Jum'at, 18 April 2014 - 17 Jumadil Akhir 1435 H 15:04:01 WIB
RAKYAT SUMBAR

Tuntaskan Kasus Agraria

Stop Praktik Perampasan Tanah Ulayat

Padang Ekspres • Selasa, 25/09/2012 10:45 WIB • • 1292 klik

Massa SPI Sumbar bersama puluhan petani dari empat daerah mendatangi kantor Gube

Padang, Padek—Massa Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumbar ber­sama puluhan petani dari empat dae­rah; Pasaman Barat, Pasaman, Agam dan Limapuluh Kota mendatangi kantor Gubernur Sumbar, Senin (24/9). Mereka menuntut Pemprov Sum­bar segera menuntaskan tumpukan kasus agraria yang terjadi di sejumlah daerah.

 

Salah satunya, sengketa tanah seluas 14.400 hektare yang meli­batkan 3.477 kepala keluarga (KK) di Pasbar dan Limapuluh Kota. Mereka juga mendesak pemerintah menstop praktik perampasan tanah ulayat.

 

Aksi unjuk rasa  dilakukan pada pukul 10.00 WIB. Rata-rata, pe­ngunjuk rasa terdiri perempuan yang sudah berusia lanjut. Mereka mem­bawa spanduk berisikan tuntutan agar Pemprov memperjuangkan nasib para petani di Sumbar. Para de­monstran ini disambut Asisten III Setprov Sumbar, Sudirman Gani.

 

“Ketidakberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil telah me­micu konflik agraria berkepanjangan, bahkan tindak kekerasan terhadap petani. Perampasan tanah berjalan dengan mudah. Pemerintah pusat dan daerah serta korporasi tidak segan-segan mengarahkan aparat kepolisian dan pamswakarsa untuk membunuh, menembak, menangkap dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya menghadapi rakyat yang berani menolak dan melawan perampasan tanah,” ujar Ketua Badan Pelaksana Wilayah SPI Sumbar, Sukardi Ben­dang.

 

Jika data konflik agraria di Sumbar diakumulasikan sejak 1997 hingga 2011, sengketa lahan mencapai 119.200 ha. Sengketa lahan itu sendiri telah dibagi ke dalam 12 basis yang tersebar di Limapuluh Kota dan Pasbar. Di antaranya konflik agraria SPI Basis Batang Lam­bau-Kinali yang diduga me­rampas tanah seluas 1.200 ha oleh PTPN VI Ophir. SPI Basis Batang Lambau dalam hal ini menuntut pengembalian tanah ulayat dan meninjau ulang HGU PTPN VI  Ophir.

 

Kemudian di Limapuluh Kota, sengketa  tanah  ulayat Nagari Sungai Kamuyang di Jorong Subaladuang yang secara sepihak diserahkan HGU-nya kepada PT Yenita Ranch oleh pemerintah saat Orde Baru. Tanah ulayat yang sudah dike­lola dan ditata anggota SPI di Sungai  Kamuyang ini, sedang digugat ke pengadilan oleh pemilik HGU. Padahal di tanah ulayat yang disengketakan itu, sudah dilakukan penanaman bibit buah-buahan oleh utusan khusus presiden bidang pe­nanggulangan kemisikinan, HS Dillon, gubernur Sumbar,  Ka­kan­wil BPN  Sumbar dan bupati Limapuluh Kota.

 

Di atas tanah ulayat itu, juga dilakukan penandatangann MoU pem­­baruan agraria untuk pe­nang­gulangan kemiskinan antara SPI dengan pemerintah. Kala itu, pemerintah diwakili HS Dilon.

 

“Makanya di HUT ke-52 Hari Tani sekarang, kami me­nga­jukan enam tuntutan kepada  pemerintah. Harapan kami, apa yang kami suarakan ini, dapat disuarakan juga oleh Pemprov,” ucapnya.

Tuntutan itu adalah meng­hentikan segala bentuk peram­pasan tanah rakyat dan me­ngem­balikan tanah-tanah rakyat yang dirampas, melaksanakan pembaruan agraria  sesuai kons­titusi UU 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 untuk mewujudkan kedau­latan rakyat dan keadilan sosial.

 

Selanjutnya, menarik TNI/Polri dari konflik agraria, mem­bebaskan para pejuang-pejuang rakyat yang bertahan dalam melawan perampasan tanah, penegakan hak asasi petani dengan cara mengesahkan per­lindungan hak asasi petani dan RUU kedaulatan pangan sesuai tuntutan rakyat tani.

 

“Tuntaskan segera  konflik agraria dan hentikan peram­pasan tanah ulayat, distribusikan segera tanah telantar kepada petani dan masyarakat miskin. Kami berharap apa yang men­jadi tuntutan kami ini dapat direspons oleh pihak-pihak terkait,” ulasnya.

 

Sengketa lahan di 12 basis itu, di antaranya konflik agraria di SPI Batang Lambau, Nagari Kinali, sengketa dengan PT PN VI. Sengketa tanah ini me­libat­kan 400 KK dengan luas 1.200 ha, Dewan Pengurus Basis (DPB) SPI Ulusimpang, Nagari Parit, Kecamatan Kotobalingka, Pasbar sengketa dengan PT Sago Nauli (sawit).

 

Sengketa melibatkan 125 KK dengan luas lahan 300 hektare, DPB SPI Sikabau, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Pas­bar, sengketa dengan PT Bakri (sawit). Sengketa terjadi dengan 400 KK dengan luas lahan 800 hektare, DPB SPI Simpang Teng­go, Nagari Airbangis, Keca­matan Sungaibaremas, Pasbar. Seng­keta ini melibatkan 750 KK dengan luas lahan 2.000 hektare.

 

DPB SPI Bukit Talau, Nagari Gunungmalintang, Pangkalan, sengketa dengan PT PN VI (karet) yang melibatkan 63 KK  dengan luas lahan 188 ha, DPB SPI Maligi, Nagari Airbangis, Kecamatan Seibareh sengketa  dengan PT Permata  Hijau Pasa­man  dan PT Gersindo (sawit), Pasbar. Sengketa melibatkan 306 KK dengan luas lahan 612 ha, DPB SPI Koto Gadang Jaya, Nagari Kinali, sengketa  dengan PT Tri Sangga Guna (sawit).

 

Asisten III Setprov Sumbar, Sudirman Gani, berjanji menin­daklanjuti apa yang menjadi tuntutan pendemo. “Saya nanti akan sampaikan apa yang men­jadi aspirasi dari petani dan SPI ke gubernur. Tentunya, nantinya  gubernur yang akan menyikapi apa yang menjadi keluhan ma­sya­rakat,” janjinya.

 

Secara terpisah, Kepala Di­nas Perkebunan Sumbar, Faja­ruddin mengatakan, untuk meng­hindari konflik antara masyarakat de­ngan perusahaan perkebunan, Pemprov memperketat penge­luaran Izin Usaha Perkebunan ( IUP). Bahkan sampai saat ini, Dinas Perkebunan Sumbar ma­sih menggantung permohonan izin yang diusulkan lima peru­sahaan perkebunan di Mentawai dan Solsel.

 

“Pemprov baru akan merea­lisasikan IUP itu, setelah adanya kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar. Sepanjang hal itu belum terwujud, permohonan izin lima perusahaan itu tidak akan dike­luarkan,” ulasnya.

 

Fajarudin mengakui, untuk IUP saat ini, Pemprov agak selektif mengeluarkannya. “Saat ini, akan ada penolakan masya­rakat sekitar  terhadap pembu­kaan lahan sawit yang dilakukan usaha perkebunan. Kami tak mau persoalan itu, nantinya akan menyebabkan  potensi konflik besar di Sumbar”. (ayu)

 

[ Red/Administrator ]

Komentar Berita


Isi form berikut ini untuk mengirim komentar anda terkait dengan berita ini.

Nama
*dibutuhkan
e-Mail
*dibutuhkan
Komentar
Security Code

Presiden Baru, Pesawat Baru

AKHIRNYA Indonesia memiliki pesawat kepresidenan. Pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJ2) 737-800 kebiru-biruan itu kini sudah parkir di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. Momentum datangnya pesawat kepresidenan itu juga tepat, yakni saat Indonesia menghadapi suksesi kepemimpinan. Pesawat yang memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter tersebut akan dinikmati presiden ketujuh Republik Indonesia.

TNKB Belum Tersedia

Direktorat Lalulintas Polda Sumbar minta maaf atas belum tersedianya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Kalau nanti TNKB sudah dikirim dari Korlantas Mabes Polri, pemilik kendaraan bermotor tidak perlu lagi membeli, sehubungan sewaktu membayar pajak perpanjangan STNK dan kendaraan baru sudah dibayar. Sekaitan dengan hal tersebut seluruh anggota Polantas di Polda Sumbar tidak perlu mempermasalahkan ada TNKB yang mati.

Selasa, 15 April 2014

Caleg Cemas Dicurangi

Indak usah dicamehan lai, Pak.......................!

 

Apoteker masih Terabaikan

Jan lo sampai tebang pilih, Pak.......................................!

 

UN Dipantau CCTV

Tapi baa kok bisa juo siswa caliak kunci jawaban tu, Pak.....................!