingin tahu juga apa hasil dari uji forensik. Apakah memang kami tidak boleh tahu. Kalau memang kami tidak boleh tahu, tentu kami tidak akan bertanya lagi,” katanya.

 

Anggota Komisi III DPRD Sumbar, Sulthani, berjanji mem­fasilitasi pedagang mencarikan solusinya. “Setelah ada perkem­bangannya, nanti akan kita komunikasikan langsung de­ngan kuasa hukum pedagang,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

 

Anggota Komisi III, Irdi­nansyah Tarmizi juga menjan­jikan hal yang sama. “Karena ini (Padangpanjang) dapil kami, tentu kami punya tanggung jawab moral untuk mem­per­juangkan aspirasi ini,” ujar politisi Partai Golkar itu.

 

Usai menyampaikan aspi­rasinya di gedung DPRD Sum­bar, para pedagang Pasar  Pa­dangpanjang lalu mendatangi Kantor Gubernur. Kedatangan pedagang disambut Asisten I Setprov Sumbar, Febrizon dan Kepala Biro Perekonomian Set­prov Sumbar  Wardarusmen. Pedagang sempat berdialoq  untuk menyampaikan keluh kesah mereka pada dua pejabat Pemprov tersebut.

 

Asisten I Setprov Sumbar, Febri Erizon berjanji segera mencarikan solusi bagi persoa­lan pedagang pasar Padang­panjang. (bis/ayu)

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!